Lombok

Sidang Paripurna DPRD Lotim, HM.Sukiman Azmy Ajukan Dua Raperda


LOMBOK TIMUR, IGLOBALNEWS.CO.ID – Sidang paripurna DPRD Lombok Timur. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengajukan dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Senin (29/6/2020).

Adapun Raperda pertama adalah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, dan Raperda tentang Persamaan Gender. Raperda tersebut merupakan dua dari 16 Raperda yang menjadi skala prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) skala prioritas pada 2020 ini.

Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dalam pelaksanaannya mengalami perubahan dan atau penyesuaian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Demikian disampaikan, Bupati Lombok Timur H.M.Sukiman Azmy menjelaskan APBD Lombok Timur tahun anggaran 2019 yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Nusa Tenggara Barat.

Dari hasil pemeriksaan tersebut Lombok Timur mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dan hal ini merupakan ke empat kalinya Lombok Timur meraih Opini WTP. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut telah diterima pemerintah daerah pada 29 mei lalu melalui saluran video conference.

Lebih jauh disampaikan Bupati, bahwa APBD Lombok Timur 2019 dari target pendapatan daerah sebesar Rp 2 trilyun 757 milyar rupiah lebih terealisasi 97,81% (persen) atau Rp.2.697 milyar lebih. Sementara itu dari sisi belanja daerah realisasi mencapai 95,13% atau sebesar Rp.2.765 milyar rupiahlebih.

Adapun terkait tentang Raperda Persamaan Gender tersebut, bupati menjelaskan, bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagai bagian dari perwujudan kesetaraan dan keadilan gender secara berkelanjutan. Kesetaraan dan keadilan gender ini harus diikuti perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagai bagian integral dari hak asasi manusia (HAM).

Baca Juga  Satlantas Res Lotim Siap Gelar Pahala

Menutup pidatonya Sukiman Azmy menyatakan bahwa, Peraturan Daerah mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) atau persamaan Gender tersebut dipandang penting sebagai acuan dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah dan lembaga non-pemerintah di daerah, serta masyarakat dalam rangka pengarusutamaan gender sebagai strategi dalam pelaksanaan seluruh proses pembangunan daerah.

Baik secara terpadu dan terkoordinasi dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan program kegiatan pembangunan di daerah Kabupaten Lombok Timur, tutupnya.

Reporter : Hms/Jhon.

print

Berita Populer

To Top