Bekasi

Digugat Sinarmas Soal Musholah, Warga Muslim Grand Wisata Mengadu ke MUI

Terbit Tanggal 4 Maret 2021 oleh Media iGlobalNews


BEKASI, IGLOBALNEWS.CO.ID – Warga muslim RW 010 Klaster Water Garden Perumahan Grand Wisata, Desa Lambang Jaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi mengadukan persoalan gugatan pembangunan Musholah Al Muhajirin oleh PT Putra Alvita Pratama (anak usaha Sinarmas Group) kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Pertemuan warga dengan MUI berlangsung pada Selasa, (2/3/2021).

Rahman Kholid, tergugat sekaligus perwakilan warga menjelaskan dalam pertemuan tersebut hadir berbagai elemen antara lain Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bekasi, Kantor Urusan Agama Tambun Selatan, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bekasi.

“Alhamdulillah kami mendapatkan dukungan dari para khyai, ustadz, dan guru-guru atas pembangunan mushola tersebut,” ungkap Rahman di Bekasi, Rabu (3/3/2021).

Dalam pertemuan tersebut, warga muslim Water Garden menjelaskan kronologis munculnya gugatan oleh Sinarmas. Beberapa klausul yang diajukan pengembang terkait larangan warga mengumandangkan azan dengan pengeras suara, sholat Jum’at, dan pengajian di mushola yang dibangun juga turut menjadi sorotan.

Warga juga kembali menegaskan bahwa seluruh proses dan persyaratan pendirian dan pembangunan mushola telah dipenuhi. Oleh karenanya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bekasi semestinya tidak memiliki alasan kuat untuk menahan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB).

Menurut Rahman, dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia MUI Pusat, Kaspudin Nor, menyatakan bahwa pengembang semestinya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) saat menggugat warga yang telah sah memiliki lahan yang mereka beli.

“Setelah proses jual beli selesai, seluruh hak dan kewajiban terhadap tanah melekat kepada pembeli sebagai pemilik. Persoalan kedua pihak sudah selesai setelah serah terima tanah,” kata dia menirukan pendapat Kaspudin yang juga merupakan Anggota Komisi Kejaksaan.

Tanah kavling seluas 226 meter persegi yang menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum juga seharusnya tidak menjadi persoalan sepanjang telah mendapatkan persetujuan pengguna dan warga sekitar sesuai aturan. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah seharusnya tidak menghalangi upaya warga membangun musholah karena akan melanggar kebebasan beribadah dan prinsip kepentingan umum. Apalagi, Sinarmas tidak menyediakan fasilitas di klaster tersebut.

Usulan Pemda mendorong warga agar meminta persetujuan pembangunan musholah kepada pengembang juga keliru. Sebab, semestinya sebagai badan hukum publik posisi pemerintah tidak boleh tunduk kepada pengembang yang notabene adalah badan hukum privat.

Konfirmasi mengenai dukungan dan kelengkapan persyaratan juga datang dari Ketua FKUB Kabupaten Bekasi KH Athoilah Mursyid. Menurutnya, FKUB Kabupaten Bekasi menerbitkan rekomendasi pembangunan musholah karena warga memenuhi semua persyaratan.

“Mushola telah mendapatkan dukungan minimal 90 warga pengguna dan 60 pendukung. Verifikasi lapangan juga telah dilakukan dan semuanya sesuai dengan dokumen yang diajukan,” tegas Athoilah.

Ia pun menegaskan bahwa dalam menerbitkan rekomendasi, FKUB tidak memerlukan surat tambahan dari instansi lain, termasuk pemerintah. Oleh karenanya, Dinas PUPR Kabupaten Bekasi semestinya segera menyetujui IMB Mushola Al Muhajirin yang sudah diajukan warga sejak lama.

Hal senada disampaikan perwakilan Seksi Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Kemenag telah menerbitkan rekomendasi tertulis pembangunan mushola setelah mereka melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen. Selain itu, pengecekan di lapangan memperlihatkan bahwa keberadaan musholah sudah menjadi kebutuhan riil masyarakat di klaster Water Garden.

Penulis : Nero.

print

Dirgahayu Kota Tangerang

Most Popular

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Facebook

To Top