Serang

DPD RI Inventarisasi Prolegnas Tahun 2021 di FH Untirta

on


SERANG, IGLOBALNEWS.CO.ID – Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI melaksanakan diskusi terbatas di Auditorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang Banten dalam rangka Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2021.

Kegiatan tersebut diikuti 8 Anggota DPD RI dan Pimpinan PPUU, DR. Badikenita Br. Sitepu, SE, M.Si.

Dalam sambutannya DR. Badikenita Br. Sitepu, SE, M.Si, mengatakan kehadiran PPUU di Fakultas HukumUntirta dalam rangka melaksanakan perintah UU, karena walaupun dalam masa pandemi sekarang ini, kegiatan Inventarisasi Prolegnas ini harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan Protap Satgas Covid-19 secara ketat.

Sementara Senator dari Sumatera Utara itu menjelaskan, Prolegnas adalah pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Prolegnas, tidak saja akan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan tuntutan reformasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini maupun di masa yang akan datang.

“Ada adagium hukum yang mengatakan, Het recht hink achter de feiten aan, yang artinya hukum selalu tertatih-tatih mengejar perubahan zaman. Ini sering dikatakan ketika undang undang sebagai salah satu jenis produk hukum sering tak mampu mengikuti laju dan dinamika kehidupan masyarakat,” jelas Badikenita, Kamis (24/9/2020).

Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024 usulan DPD sebanyak 56 judul RUU. Dari jumlah tersebut ada 24 RUU yang merupakan usulan murni dari DPD, 23 usulan RUU yang diusulkan DPD bersama DPR, dan ada 1 RUU yang diusulkan DPD bersama Pemerintah serta ada 8 RUU yang diusulkan DPD, DPR dan Pemerintah.

Baca Juga  Pemprov Banten Gelar MTQ Pelajar Tingkat SLTA

Adapun untuk Prolegnas Prioritas Tahun 2020, DPD mengajukan 10 RUU dan berdasarkan hasil rapat Tripartit DPR, DPD, dan Pemerintah, diputuskan bahwa prolegnas prioritas tahun 2020 dari DPD RI hanya 1 RUU yaitu RUU tentang Daerah Kepulauan. Tapi ada 3 RUU usulan dari Pemerintah dan DPR yang mengakomodasi usulan DPD, yaitu RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, RUU tentang Penanggulangan Bencana dan RUU tentang Energi Terbarukan.

Dalam pelaksanaan prolegnas prioritas tahun 2020 sampai, DPR, DPD dan pemerintah sudah memutuskan 1 RUU yaitu RUU tentang Minerba dan 3 (tiga) RUU Kumulatif terbuka. Dan ada 8 RUU yang masih dalam pembicaraan tingkat I; 3 RUU yang masih menunggu Surat Presiden (Surpres); dan 2 RUU yang sudah selesai harmonisasi di DPR. Selain itu, terdapat 2 RUU yang masih proses harmonisasi; dan 35 RUU yang masih dalam tahap penyusunan di DPD, DPR dan Pemerintah.

Kegiatan Diskusi ini, lanjut Badikenita, adalah untuk menyerap aspirasi daerah khususnya Akademisi terhadap usul DPD untuk Prolegnas Prioritas Tahun 2021.

“Harapan ke depannya daerah harus menjadi subyek dan bukan hanya obyek dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan penandatangan kerjasama antara PPUU dan Fakultas Hukum Untirta. Kerjasama disepakati dalam upaya meningkatkan pengetahuan dalam bidang peningkatan kapasitas wawasan kebangsaan, kemampuan akademik, dan praktik hukum dalam bidang penyusunan rancangan undang-undang, serta meningkatkan fungsi legislasi yang berbasis akademis dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan daerah.

Dr.Agus Prihartono,SH,MH, Dekan Fakultas Hukum Untirta mengatakan kerjasama ini merupakan bentuk penguatan institusi untuk mengambil peran dalam penguatan jejaring kerjasama dan turut berperan aktif untuk penguatan daya saing FH untirta ditingkat nasional dengan mendukung program usul DPD untuk prolegnas prioritas tahun 2021 sebagai wujud tridharma perguruan tinggi untuk melakukan kajian telaah dalam program prolegnas. Diskusi ini memberikan masukan kritis dari akademisi dengan kepakaran yang dimiliki oleh Untirta sebagai nara sumber yaitu Prof. Dr.H.Ahmad Sihabuddin, M.Si. Guru Besar Fakultasilmu sosial dan ilmu pemerintahan dan Dr. Firdaus, SH, MH. Dosen Fakultas hukum untirta Bidang Hukum Tata Negara dengan Moderator Ridwan,SH, MH.

Baca Juga  Enam Puluh Menit Bersama Polisi Polsek Tanara Serang

Penulis : Red.

print

About Media iGlobalNews

Media online iGlobalNews adalah media informasi dan inspirasi. Media iGlobalNews mengabarkan berita secara cepat, tepat, terpercaya dan memberikan sajian secara aktual, tajam dan kredibel.

Recommended for you