Sulawesi Tengah

Tiga Serikat Buruh di Morowali Turun Ke Jalan Tolak UU Cipta Kerja

on

Photo Ketua DPRD Morowali temui Massa aksi gerbang kantor DPRD Morowali.

Photo Ketua DPRD Morowali temui Massa aksi gerbang kantor DPRD Morowali.

MOROWALI, IGLOBALNEWS.CO.ID – Ribuan Buruh dalam kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang dari tiga Serikat Buruh melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Morowali, Sulawesi tengah (Sulteng), Selasa (13/10/2020).

Tiga serikat Buruh tersebut masing masing Federasi Pertambangan dan Energi – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(FPE – SBSI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) serta Serikat Pekerja – Sulawesi Maining Invesment Pabrik (SP- SMIP).

Buruh mendesak DPRD Kabupaten Morowali agar menyatakan sikap untuk turut serta menolak Undang-Undang Cipta Kerja.

Sejumlah Korlap dari tiga Serikat buruh tersebut dalam orasinya menyampaikan tuntutan diantaranya :
mendesak Presiden RI untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, mendesak Disnaker agar memberikan teguran secara tegas kepada perusahaan di Kabupaten Morowali yang melanggar norma kerja.

Minta Disnaker Kabupaten Morowali segera mendesak kepada semua perusahaan di kawasan IMIP agar membuat peraturan perusahaan yang mengatur tentang norma syarat kerja yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan meminta kepada DPRD Morowali mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali dan perusahaan agar segera merealisasikan hasil berita acara pada pertemuan tanggal 25 Agustus 2020 lalu.

Photo Massa Aksi Berorasi di depan DPRD Morowali. Photo Ketua DPRD Morowali temui Massa aksi gerbang kantor DPRD Morowali.

Photo Massa Aksi Berorasi di depan DPRD Morowali.

Selain itu, Buruh juga menolak rancangan undang undang Cipta Kerja menjadi Undang- undang, mendesak Presiden RI menerbitkan PERPU Pembatalan Undang undang Cipta Kerja, mendesak Pemkab Morowali untuk segera mengadakan mediator Hubungan Industrial (HI) di Kabupaten Morowali.

Buruh juga mendesak Dewan pengupahan kabupaten Morowali untuk segera melakukan survey KHL tahun 2020 serta mendesak Pemkab Morowali untuk mengatifkan lembaga kerjasama Tripatrite Kabupaten Morowali.

Baca Juga  Tenaga Medis Positif Covid 19, Puskesmas di Morowali Ditutup

Situasi sempat memanas karena massa aksi hanya ditemui oleh ketua DPRD Morowali di pintu gerbang dan tidak di ijinkan memasuki halaman kantor DPRD Morowali untuk melakukan orasi.

Sementara saat Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Morowali (AMRM) melakukan unjuk rasa beberapa hari lalu mereka di ijinkan masuk di halaman kantor DPRD.

Ratusan aparat keamanan dari TNI – POLRI dan Satuan Pol PP dengan didukung armada water canon mengamankan jalannya unjuk rasa.

Peliput : Abd Rahman Tanra.

print

About Media iGlobalNews

Media online iGlobalNews adalah media informasi dan inspirasi. Media iGlobalNews mengabarkan berita secara cepat, tepat, terpercaya dan memberikan sajian secara aktual, tajam dan kredibel.

Recommended for you