Jakarta

Ilham Bintang Menduga Ada Keanehan di Sidang Perdana Pembobolan Rekening Miliknya


JAKARTA, IGLOBALNEWS.CO.ID – Sekitar sebulan setelah pelimpahan perkara terkait Peristiwa pembobolan rekening Bank Milik wartawan senior Ilham Bintang, hari ini kasusnya mulai disidangkan.

Namun dalam sidang tersebut Ilham menduga adanya kejanggalan dan keanehan. Pasalnya, pada persidangan tersebut tidak adanya pihak Indosat dan Commonwealth Bank yang ditersangkakan.

“Saya menduga ada yang aneh dalam sidang tadi, kenapa tidak ada pihak Indosat dan Commonwealth Bank yang ditersangkakan. Kalau begini Keduanya bisa melenggang bebas tanpa bertanggung jawab,” kata Ilham Selasa (7/7/2020), dikutip dari Kompas TV.

Padahal, kata Ilham, jelas sekali pengakuan pihak Indosat bahwa karyawannya kebobolan karena tidak mengikuti SOP aktivasi. Namun Karyawan Gerai Indosat di BintaroXchange hanya diberhentikan.

“Yang pasti, kejadian serupa akan sering terjadi kerena kelalaian karyawan tidak menjadi tanggung jawab langsung corporat,” lanjutnya.

Sebagai informasi kasus pembobolan rekening milik wartawan senior Ilham Bintang terjadi pada Januari 2020 lalu.

Peristiwa itu bermula ketika kartu SIM seluler milik Ilham Bintang mendadak tidak bisa dipergunakan saat liburan akhir tahun ke Australia. Padahal dia sudah membeli paket roaming.

Saat mengecek ATM Commonwealth Bank di Melbourne pada 6 Januari 2020, Ilham Bintang kaget melihat rekeningnya dikuras habis.

Mengetahui hal tersebut, Ilham kemudian langsung melapor ke Polisi di Melbourne Australia dan setibanya di Indonesia pada 17 januari lalu, Ilham langsung membuat laporan terkait peristiwa yang dialaminya ke Polda Metro Jaya .

Menerima laporan tersebut, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya langsung melakukan pemeriksaan dan penyelidikan.

Pada Februari 2020 Polisi akhirnya berhasil membekuk delapan orang tersangka berinisial H, H, R, T, W, J dan A, sedangkan D yang diduga sebagai otak pelaku ditangkap di daerah Sumatera Selatan. Para tersangka dijerat Undang-Undang Pasal 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 363 dan 263 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ancaman hukumannya adalah 20 tahun penjara.

Baca Juga  Napak Tilas Magelhaens Perlu Dukungan Keppres.

Penulis : Jfr

print

Berita Populer

To Top