Bandung

Soal STNK Mati Lebih dari 2 Tahun, Begini Kata Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jabar

Terbit Tanggal 1 Desember 2020 oleh Media iGlobalNews


BANDUNG, IGLOBALNEWS.CO.ID – Masyarakat ketika hendak menjalankan kendaraan di jalan raya, para pengendara wajib melengkapi diri dengan surat-surat seperti Surat Izin Mengemui (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Oleh karna itu, pemilik kendaraan wajib melakukan perpanjangan STNK kendaraannya dengan cara mendaftarkan kembali kendaraannya dan mengganti STNK kendaraannya dengan yang baru. Jangan sampai masa berlaku STNK-nya habis, apalagi sampai lewat 2 (dua) tahun dari masa berlakukan STNK-nya, maka data kendaraan akan dihapus dari daftar Registrasi dan Identifikasi (Regident) kendaraan bermotor atau ranmor tersebut menjadi kendaraan (bodong).

Sesuai aturan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan (Regident), penghapusan Regident kendaraan bermotor dapat dilakukan bagi pemilik yang tidak melakukan registrasi ulang atau memperpanjang masa berlaku STNK sekurang-kurangnya 2 tahun sejak masa berlaku STNK habis.

Namun sebelum aturan tersebut diterapkan kepada masyarakat, perlu adanya sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat agar ketika nanti aturan tersebut mulai resmi diterapkan masyarakat sudah mengetahuinya terlebih dahulu.

Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jabar, Kompol Oki Bagus Setiaji melalui Kasi BPKB Ditlantas Polda Jabar, Kompol Abdul Kholik mengatakan terkait sosialisasi Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 74 dan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 tahun 2012 pasal 110 sampai 114 soal penghapusan dan pemblokiran Regident Ranmor sudah kita lakukan semenjak dari tahun 2009 lalu.

“Hanya saja untuk penerapannya belum bisa dilaksanakan karna kita masih menunggu dari Korlantas Polri,” singkatnya melalui sambungan telpon, Senin (30/11/2020).

Adapun Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 74 berbunyi,
1. Kendaraan Bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor atas dasar:
1) Kendaraan Bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor atas dasar:
a. permintaan pemilik Kendaraan Bermotor; atau
b. pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi Kendaraan Bermotor.
2. Penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksuda pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika:
a. Kendaraan Bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan ; atau
b. pemilik Kendaraan Bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
3. Kendaraan Bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali.

Baca Juga  Divonis, Direktur PTHSK ‘Bersekongkol’ dengan Direktur BJB Syariah

Sementara Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2012 pasal 110 sampai 114 berisi sebab akibat dan teknis yang lebih rinci mengenai penghapusan registrasi nomor kendaraan sesuai permintaan pemilik maupun pejabat yang berwenang.

Penulis : Sugiyanto.

print

New Note 1

Most Popular

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Facebook

To Top