Perbincangan soal pajak THR dan pesangon selalu kembali menghangat setiap menjelang Hari Buruh atau May Day. Tahun 2026 diperkirakan tidak akan berbeda, terutama ketika pekerja mulai menghitung berapa rupiah yang benar benar mereka terima di rekening setelah dipotong pajak penghasilan. Banyak yang kaget karena merasa jumlah yang diterima jauh dari ekspektasi, sementara perusahaan berpegang pada aturan pajak yang berlaku. Di tengah tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup yang meningkat, isu ini menjadi salah satu titik sensitif dalam hubungan industrial di Indonesia.
Mengapa Pajak THR dan Pesangon Jadi Sorotan Menjelang May Day
Setiap menjelang May Day, isu kesejahteraan buruh selalu naik ke permukaan. Tahun 2026, protes dan diskusi diperkirakan akan kembali menyorot kebijakan pajak THR dan pesangon yang dinilai sebagian pekerja terlalu memberatkan. THR yang diharapkan menjadi “angin segar” keuangan, dan pesangon yang seharusnya menjadi bantalan saat kehilangan pekerjaan, sering kali terasa “menyusut” setelah dipotong pajak.
THR keagamaan sendiri diwajibkan oleh pemerintah bagi pekerja yang telah memenuhi syarat masa kerja. Di atas kertas, THR adalah hak yang melengkapi gaji bulanan, terutama menjelang hari raya. Namun ketika aturan pajak mulai berlaku, nominal bersih yang diterima bisa berbeda jauh dari angka bruto yang dijanjikan. Hal yang sama terjadi pada pesangon, terutama ketika terjadi pemutusan hubungan kerja dalam skala besar, misalnya akibat efisiensi atau perubahan bisnis.
Di sisi lain, pemerintah berkepentingan menjaga penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan. Di tengah kebutuhan pembiayaan program sosial, infrastruktur, dan subsidi, PPh atas penghasilan pekerja termasuk THR dan pesangon menjadi salah satu sumber penting. Tarik menarik kepentingan antara penerimaan negara dan kesejahteraan buruh inilah yang menjadikan isu pajak THR dan pesangon begitu sensitif.
“Tidak ada yang menolak membayar pajak ketika merasa aturannya adil dan dipahami dengan jelas, masalah muncul ketika slip gaji bicara sesuatu yang berbeda dari harapan.”
Cara Kerja Pajak THR dan Pesangon di Slip Gaji Karyawan
Di balik angka angka di slip gaji, ada mekanisme perhitungan yang sering kali tidak sepenuhnya dipahami pekerja. Pajak THR dan pesangon mengikuti kerangka pajak penghasilan orang pribadi, dengan beberapa perlakuan khusus. Pemahaman dasar mengenai bagaimana pajak dihitung menjadi kunci agar pekerja tidak kaget ketika menerima pembayaran.
Mekanisme Pajak THR dan Pesangon dalam Skema PPh 21
Pajak THR dan pesangon pada dasarnya mengikuti ketentuan PPh Pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. THR dianggap sebagai penghasilan yang bersifat tidak teratur, karena dibayarkan hanya sekali dalam setahun. Pesangon, terutama yang dibayarkan saat PHK, memiliki perlakuan tertentu yang diatur khusus dalam regulasi perpajakan.
Untuk THR, perusahaan akan menjumlahkan gaji setahun ditambah THR, kemudian menghitung berapa pajak setahun yang seharusnya dibayar, lalu membandingkannya dengan pajak yang sudah dipotong dari gaji bulanan. Selisihnya akan dikenakan pada saat pembayaran THR. Di sinilah sering terjadi kejutan. Pekerja yang selama ini merasa potongan pajaknya kecil bisa mendadak melihat potongan besar ketika THR dibayarkan karena tarif pajak progresif mulai “menggigit” lapisan penghasilan yang lebih tinggi.
Pesangon memiliki karakter berbeda. Dalam banyak kasus, pesangon diberikan sekaligus dalam jumlah besar, terutama ketika masa kerja panjang atau posisi jabatan tinggi. Regulasi pajak memberikan lapisan penghasilan tertentu yang dikenai tarif lebih rendah atau bahkan mendapatkan fasilitas tertentu, namun di atas batas tertentu tetap akan dikenai pajak. Tanpa pemahaman yang cukup, pekerja yang baru saja di PHK bisa merasa dua kali terpukul ketika mengetahui pesangonnya juga tidak sepenuhnya bebas pajak.
THR, Pesangon, dan Batas Tidak Kena Pajak yang Sering Disalahpahami
Salah satu sumber kebingungan adalah persepsi bahwa setiap penghasilan tambahan seperti THR dan pesangon seharusnya bebas pajak karena sifatnya “bantuan” atau “hak khusus”. Padahal, dalam sistem pajak penghasilan, yang menjadi fokus adalah total penghasilan dalam satu tahun, bukan jenisnya semata. Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak hanya memberikan ruang bebas pajak sampai nominal tertentu, setelah itu seluruh penghasilan termasuk THR dan pesangon akan masuk hitungan.
Bagi pekerja dengan gaji relatif kecil, THR bisa jadi memang hampir tidak tersentuh pajak, karena total penghasilan setahun masih berada di sekitar atau sedikit di atas batas tidak kena pajak. Namun untuk pekerja dengan gaji menengah ke atas, penambahan THR akan mendorong penghasilan setahun ke lapisan tarif pajak yang lebih tinggi. Di titik inilah terjadi perbedaan besar antara angka yang diharapkan dengan angka yang diterima.
THR Terasa “Tergerus” Pajak Kenapa Bisa Begitu
Setiap tahun, media sosial dipenuhi curhatan pekerja yang mengeluhkan THR mereka terasa jauh lebih kecil dari perhitungan kasar. Sebagian menyalahkan perusahaan, sebagian lain menuding pemerintah. Padahal, akar persoalannya sering kali terletak pada ketidaktahuan mengenai bagaimana pajak THR dan pesangon dihitung sesuai aturan yang berlaku.
Perhitungan Pajak THR dan Pesangon pada Pekerja Bergaji Tetap
Untuk pekerja bergaji tetap, perhitungan pajak THR dan pesangon relatif sistematis. Perusahaan biasanya menggunakan perangkat lunak penggajian yang sudah terhubung dengan formula pajak penghasilan. THR dimasukkan sebagai penghasilan tidak teratur, lalu sistem mengkalkulasi ulang pajak setahun. Jika selama ini potongan PPh 21 bulanan masih di bawah kewajiban tahunan, kekurangannya akan ditarik saat THR dibayarkan.
Hal ini menimbulkan ilusi bahwa pajak hanya dikenakan pada THR, padahal kenyataannya yang terjadi adalah penyesuaian kewajiban pajak tahunan. Karena penyesuaian itu dilakukan sekaligus di bulan THR, potongan terasa sangat besar. Di sinilah pentingnya transparansi dari perusahaan, misalnya dengan memberikan simulasi perhitungan atau penjelasan tertulis yang mudah dipahami.
Pada pesangon, mekanismenya bisa lebih kompleks. Ada bagian pesangon yang mungkin mendapat perlakuan tarif lebih rendah, ada yang dikenakan tarif umum, tergantung besaran dan ketentuan terbaru pemerintah. Pekerja yang akan menerima pesangon idealnya diberi penjelasan rinci mengenai komponen bruto, fasilitas pajak bila ada, serta jumlah pajak yang dipotong. Tanpa itu, rasa ketidakadilan mudah tumbuh dan merembet menjadi konflik.
“Ketika angka angka di slip gaji tidak dijelaskan dengan bahasa yang sederhana, rasa percaya pekerja pada sistem akan terkikis sedikit demi sedikit.”
Efek Psikologis Potongan Pajak terhadap THR dan Pesangon
Selain persoalan teknis, ada dimensi psikologis yang tidak bisa diabaikan. THR sering sudah “diikat” untuk berbagai kebutuhan, mulai dari mudik, belanja hari raya, hingga melunasi utang. Ketika nominal yang datang lebih rendah dari yang diharapkan, rasa kecewa langsung muncul. Pajak THR dan pesangon lalu dianggap sebagai “perampasan” sebagian hak pekerja, meski dalam kerangka hukum pajak, potongan itu sah dan diatur jelas.
Pada pesangon, efek psikologisnya bahkan bisa lebih berat. Pekerja yang baru kehilangan pekerjaan berada dalam kondisi mental yang rentan. Pesangon menjadi harapan untuk bertahan hidup sementara waktu. Potongan pajak, betapapun legal, terasa sangat menyakitkan ketika dihadapkan pada ketidakpastian masa depan. Di sinilah pemerintah dan perusahaan dituntut lebih peka, bukan hanya menjalankan aturan, tetapi juga membangun komunikasi yang empatik dan transparan.
May Day 2026 dan Tuntutan Revisi Pajak THR dan Pesangon
Menjelang May Day 2026, organisasi buruh diperkirakan akan kembali mengangkat isu pajak THR dan pesangon dalam daftar tuntutan mereka. Di berbagai aksi sebelumnya, seruan agar penghasilan yang bersifat perlindungan sosial seperti pesangon mendapat perlakuan pajak lebih ringan sudah sering terdengar. Tahun 2026, dengan tekanan ekonomi yang masih terasa di banyak sektor, suara itu berpotensi menguat.
Serikat buruh melihat THR sebagai instrumen penting untuk menjaga daya beli pekerja menjelang hari raya. Sementara pesangon dipandang sebagai hak fundamental bagi pekerja yang dirumahkan. Ketika dua instrumen ini dikenai pajak yang dianggap terlalu besar, tuntutan untuk penyesuaian regulasi mengemuka. Sebagian mengusulkan batas bebas pajak yang lebih tinggi untuk pesangon, sebagian lain meminta skema khusus untuk THR agar tidak menurunkan kemampuan belanja masyarakat di momen momen penting.
Di sisi lain, pemerintah membawa argumen bahwa kebijakan pajak harus mempertimbangkan keadilan vertikal dan horizontal. Pekerja dengan penghasilan tinggi wajar membayar pajak lebih besar, termasuk atas THR dan pesangon. Jika terlalu banyak pengecualian diberikan, basis pajak akan menyempit dan memengaruhi kemampuan negara membiayai layanan publik. Perdebatan ini akan terus mengemuka, terutama ketika isu keadilan sosial dan kesenjangan pendapatan menjadi sorotan publik.
Apa yang Bisa Dilakukan Pekerja Menghadapi Pajak THR dan Pesangon
Di tengah dinamika regulasi dan tarik menarik kepentingan, pekerja tidak sepenuhnya tanpa daya. Ada beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk meminimalkan kejutan dan memaksimalkan manfaat dari THR dan pesangon, meskipun aturan pajak THR dan pesangon tidak serta merta bisa diubah secara individu.
Pertama, pekerja dapat mulai memahami dasar dasar perhitungan pajak penghasilan pribadi. Banyak sumber resmi yang menjelaskan tarif, lapisan penghasilan, dan cara menghitung pajak setahun. Dengan pemahaman ini, estimasi atas THR dan pesangon bersih bisa dibuat jauh hari sebelum tanggal pembayaran. Kedua, pekerja dapat aktif meminta simulasi perhitungan kepada bagian SDM atau keuangan di perusahaan, termasuk penjelasan tertulis jika diperlukan. Transparansi angka akan membantu meredam kecurigaan dan salah paham.
Ketiga, perencanaan keuangan menjadi kunci. Menyadari bahwa pajak akan mengurangi THR dan pesangon, pekerja dapat mengatur ulang prioritas pengeluaran. Mengalokasikan sebagian gaji bulanan untuk kebutuhan hari raya atau dana darurat dapat mengurangi ketergantungan penuh pada THR. Sementara bagi yang menghadapi PHK, menyusun rencana penggunaan pesangon secara hati hati, termasuk untuk biaya hidup, pelatihan, atau modal usaha, menjadi langkah krusial.
Terakhir, keterlibatan dalam organisasi buruh atau forum pekerja dapat menjadi saluran untuk menyuarakan aspirasi terkait kebijakan pajak THR dan pesangon secara kolektif. Regulasi pajak memang berada di tangan pemerintah dan legislatif, namun tekanan publik yang terorganisir sering kali menjadi pemicu lahirnya penyesuaian aturan yang lebih berpihak pada keadilan sosial. Di tengah hiruk pikuk May Day 2026, suara soal pajak THR dan pesangon kemungkinan besar akan tetap menjadi salah satu yang paling nyaring terdengar.
Comment