Tangerang

Bupati dan Kejari Kabupaten Tangerang Kerjasama Penanganan Permasalahan Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

Terbit Tanggal 19 November 2020 oleh Media iGlobalNews


TANGERANG, IGLOBALNEWS.CO.ID – Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang H.Bahrudin Menandatangi Kesepakatan Bersama Penanganan Permasalahan di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kegiatan dilaksanakan di Gedung Serbaguna (GSG) Pusat Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, di Tigaraksa, Kamis (19/11/2020).

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan perjanjian ini akan menjadi bagian dari payung hukum Pemkab Tangerang sehingga OPD dapat bekerja lebih cermat lagi Karena, kata dia, ketakutan yang selama ini menyelimuti mereka bisa teratasi dengan bantuan hukum ini.

“Kita maksimalkan kerjasama ini, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih terarah dan jelas peruntukannya. Sehingga kalau ada keraguan bisa langsung dikonsultasikan dengan pengacara negara,” ujar A Zaki.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Zaki juga menyapaikan ucapan terima kasih kepada pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang yang secara responsif telah merealisasikan program kerjasama dalam hal ini tentang bantuan penanganan permasalahan bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

“Ahamdulillah pada hari ini kita sama-sama akan memformalkan langkah kerja tersebut agar kedepannya segala bentuk harapan serta tujuan dari pada kesepakatan bersama ini dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Bupati juga berharap dengan adanya kerjasama ini dapat menjadi solusi dalam upaya penanganan permasalahan bidang hukum perdata dan tata usaha negara di Kabupaten Tangerang.

Sementara itu, Kepala Kejari Kabupaten Tangerang H. Bahrudin menambahkan kejaksaan sebagai bagian pengacara negara memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan penangan hukum. Kejaksaan, kata dia, perlu memberikan pendampingan kepada pejabat terkait, supaya program–program dapat berjalan.

“Perlindungan dalam bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) ini, merupakan bagian dari tugas pokok fungsi kejaksaan dalam perlindungan terhadap aparat pemerintah,” terangnya.

Baca Juga  Kantor DPRD Tangerang Digerudug Warga, Pemda Jangan Zalimi Warga Tangerang Utara

Tidak hanya menyelesaikan masalah legal opinion dan pertimbangan hukum, lanjut Bahrudin, pengacara negara yang ditugaskan juga bisa memberikan masukan-masukan dalam hal kerjasama antar lembaga berkaitan dengan masalah administrasi hukumnya.

“Pengacara negara juga bisa menjadi mediator dan fasilitator, jika ada permasalahan hukum yang ditimbulkan akibat dari kerjasama antara lembaga,” tutupnya.

Penulis : Hms/A Jueni.

print

Most Popular

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Facebook

To Top