Sulawesi Tengah

Pemda Morowali Kenakan Pajak Restoran dan Rumah Petak Bagi Karyawan

Terbit Tanggal 6 April 2021 oleh Media iGlobalNews

ket poto : Drs.Harsono Lamusa ( Kaban BPPD Morowali )

Photo Drs.Harsono Lamusa Kaban BPPD Morowali.

MOROWALI, IGLOBALNEWS.CO.ID – Kepala BPPD Morowali Drs.Harsono Lamasa mengatakan, Pekan Panutan PBB- P2 merupakan sebuah terobosan inovasi yang tidak hebat tetapi mempunyai hasil yang wow.

Target PBB-P2 tahun ini sebesar 32 miliar rupiah, namun saya sangat optimis apabila program pekan panutan PBB-P2 tahun ini berjalan maksimal target akan dicapai bahkan bisa capai 36 milyar rupiah (surplus sebesar 4 miliar rupiah ), katanya.

ditambah lagi sejumlah bangunan baru di kawasan IMIP yang bisa menghasilkan sebesar 6 miliar rupiah.

Olehnya, saya sangat yakin target ini bisa dicapai apalagi adanya dua item sumber pendapatan lain yakni, pajak restoran ( pajak maka minum)
dan pajak rumah petak (Kos).

Menurut Harsono, Pajak restoran ini juga dikenakan bagi karyawan perusahaan sebesar Rp.15.000 sekali makan dengan estimasi (makan dua kali sehari total pajak Rp.30.000) per hari.

Sementara di Kabupaten Morowali sudah mencapai 48.000 karyawan swasta).

“Pajak makan minum karyawan ini merupakan kali pertama akan diterapkan di kabupaten morowali,” ujarnya.

Bukan hanya karyawan, masyarakat umum juga akan dikenakan pajak restoran.

ket poto: Bupati ,Kapolres , Dandim 1311/mrw bersama Kaban BPPD Morowali

Photo Bupati ,Kapolres , Dandim 1311/mrw bersama Kaban BPPD Morowali.

Sementara pajak rumah petak (kos ) akan dikenakan bagi penyewa dengan besaran tujuh persen dari harga sewa dasar hukumnya undang-undang,
Perda dan Peraturan Bupati, terang Harsono.

Namun masih terkendala dengan kelemahan undang-undang tersebut karena 10 petak ke bawah itu kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan di atas 10 petak kewenangan daerah.

secara logika tidak mungkin pemerintah provinsi mau datang ke daerah kalau hanya mau menangih 1 petak saja.

Tetapi dengan adanya regulasi baru ini tidak ada lagi istilah di atas dan di bawah 10 petak yang penting dalam suatu petak itu disewakan maka harus kena pajak.katanya

“Regulasi inilah menjadi dasar kami untuk melakukan penagihan kepada restoran dan rumah petak”.

namun untuk sementara waktu kita berpatokan harga sewa Rp.500.000 per bulan maka penyewa akan dikenakan pajak sebesar Rp35.000 per bulan .pungkasnya.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Morowali Drs.Harsono Lamusa kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya pada senin, (05/04/2021).

Peliput : Abd Rahman Tanra

print

Most Popular

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Facebook

To Top