Kontroversi soal tuntutan rekor Nadiem Makarim kembali mencuat dan menyulut perdebatan publik, terutama di kalangan mahasiswa, dosen, dan pemerhati kebijakan pendidikan. Istilah tuntutan rekor Nadiem Makarim merujuk pada sederet target, indikator kinerja, dan kewajiban administratif yang dinilai kian menekan dunia pendidikan tinggi, seolah menempatkan kampus sebagai pabrik angka dan laporan. Banyak yang menilai, beban ini terasa lebih kejam dari perlakuan terhadap pelaku kriminal, karena menyasar aspek akademik yang seharusnya menjadi ruang kebebasan berpikir, bukan sekadar ruang pemenuhan target.
Rekor Target yang Menjerat: Mengapa Tuntutan Ini Dianggap Berlebihan
Di balik istilah tuntutan rekor Nadiem Makarim, terdapat rangkaian kebijakan dan program yang dicanangkan untuk mereformasi pendidikan tinggi. Mulai dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, indikator kinerja utama perguruan tinggi, sampai skema pendanaan berbasis kinerja, semuanya dipadukan menjadi satu sistem yang sarat target dan angka. Di atas kertas, reformasi ini ingin mendorong kampus lebih adaptif, inovatif, dan relevan dengan dunia kerja.
Namun di lapangan, banyak pimpinan perguruan tinggi mengeluhkan bahwa target yang ditetapkan terasa tidak realistis, terutama bagi kampus di daerah dengan keterbatasan sumber daya. Dosen dan tenaga kependidikan dipaksa mengejar rekor pencapaian, mulai dari jumlah publikasi, kolaborasi industri, sampai sertifikasi dan akreditasi, yang semuanya diukur ketat dan dilaporkan berkala. Tekanan ini menimbulkan kesan bahwa dunia kampus sedang diseret ke dalam logika korporasi yang dingin dan kaku.
Tidak sedikit akademisi yang menyamakan situasi ini dengan hukuman administratif berlapis. Alih alih diberi ruang untuk mengembangkan ilmu dan riset yang bermutu, mereka justru dibebani administrasi yang menguras waktu dan energi. Di sinilah muncul pandangan bahwa tuntutan rekor Nadiem Makarim terasa lebih kejam dari perlakuan terhadap kriminal, karena menyasar profesi yang seharusnya dijaga martabat dan otonominya.
Kampus Diubah Jadi Pabrik Indikator: Wajah Baru Pendidikan Tinggi
Sebelum istilah tuntutan rekor Nadiem Makarim ramai dibicarakan, banyak kampus sudah akrab dengan istilah birokratisasi dan administrasi berlebihan. Namun, kebijakan reformasi terbaru dianggap mempercepat dan memperkuat tren itu. Kampus kini dipetakan berdasarkan capaian indikator kinerja utama, seperti jumlah mahasiswa yang magang di industri, jumlah publikasi bereputasi, hingga persentase lulusan yang cepat terserap pasar kerja.
Pada satu sisi, indikator ini bisa membantu pemerintah memetakan kualitas dan kebutuhan peningkatan. Namun pada sisi lain, indikator tersebut mendorong kampus untuk berorientasi semata pada angka. Dosen yang sebelumnya fokus mengajar dan meneliti kini harus menghabiskan waktu untuk mengisi laporan, mengunggah bukti kegiatan, dan mengejar tenggat pengisian sistem.
Mahasiswa pun ikut terkena imbas. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang menawarkan kesempatan magang, proyek desa, atau pertukaran pelajar, di satu sisi membuka peluang pengalaman baru, tetapi di sisi lain sering kali dijalankan dengan tergesa dan minim persiapan. Banyak mahasiswa mengeluh bahwa mereka menjadi “objek program” demi memenuhi tuntutan rekor Nadiem Makarim, bukan subjek yang benar benar diutamakan pengembangan kapasitasnya.
“Ketika angka menjadi tujuan utama, manusia di balik angka itu perlahan menghilang dari perhatian,” demikian salah satu keluhan yang kerap terdengar di kalangan dosen dan mahasiswa.
Birokrasi Skor dan Angka: Mengapa Akademisi Merasa Terhukum
Salah satu aspek paling disorot dari tuntutan rekor Nadiem Makarim adalah cara pengukuran yang sangat kuantitatif. Publikasi ilmiah dinilai dari jumlah dan peringkat jurnal, pengabdian masyarakat diukur dari luaran dan dokumentasi, sementara kerja sama industri ditakar dari jumlah MoU dan kegiatan turunan. Semua harus tercatat, terdokumentasi, dan terunggah dalam sistem.
Dalam praktiknya, ini menciptakan lapisan birokrasi baru. Dosen yang ingin sekadar mengajar dengan baik dan meneliti secara mendalam harus meluangkan waktu ekstra untuk mengurus bukti fisik dan digital. Tidak jarang, kegiatan yang sebenarnya substantif malah terhambat karena persyaratan administratif yang rumit. Sebaliknya, kegiatan yang dangkal tetapi rapi dokumentasinya bisa mendapat nilai tinggi.
Perbandingan dengan perlakuan terhadap kriminal muncul dari rasa ketidakadilan. Pelaku kriminal, setelah menjalani masa hukuman yang jelas batasnya, bisa kembali ke masyarakat. Sementara dosen dan kampus, dalam sistem tuntutan rekor Nadiem Makarim, seolah tidak pernah selesai menjalani “hukuman” target yang terus diperbarui dan dinaikkan. Tidak ada titik lega, karena setiap tahun ada indikator baru, format laporan baru, dan standar baru yang harus dipenuhi.
Tekanan Psikologis di Balik Tuntutan Rekor: Dosen dan Mahasiswa Terhimpit
Di banyak kampus, cerita tentang kelelahan mental dan tekanan psikologis mulai terdengar lebih lantang. Dosen yang terbiasa bekerja dengan ritme akademik kini harus beradaptasi dengan ritme laporan, pengisian sistem, dan audit berkala. Mereka dituntut produktif meneliti, mengajar, mengabdi, sekaligus memenuhi daftar panjang indikator yang terkait tuntutan rekor Nadiem Makarim.
Mahasiswa pun merasakan tekanan serupa. Program program yang dicanangkan dengan semangat inovasi terkadang berujung pada penumpukan tugas dan aktivitas yang tidak semuanya relevan dengan kebutuhan mereka. Ada yang merasa dijadikan alat pemenuhan target, misalnya diminta mengikuti program tertentu hanya agar kampus bisa melaporkan angka partisipasi yang tinggi.
Tekanan ini diperparah oleh ketimpangan fasilitas. Kampus besar di kota besar mungkin lebih siap memenuhi tuntutan rekor Nadiem Makarim, sementara kampus kecil di daerah terpencil harus berjuang dengan keterbatasan jaringan internet, dana riset, hingga minimnya mitra industri. Akibatnya, kesenjangan antar kampus justru berpotensi melebar, meski tujuan awal kebijakan adalah pemerataan dan peningkatan kualitas.
Uang, Skema Pendanaan, dan Ketergantungan pada Indikator
Reformasi pendidikan tinggi yang melekat pada tuntutan rekor Nadiem Makarim juga menyentuh aspek pendanaan. Skema pendanaan berbasis kinerja membuat kampus yang berhasil memenuhi indikator akan memperoleh tambahan dana, sementara yang tertinggal berisiko semakin kekurangan. Logika ini tampak rasional, tetapi di lapangan menciptakan ketegangan baru.
Pimpinan kampus merasa harus memaksa unit unit di bawahnya mengejar target demi menjaga aliran dana. Dosen yang sebelumnya bisa merancang riset jangka panjang kini terdorong memilih tema yang cepat menghasilkan luaran sesuai indikator. Riset mendalam yang mungkin butuh waktu lama dan tidak segera menghasilkan publikasi bereputasi cenderung terpinggirkan.
Dalam situasi ini, kebebasan akademik terancam digantikan oleh kalkulasi pragmatis. Kampus berlomba memoles laporan dan memperindah angka, karena dari situlah nasib pendanaan ditentukan. Tuntutan rekor Nadiem Makarim, yang awalnya dimaksudkan untuk mendorong kualitas, berisiko berubah menjadi jebakan administratif yang mengutamakan performa di atas kertas.
“Ketika pendanaan dikaitkan terlalu erat dengan indikator, pendidikan berubah dari ruang pencarian kebenaran menjadi arena perlombaan angka,” sebuah pandangan yang kini kerap diutarakan di forum forum akademik.
Suara Pro dan Kontra: Antara Reformasi dan Resistensi
Tidak semua pihak menolak kebijakan yang sering dirangkum sebagai tuntutan rekor Nadiem Makarim. Ada juga yang menilai langkah ini perlu untuk mengguncang kenyamanan lama di dunia kampus. Mereka berargumen bahwa tanpa target yang jelas, banyak perguruan tinggi akan terus berjalan di tempat, enggan berinovasi, dan terjebak dalam rutinitas.
Kelompok yang pro menyebut bahwa indikator kinerja utama dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka telah membuka peluang baru bagi mahasiswa untuk terjun langsung ke dunia kerja dan masyarakat. Mereka juga menilai bahwa dorongan publikasi dan kolaborasi internasional penting agar perguruan tinggi Indonesia tidak tertinggal di panggung global.
Namun, kelompok kontra menekankan bahwa cara penerapan dan skala tuntutan rekor Nadiem Makarim yang menjadi persoalan. Mereka tidak menolak perubahan, tetapi mengkritik tempo dan model implementasi yang dianggap terlalu cepat dan seragam, tanpa mempertimbangkan keragaman kondisi kampus. Bagi mereka, reformasi seharusnya memberi ruang adaptasi, bukan memaksa semua kampus berlari dengan kecepatan yang sama.
Di Persimpangan Kebijakan: Apa yang Sebenarnya Dipertaruhkan
Perdebatan seputar tuntutan rekor Nadiem Makarim pada akhirnya membawa publik pada pertanyaan mendasar: untuk siapa sebenarnya pendidikan tinggi dibangun. Apakah untuk memenuhi target statistik yang bisa dipamerkan di laporan tahunan, atau untuk membentuk manusia yang kritis, kreatif, dan berintegritas. Ketika logika indikator mendominasi, ada kekhawatiran bahwa tujuan kedua mulai tersisih.
Yang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan dosen dan mahasiswa, tetapi juga arah jangka panjang pendidikan tinggi di Indonesia. Jika kampus terus dijejali target tanpa ruang refleksi, kualitas ilmu pengetahuan yang dihasilkan berisiko dangkal. Jika mahasiswa terus dijadikan objek program demi memenuhi tuntutan rekor Nadiem Makarim, pengalaman belajar mereka bisa kehilangan kedalaman.
Perlu keberanian politik dan intelektual untuk meninjau ulang skala dan cara penerapan kebijakan ini. Bukan untuk kembali ke masa lalu yang stagnan, tetapi untuk menemukan keseimbangan antara kebutuhan pengukuran dan penghormatan terhadap hakikat pendidikan. Tanpa itu, dunia kampus akan terus merasa hidup dalam bayang bayang tuntutan yang tak pernah usai, seolah menjalani hukuman yang lebih berat dari vonis terhadap pelaku kriminal.
Comment