Sulawesi Tengah

ASKB Desak DPRD Morowali Batalkan Omnibus Law

on

Afdal ( Korlap Aliansi Serikat dan Kerukunan Bersatu )

Photo Afdal Korlap Aliansi Serikat dan Kerukunan Bersatu.

MOROWALI, IGLOBALNEWS.CO.ID – Korlap Aliansi Serikat dan Kerukunan Bersatu (ASKB) Kabupaten Morowali yang juga selaku ketua SPIM (Serikat Pekerja Industri Morowali) Afdal menyebut bahwa, terkait disahkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Omnibus Law) kalau perjuangannya hanya sebatas pengajuan untuk disampaikan langsung oleh DPRD Morowali ke Presiden RI itu masih manjadi tanda tanya bagi kami soal proses lanjutannya karena ke Jakarta hanya sebatas penyampain saja.

Maka harapan kami, kalau memang itu mau disampaikan langsung, setidaknya dibarengai isu- isu lain seperti kondisi buruh di Kabupaten Morowali.

“Salah satunya terkait kasus kasus pelanggaran perburuhan yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap buruh di Kabupaten Morowali,” sebut Afdal kepada sejumlah awak media pada rabu (14/10/2020) di halaman kantor DPRD Morowali.

Menurut Afdal, Ini penting untuk disampaikan ditingkat pusat agar mereka mengetahui kondisi buruh di Kabupaten Morowali, sebab Kabupaten Morowali merupakan sentral ekonomi Indonesia, katanya.

Penyampaian tuntutan kami hari ini, Dewan Perwakilan Rakat Daerah (DPRD) Morowali yang akan kondisikan waktunya, yang jelas menurut DPRD Morowali akan menindaklanjuti sesegera mungkin apa yang menjadi desakan kami hari ini.

” Hari ini bukan lagi kami menuntut,tetapi kami mendesak DPRD Morowali untuk mendorong pembatalan UU Cipta Kerja,” ungkapnya.

Dikarakan, Kalau dalam waktu tiga minggu tidak ada realisasi oleh DPRD Morowali terhadap kesepakatan hari ini maka kemungkinan besar semua elemen buruh dan masyarakat morowali akan melakukan penyatuan suatu wadah gerakan sehingga terbentuk ” Aliansi Bersama ” untuk menindaklanjuti apa yang menjadi kesepakatan hari ini antara DPRD Morowali dengan Aliansi Serikat dsn Kerukunan Bersama kabupaten morowali, kata Afdal.

Baca Juga  Ancaman Penyebaran Covid 19 di Morowali di Bedah Dalam Diskusi Publik

Ditambakan, Mengenai Omnibus Law, selagi belum ada jawaban pasti dan sikap dari pemerintah pusat untuk mencabut UU Cipta Kerja.

” kami akan terus melakukan proses perlawanan sehingga UU Cipta Kerja ada kesimpulan yang jelas untuk di cabut atau dibatalkan ataupun tidak dicatatkan dalam lembaran negara,” terangnya.

Sebab kalau sudah dicatatkan dalam negara maka maka itu akan diberlakukan diaeluruh sektor yang menindas rakyat pada semua elemen, pungkasnnya.

Pelput : Abd Rahman Tanra.

print

About Media iGlobalNews

Media online iGlobalNews adalah media informasi dan inspirasi. Media iGlobalNews mengabarkan berita secara cepat, tepat, terpercaya dan memberikan sajian secara aktual, tajam dan kredibel.

Recommended for you