Tangerang

Dipanggil Satpol PP Terkait IMB, Pelaksana Bangunan RSUD Kota Tangerang Ogah Datang

Terbit Tanggal 2 Desember 2020 oleh Media iGlobalNews


TANGERANG, IGLOBALNEWS.CO.ID – Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang untuk kesekian kalinya melayangkan surat panggilan terkait Perizinan kepada Pelaksana Pembangunan Penambahan Gedung RSUD Kota Tangerang.

Kepala Bidang Penegakan Hukum Daerah (Gakumda) pada Satpol PP Kota Tangerang, Ghufron Falfeli mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemanggilan pertama pada tanggal 6 November kemarin, namun pihak CV Timbul Rizki selaku pelaksana penambahan bangunan gedung RSUD Kota Tangerang ataupun PPTK Pembangunan tersebut tidak memenuhi panggilan pertama.

“Kemudian kami melayangkan surat pemanggilan kedua pada 11 November kemarin, lagi-lagi pihak terkait pelaksana pembangunan tersebut tidak juga hadir,” katanya.

Adapun, Penambahan bangunan gedung RSUD itu berlokasi Jl pulau putri raya Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, Kabid Gakumda menegaskan, berkaitan bangunan tersebut dalam rangka kepentingan penyidikan kami memohon kehadiran pihak CV Timbul Rizki atau pelaksana dan PPTK, untuk mendengar keterangan terkait perizinan pembangunan dengan membawa dokumen perizinan yang sudah dimiliki.

Gufron sangat menyayangkan ketidakhadiran pihak CV Timbul Rizki, mengingat dalam melengkapi persyaratan perizinan pembangunan gedung rumah sakit sangatlah mudah, apalagi perizinan tersebut non retribusi.

ia berharap, sebaiknya pihak RSUD Kota Tangerang segera mengajukan perizinan pembangunan gedung baru tersebut, karena sejatinya gedung pemerintahan ataupun Rumah Sakit taat perizinan, ini adalah sebuah contoh kepada masyarakat kalau tidak memiliki IMB maka akan mendapat sanksi tegas.

Mengenai panggilan ketiga, lanjutnya, pihaknya akan melakukan surat peringatan ketiga kepada CV Timbul Rizki selaku pelaksana pembangunan penambahan bangunan gedung baru RSUD Kota Tangerang.

“Jika surat peringatan ketiga tidak digubris, maka pembengunan tersebut akan kami lakukan penyegelan, dan dalam proses penyegelan masih ada kegiatan pekerjaan, maka selanjut nya akan kami lakukan penyitaan. Penegakan produk hukum, Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota, terus kita tingkatkan dan sosialisasikan kepada masyarakat agar ada kesadaran, jika ingin mendirikan bangunan harus memiliki izin mendirikan bangunan,” tutur Gufron 30 November 2020 lalu di kantor Satpol PP Kota Tangerang.

Baca Juga  Macet Dan Macet Di Bitung Tangerang, Adakah Solusi ?,,

Sementara di tempat terpisah, Humas RSUD Kota Tangerang Titin mengatakan, Saya sudah konfirmasi kepada mereka, “tahunya itu proyek Kementrian Kesehatan, bukan proyek RSUD. Hanya itu yang bisa saya jawab,” jawab nya melalui Pesan singkat, Selasa (1/12/2020).

Penulis : Jfr.

print

New Note 1

Most Popular

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Facebook

To Top