Fasilitas Mina Disorot, Timwas Haji DPR Desak Perbaikan Cepat Tim Pengawas Haji DPR RI meminta persoalan fasilitas jemaah Indonesia di Mina segera diatasi setelah sejumlah temuan muncul pada fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Meski pelayanan haji secara umum disebut berjalan lebih baik, kawasan Mina kembali menjadi titik yang paling banyak mendapat perhatian karena kepadatan tenda, keterbatasan sanitasi, pendingin udara yang tidak bekerja maksimal, hingga distribusi konsumsi yang terlambat sampai ke sebagian jemaah.
Mina Kembali Jadi Titik Paling Disorot dalam Pelayanan Haji
Pelaksanaan haji selalu memiliki fase paling padat di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari tiga kawasan itu, Mina kerap menjadi tempat yang paling berat bagi jemaah karena mereka harus menjalani mabit dan bergerak menuju Jamarat untuk melempar jumrah. Dalam waktu yang hampir bersamaan, jutaan jemaah dari berbagai negara berkumpul di kawasan terbatas.
Timwas Haji DPR menilai persoalan di Mina tidak bisa lagi dianggap sebagai keluhan biasa yang berulang setiap tahun. Bagi jemaah Indonesia, masalah ruang istirahat, toilet, air, pendingin udara, makanan, dan pergerakan menuju Jamarat sangat berpengaruh terhadap stamina ibadah. Apalagi jumlah jemaah lanjut usia masih besar dan membutuhkan perlakuan lebih hati hati.
Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Timwas Haji DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan bahwa secara umum penyelenggaraan haji tahun ini berjalan sesuai agenda. Namun, ia menegaskan kondisi Mina tetap menjadi tantangan utama karena fasilitas dasar belum sepenuhnya mampu mengimbangi besarnya jumlah jemaah.
Tenda Penuh Membuat Ruang Gerak Jemaah Terbatas
Salah satu sorotan utama Timwas Haji DPR adalah kepadatan tenda. Di sejumlah titik, jemaah harus beristirahat dalam ruang yang sangat terbatas. Kondisi ini membuat mereka sulit bergerak, sulit merebahkan tubuh dengan nyaman, dan tidak memiliki ruang cukup untuk memulihkan tenaga setelah menjalani rangkaian ibadah yang melelahkan.
Anggota Timwas Haji DPR, Abdul Wachid, menilai kapasitas tenda di Arafah dan Mina perlu ditingkatkan. Ia menggambarkan kepadatan yang terjadi membuat sebagian jemaah merasa seperti ditata terlalu rapat. Pernyataan itu menunjukkan bahwa persoalan tenda bukan hanya soal kenyamanan, melainkan juga kelayakan istirahat.
Bagi jemaah lansia, ruang yang sempit dapat memperbesar risiko kelelahan. Mereka membutuhkan tempat duduk yang cukup, akses keluar masuk yang mudah, dan ruang tidur yang tidak membuat tubuh semakin tertekan. Jika kondisi tenda terlalu padat, petugas juga akan lebih sulit menjangkau jemaah yang membutuhkan bantuan medis.
Kepadatan Menyulitkan Petugas Melakukan Pengawasan
Ketika tenda terlalu penuh, petugas kloter dan tenaga kesehatan harus bekerja lebih keras. Mereka perlu memantau jemaah yang sakit, memastikan jemaah tidak terpisah, dan membantu kelompok rentan. Dalam ruang yang padat, pergerakan petugas menjadi terbatas.
Kepadatan juga dapat menyulitkan distribusi air minum, makanan, obat, dan kursi roda. Barang yang seharusnya cepat sampai kepada jemaah bisa terhambat karena lorong sempit atau akses tertutup oleh barang bawaan. Karena itu, peningkatan kapasitas tenda menjadi salah satu usulan yang paling banyak disorot.
Toilet dan Sanitasi Jadi Keluhan Serius
Selain tenda, fasilitas toilet dan sanitasi menjadi perhatian besar. Anggota Timwas Haji DPR, Selly Andriany Gantina, menyoroti kondisi toilet yang dinilai belum memadai. Menurutnya, jemaah membutuhkan air dalam jumlah besar, terutama untuk wudu dan kebutuhan kebersihan pribadi selama berada di Mina.
Masalah sanitasi tidak bisa dipandang ringan. Jika toilet kurang bersih, antrean panjang, atau air terbatas, kesehatan jemaah dapat terganggu. Jemaah lansia, perempuan, dan mereka yang memiliki penyakit tertentu menjadi kelompok yang paling rentan terdampak.
Pada puncak haji, suhu panas, kepadatan manusia, dan aktivitas fisik berat sudah cukup membebani tubuh. Bila ditambah sanitasi yang tidak terjaga, risiko kelelahan, infeksi, dehidrasi, dan penurunan kondisi tubuh bisa meningkat. Karena itu, Timwas Haji DPR meminta persoalan ini segera masuk dalam evaluasi serius.
Air Bersih Harus Jadi Prioritas Layanan
Ketersediaan air di Mina sangat penting. Air dibutuhkan untuk minum, wudu, membersihkan diri, dan menjaga kebersihan lingkungan tenda. Bila pasokan air kurang, jemaah dapat mengalami kesulitan menjalankan kebutuhan dasar.
Dalam situasi padat, kebutuhan air tidak bisa dihitung seperti hari biasa. Setiap tenda menampung banyak orang, sementara pergerakan jemaah menuju toilet berlangsung hampir sepanjang waktu. Pemerintah dan penyedia layanan perlu memastikan pasokan air tidak hanya tersedia, tetapi juga mudah dijangkau.
AC Tidak Optimal Saat Jemaah Membutuhkan Istirahat
Pendingin udara menjadi fasilitas penting di tenda Mina. Suhu di kawasan tersebut dapat terasa sangat panas, terutama saat siang hari. Jemaah yang baru kembali dari aktivitas ibadah membutuhkan tempat istirahat yang cukup sejuk agar kondisi tubuh cepat pulih.
Timwas Haji DPR menerima laporan mengenai AC yang tidak berfungsi optimal. Keluhan ini tidak bisa dianggap kecil karena suhu tinggi dapat membuat jemaah sulit tidur, mudah haus, dan lebih cepat lelah. Untuk jemaah lanjut usia, suhu panas dalam tenda dapat memperburuk kondisi kesehatan.
AC yang tidak bekerja baik juga membuat tenda terasa pengap. Jika ventilasi kurang dan jumlah jemaah banyak, udara di dalam tenda menjadi tidak nyaman. Hal ini membuat istirahat tidak maksimal, padahal masa tinggal di Mina berbarengan dengan rangkaian ibadah yang memerlukan tenaga besar.
Perawatan Fasilitas Perlu Dilakukan Sebelum Puncak Haji
Masalah pendingin udara seharusnya dapat dicegah dengan pemeriksaan ketat sebelum jemaah masuk ke Mina. Setiap tenda perlu diuji dari jauh hari, termasuk aliran listrik, suhu ruangan, kapasitas AC, dan kesiapan teknisi.
Petugas lapangan juga harus memiliki jalur pelaporan cepat. Jika AC rusak, jemaah atau petugas kloter perlu tahu ke mana harus melapor dan berapa lama perbaikan dilakukan. Tanpa sistem tanggap cepat, keluhan kecil dapat berubah menjadi persoalan besar.
Keterlambatan Makanan Membuat Jemaah Rentan Drop
Timwas Haji DPR juga menyoroti laporan adanya jemaah yang belum mendapat makanan setelah berada di tenda selama berjam jam. Selly Andriany Gantina menyebut ada jemaah yang sekitar sembilan jam berada di tenda tanpa menerima makanan, sehingga sebagian lansia mengalami penurunan kondisi.
Konsumsi bukan sekadar layanan tambahan. Bagi jemaah haji, makanan menjadi sumber energi untuk menjalankan ibadah. Jika distribusi terlambat, jemaah bisa lemas, gula darah turun, pusing, atau sulit mengikuti jadwal pergerakan berikutnya.
Keterlambatan makanan di Mina perlu ditelusuri dari seluruh rantai layanan. Mulai dari dapur penyedia, armada pengangkut, akses masuk ke maktab, pembagian di tenda, hingga data jumlah jemaah. Satu titik yang bermasalah dapat membuat makanan terlambat sampai ke tangan jemaah.
Lansia Membutuhkan Jadwal Makan yang Lebih Terjaga
Jemaah lansia tidak selalu kuat menunggu terlalu lama. Sebagian memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, gangguan lambung, atau masalah jantung. Mereka membutuhkan asupan makan dan minum yang teratur.
Jika jadwal konsumsi terganggu, petugas kesehatan harus bekerja lebih berat. Karena itu, Timwas Haji DPR meminta evaluasi terhadap pengaturan layanan konsumsi agar tidak ada jemaah yang dibiarkan terlalu lama tanpa makanan.
Usulan Naik Standar Layanan dari Paket D ke Paket C
Untuk memperbaiki layanan tenda dan fasilitas di Arafah serta Mina, Timwas Haji DPR mengusulkan peningkatan standar layanan dari paket D menjadi paket C pada musim haji berikutnya. Usulan ini diharapkan dapat membuat kualitas tenda, pendingin udara, dan ruang istirahat menjadi lebih baik.
Peningkatan paket layanan tentu berkaitan dengan pembiayaan, negosiasi, dan kesiapan penyedia fasilitas di Arab Saudi. Namun, DPR menilai langkah ini perlu dihitung serius karena persoalan yang sama terus muncul. Jika biaya haji sudah dibayarkan jemaah dan negara ikut menanggung bagian tertentu, kualitas layanan di titik puncak ibadah harus benar benar dijaga.
Paket layanan yang lebih baik diharapkan tidak hanya memberi tenda lebih nyaman, tetapi juga memperbaiki pengaturan ruang tidur, akses keluar masuk, fasilitas dasar, dan kesiapan teknis. Bagi jemaah, perbedaan kualitas tersebut bisa sangat terasa selama menjalani mabit di Mina.
Tenda Bertingkat Masuk Opsi yang Mulai Dibahas
Marwan Dasopang menyebut perlunya formula baru jika area Mina tidak bisa diperluas. Salah satu opsi yang mulai dipertimbangkan adalah tenda bertingkat. Gagasan ini muncul karena keterbatasan lahan di Mina membuat penambahan area bukan perkara mudah.
Tenda bertingkat dapat membuka ruang lebih besar tanpa harus memperluas kawasan. Namun, gagasan ini tentu memerlukan pembahasan mendalam dengan otoritas Arab Saudi. Keselamatan, akses evakuasi, struktur bangunan, aliran udara, fasilitas toilet, dan pergerakan jemaah harus dihitung secara detail.
Bila konsep ini diterapkan, desainnya harus ramah bagi jemaah lansia dan disabilitas. Tangga, lift, jalur kursi roda, penanda arah, dan titik layanan kesehatan harus menjadi bagian dari perencanaan sejak awal. Fasilitas bertingkat tidak boleh menciptakan kesulitan baru bagi kelompok rentan.
Kepadatan Tidak Bisa Diselesaikan dengan Cara Lama
Persoalan Mina bukan hal baru. Setiap musim haji, keterbatasan ruang menjadi pekerjaan besar bagi banyak negara pengirim jemaah. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah jemaah terbesar, menghadapi tekanan paling besar dalam penempatan tenda.
Karena itu, Timwas Haji DPR menilai cara lama tidak cukup. Jika kepadatan terus dibiarkan, jemaah akan terus menghadapi masalah yang sama. Perbaikan harus menyentuh penataan ruang, standar fasilitas, distribusi layanan, dan pola pergerakan.
Skema Tanazul Dinilai Bisa Mengurangi Kepadatan
Selain tenda bertingkat, Timwas Haji DPR juga mendorong optimalisasi skema tanazul. Dalam skema ini, sebagian jemaah tidak harus mabit di tenda Mina dan dapat kembali ke hotel tertentu dengan pengaturan khusus, selama tetap mengikuti ketentuan ibadah.
Marwan memperkirakan sekitar 60 ribu jemaah Indonesia berpotensi dipertimbangkan untuk skema tersebut, terutama mereka yang hotelnya masih memungkinkan untuk mobilisasi menuju lokasi ibadah. Dari sekitar 201 ribu jemaah Indonesia, jumlah itu dapat memberi pengurangan cukup besar terhadap kepadatan di Mina.
Namun, tanazul tidak bisa dilakukan sembarangan. Pemerintah harus memastikan kesesuaian dengan aturan manasik, keamanan perjalanan, jarak hotel, kesiapan transportasi, serta pengawasan petugas. Jemaah juga harus mendapat penjelasan yang jelas agar tidak bingung saat menjalani puncak haji.
Pergerakan Jemaah Harus Dihitung Lebih Teliti
Jika sebagian jemaah mabit di hotel, jadwal pergerakan menuju Jamarat harus diatur sangat rapi. Bus, jalur jalan kaki, jam keberangkatan, titik kumpul, dan pendamping kloter harus tersedia. Tanpa pengaturan rinci, tanazul justru dapat menambah kerumitan.
Skema ini juga perlu diprioritaskan bagi kelompok yang paling membutuhkan, seperti jemaah lansia, jemaah risiko tinggi, atau mereka yang secara medis sulit bertahan di tenda padat. Dengan demikian, pengurangan kepadatan dapat berjalan sekaligus melindungi kelompok rentan.
Evaluasi Kementerian Haji dan Koordinasi dengan Saudi
Timwas Haji DPR meminta temuan di Mina dibawa dalam rapat evaluasi bersama pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umrah RI. Evaluasi tidak boleh berhenti pada pencatatan keluhan, tetapi harus diikuti perbaikan teknis yang dapat diukur.
Koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi menjadi bagian penting karena fasilitas di Mina berada dalam pengaturan otoritas setempat. Indonesia tidak bisa bergerak sendiri, tetapi dapat memperkuat negosiasi berdasarkan data jemaah, temuan lapangan, dan kebutuhan layanan.
Pemerintah perlu menyusun daftar masalah secara rinci. Misalnya jumlah tenda yang padat, lokasi toilet bermasalah, titik air kurang, tenda dengan AC tidak optimal, keterlambatan konsumsi, dan kloter yang paling terdampak. Data seperti itu akan memudahkan pembahasan dengan penyedia layanan.
Petugas Lapangan Butuh Jalur Komando yang Jelas
Pada fase Mina, kecepatan respons sangat penting. Ketika makanan terlambat, AC rusak, toilet tidak memadai, atau jemaah drop, petugas kloter harus tahu jalur laporan yang paling cepat. Setiap laporan harus diterima, diproses, dan ditindaklanjuti.
Jalur komando yang jelas akan membantu petugas tidak saling menunggu. Di lapangan, keputusan sering harus diambil cepat. Jika semua persoalan harus menunggu prosedur panjang, jemaah bisa lebih lama terdampak.
Selain itu, petugas perlu dibekali data tenda, jumlah jemaah, titik layanan kesehatan, dan kontak teknisi. Informasi ini harus mudah diakses karena kondisi Mina sangat dinamis.
Kelompok Lansia dan Disabilitas Harus Jadi Perhatian Utama
Jemaah lansia dan disabilitas membutuhkan perlakuan khusus sejak masuk Mina hingga kembali ke hotel. Mereka memerlukan akses mudah ke toilet, jalur aman, kursi roda, pendamping, serta lokasi istirahat yang tidak terlalu jauh dari petugas kesehatan.
Jika tenda terlalu padat dan fasilitas tidak memadai, kelompok ini paling cepat mengalami penurunan kondisi. Karena itu, kebijakan perbaikan fasilitas harus menempatkan mereka sebagai prioritas.
Penempatan tenda juga perlu memperhatikan kebutuhan medis. Jemaah risiko tinggi sebaiknya tidak ditempatkan jauh dari akses petugas kesehatan. Pada fase puncak haji, jarak beberapa meter saja bisa terasa berat bagi jemaah yang lemah.
Persoalan Mina Harus Masuk Perencanaan Sejak Awal
Masalah fasilitas di Mina tidak bisa diselesaikan hanya saat jemaah sudah berada di lokasi. Perencanaan harus dimulai jauh sebelum keberangkatan. Pemerintah perlu memastikan kontrak layanan, standar fasilitas, kapasitas tenda, jadwal konsumsi, dan kesiapan petugas sudah jelas.
Setiap pengalaman lapangan pada musim haji 2026 harus menjadi bahan penyusunan layanan berikutnya. Jika titik masalahnya sama, maka pola perbaikannya harus lebih tegas. Jemaah membutuhkan kepastian bahwa keluhan mereka tidak hanya didengar, tetapi benar benar ditindaklanjuti.
DPR sebagai pengawas memiliki peran untuk memastikan pemerintah menjawab persoalan ini secara terukur. Pengawasan tidak cukup hanya kunjungan lapangan, tetapi juga harus berlanjut dalam rapat kerja, pembahasan anggaran, dan pemantauan kontrak layanan haji.
Daftar Masalah Fasilitas Mina yang Disorot Timwas Haji DPR
Sejumlah catatan yang muncul di Mina menunjukkan bahwa perbaikan perlu dilakukan pada banyak sisi sekaligus. Masalah pertama adalah kepadatan tenda yang membuat jemaah sulit beristirahat secara layak. Masalah kedua adalah toilet dan sanitasi yang belum memadai untuk kebutuhan jumlah jemaah yang sangat besar.
Masalah ketiga adalah pasokan air yang harus diperkuat karena jemaah membutuhkan air untuk minum, wudu, dan kebersihan. Masalah keempat adalah AC yang tidak bekerja optimal di sebagian tenda. Masalah kelima adalah keterlambatan distribusi makanan yang dapat membuat jemaah, terutama lansia, mengalami penurunan kondisi.
Timwas Haji DPR meminta perbaikan dilakukan secara cepat dan menyeluruh. Usulan yang mengemuka meliputi peningkatan standar layanan dari paket D ke paket C, kajian tenda bertingkat, penguatan skema tanazul, penataan ulang pergerakan jemaah, serta komunikasi lebih kuat dengan otoritas Arab Saudi. Dengan jumlah jemaah Indonesia yang besar, fasilitas di Mina harus dihitung bukan hanya dari ketersediaan tempat, tetapi juga dari kelayakan istirahat, keamanan, kesehatan, dan kemudahan menjalankan ibadah.
Comment