Jakarta

Komnas PA Minta Kapsek SMK Negeri 2 Padang Pecat dengan Tidak Hormat

Terbit Tanggal 23 Januari 2021 oleh Media iGlobalNews

Arist Merdeka Sirait Ketua Umum KOMNAS Perlindungan Anak.

Photo Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komnas PA.

JAKARTA, IGLOBALNEWS.CO.ID – Mengingat SMK Negeri 2 Padang Sumatra Barat (Sumbar) memaksa muridnya non-muslim menggunakan pakaian jilbab merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan anak serta melanggar Permendikbud Nomor : 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Bagi Peserta Didik atas dasar itu, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) sebagai Lembaga Perlindungan Anak independen yang diberi tugas dan fungsi untuk membela dan melindungi anak di Indonesia mendesak Gubernur Sumbar memberhentikan Kepala Sekolah (Kapsek) SMK Negeri 2 Padang, demikian juga dengan kepada Kepala Dinas Pendidikan Sumbar serta mencabut aturan dan tata tertib SMKN 2 Padang Sumbar yang telah mewajibkan peserta didik non- muslim menggunakan busana salah satu agama tertentu yakni jilbab, ungkap Arist Merdeka Sirait Ketua Komnas PA dalam keterangan persnya kepada sejumlah media di kantornya di Jakarta, Sabtu (23/1/2021).

Lanjut Arist, menjelaskan dalam rilisnya memaksa murid non-muslim memggunakan jilbab selain melanggar HAM juga merupakan bentuk kekerasan terhadap anak dan tindakan Intoleransi.

Selain itu, Kepsek SMK Negeri 2 Padang dalam aturannya mewajibkan menggunakan busana Jilbab dengan tidak secara langsung telah menanamkan nilai-nilai kebencian, serta menolak prularisme dan kemajemukan dalam lembaga pendidikan dan demokrasi, padahal kita tau bahwa SMKN 2 Padang adalah sekolah negeri yang didirikan oleh negara, kecuali SMK ini adalah sekolah berlatar belakang agama tertentu, tambah Arist

Dirinya (Arist Merdeka Sirait,red) menyesal dan menegaskan bahwa terjadinya tindakan paksaan mengenakan jilbab oleh siswa non-muslim di SMKN Negeri 2 Padang, Sumbar harus ada sanksi tegas terhadap yang terbukti melanggar peraturan di satuan pendidikan negeri itu.

Baca Juga  JAMPidsus Kejagung RI Kembali Periksa 24 Orang Saksi Terkait Dugaan Tindak Pidana Keuangan dan Investasi di PT. Asuransi Jiwasraya

Sebab mengenai pakaian siswa-siswi di satuan pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ujarnya.

Dirinya menambahkan, ketentuan menggunakan pakai sekolah telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Dalam aturan tersebut tidak boleh mewajibkan model pakaian kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah negeri.

Sekolah juga dilarang membuat peraturan atau himbauan menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, namun sekolah juga tidak boleh melarang jika peserta mengenakan seragam sekolah dengan model pakaian kekhususan agama tertentu berdasarkan kehendak orang tua wali dan peserta didik yang bersangkutan.

Dinas Pendidikan harus memastikan kepala sekolah, guru, pendidik, dan tenaga pendidik untuk mematuhi Permendikbud Nomor : 45 Tahun 2014, tutur Arist.

Kemendikbud juga terus mendorong seluruh pemerintah daerah untuk konsisten melakukan sosialisasi atas Permendikbud nomor 45 tahun 2014 dengan demikian seluruh Dinas Pendidikan, satuan pendidikan dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai ketentuan seragam sekolah.

Harapannya tidak terjadi lagi praktik pelanggaran aturan terkait pakaian seragam menyangkut agama dan kepercayaan seseorang di satuan pendidikan.

Atas peristiwa dan peristiwa lainnya dilingkungan sekolah di Indonesia khususnya di sekolah negeri menjadi pelajaran dan tidak berulang lagi.

Untuk memastikan peristiwa ini tidak terulang lagi di lembaga pendidikan negeri di Indonesia, Komnas PA dan Tim Invstigasi dan Advokasi Perlindungan Anak akan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Padang umtuk bertemu Kepala Sekolah SMKN 2 Padang, Kepala Dinas Pendidikan dan Gubernur Sumbar.

Penulis : Nero.
Sumber Komnas PA.

print

Dirgahayu Kota Tangerang

Most Popular

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Facebook

To Top