Seputar Banten

Oknum PNS Kelurahan Cibendung Serang Diduga Lakukan Pungli AJB

Foto: Lurah Dibendung, Nanang saat diwawancarai media

SERANG, IGLOBALNEWS.CO.ID – Seorang oknum PNS di Kelurahan Cibendung, Kecamatan Taktakan Serang Banten diduga melakukan pungutan liar (Pungli) dengan memanfaatkan proses pembuatan AJB.

Kepala Kelurahan Cibendung Kota Serang, Provinsi Banten tersebut memerintahkan warga Kampung Cilowong dalam Pembuatan Akte Jual  Beli dengan membebankan biaya  di atas 1%, belum termasuk pembayaran Pajak (BPHTB).

Kegiatan tersebut berlangsung lancar karena keterlibatan RT mengambil biaya tersebut dengan berbagai alasan agar diproses pihak kelurahan.

Salah seorang warga, Sarikam menyampaikan kepada awak media iglobalnews.co.id, Kamis (21/5/2020). Ia mengatakan, “Dalam pembuatan AJB  tersebut, pada awalnya kami  ditawarkan oleh Pak RT untuk  pembuatan  Akte Jual Beli (AJB).”

“Dengan dalih adanya program  pembuatan  AJB dan untuk biaya administrasinya, kami diminta  menyiapkan biaya sebesar Rp1,5 juta. Semua akan cepat selesai, janji Pak RT. Tapi, sampai hari ini pun  tidak kunjung  selesai,” Keluh Sarikam.

Terpisah, tawaran yang sama diterima Asari yang juga warga Cilowong untuk pembuatan AJB tersebut.

“Dikarenakan kami memiliki sebidang  tanah kebun dengan luas 8.242 m milik orang tua.  Tahun 2007, kami pun  sudah  membuat Surat Tanah tersebut karena adanya  program Prona. Anehnya, saat kami menanyakan, menurut Pak RT Surat tersebut tidak  jadi. Tetapi  malah menyuruh kami membuat Akte Jual Beli,” ujar Asari polos.

Ia mengatakan, “Kami lalu mengajukan pembuatan AJB dengan biaya sebesar Rp. 7.500.000 dengan uang muka sebesar Rp. 4.000.000, itu pun di luar  bayar pajak (BPHTB). Anehnya, surat yang diberikan adalah surat sertifikat  yang dulu kami buat di tahun 2007.”

“Itu pun kami diharuskan menebus  surat sertifikat tersebut sebesar Rp.250.000. Dengan adanya surat sertifikat, yang ulud  kami buat tentu kami membatalkan pembuatan AJB. Ketika kami mempertanyakan masalah  uang muka yang kami serahkan, Pak RT mengatakan uang  tersebut  tidak bisa diambil lagi sama Pak Lurah,  dikarenakan sudah dipergunakan untuk pembuatan AJB,” ujar Asari.

Baca Juga  Hari Ke 4 Pasca Tsunami, Humas Polri Laksanakan Press Conference

“Surat terbut sudah jadi dan telah ditandatangani Pak Camat,” ujarnya.

Ketika ditemui awak media, Nanang selaku Kepala Kelurahan Cibendung membenarkan bahwa untuk pembutan  Akte Jual Beli memang menugaskan kepada RT seandainya ada warga yang belum memiliki surat-surat.

“Kami memang menugaskan kepada  RT, seandainya ada warga yang belum memiliki surat-surat seperti Sertifikat,  Akte Jual Beli atau hibah segera  diurus. Agar warga Kelurahan  Cibendung memiliki surat-surat hibah  atau Akte Jual Beli,” kata Nanang.

Ia mengatakan, “Dengan ketentuan, apabila diproses kelurahan, biayanya  sebesar 1,5% dari harga Objek Tanah sebagaimana ditetapkan Pemerintah.”

“Dalam pelaksanaannya, Pak RT dan Pak RW tidak mau mengukur tanah jika tidak ada uang  rokoknya, dan juga tukang ketik di kecamatan harus  dikasih uang ketik,” ujar lurah santai.

Ketika dimintai tanggapannya, Maman selaku anggota Lapbas Laskar  Pendekar Banten Sejati, mengatakan, “Perbuatan oknum aparat kelurahan  tersebut terindikasi perbuatan melawan hukum. Karena apa yang  dilakukan oleh oknum PNS tersebut tidak sejalan Pasal 32 ayat 1 PP 24/2016.”

“Di mana disebutkan, uang jasa honorarium PPAT, saksi  tidak  boleh  melebihi 1 persen dari harga transaksi  yang tercantum di dalam Akta,” kata Maman.

“Temuan kami di masyarakat, ketentuan yang berlaku bahkan  di atas 5 persen. Praktek seperti ini jika  merujuk pada UU 31/1999, Jo.  20/2001 termasuk dalam kategori  tindak pidana korupsi dan  penyalahgunaan jabatan,” katanya.

Ia menambahkan, “Selain itu, jika  merujuk pada UU Nomor 5/2014. PNS seharusnya melaksanakan tugasnya  sesuai dengan ketentuan UU serta  memberikan pelayanan publik, profesional dan berkualitas.

Cerita lain disampaikanbsalah seorang warga kepada media Iglobalnews.co.id. Ia mengatakan, “Kami mengajukan pembuatan Akte Jual Beli kebun belakang rumah seluas 200 m. Kami diminta untuk. menyiapkan dana sebesar Rp1,2 juta. Lalu kami tawarbdan Pak Lurah  mengurangi Rp200 ribu, sehingga kami membayar kepada Pak Lurah Nanang sebesar Rp1 juta. Dan itu nilainya mencapai 5%.”

Baca Juga  Hampir semua Proyek penunjukan langsung PL kecamatan cikupa dinilai tidak sesuai dengan prosedur

“Tapi, ketika kami menanyakan surat kami tersebut, Pak  Lurah Nanang mengatakan belum jadi, dan itu  berlangsung lebih dari 2 bulan tanpa hasil,” ujarnya.

Hal lain disampaikan juga oleh seorang Ketua RT, Kamdani saat bercerita kepada awak media. Ia mengatakan, “Kami  diperintah Pak Lurah. Jika  pembuatan AJB  harus dikenakan biaya 5%.”

“Sementara ketika disinggung soal Pak Sarikam, beliau mengatakan bukan kami yang mengajukan, tetapi dia langsung dengan pak Lurah. Tetapi ketika menanyakan surat, justru ke pihak RT,” ujar Kamdani menghindar.

Penulis: Samudi.
Editor: Dny.

print

Berita Populer

To Top