Jakarta

Intelijen Investigasi LAI Temukan Dugaan Pelanggaran Prinsip di Perumda PD Pasar Jaya


JAKARTA, IGLOBALNEWS.CO.ID – Feri Rusdiono selaku Kepala Intelijen Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) bersama jajarannya akan mengawal, mencermati, menyikapi potensi pendapatan keuangan daerah dari sektor perparkiran hingga selesai terkait penyimpangan pengelolaan lelang di Perumda Pd Pasar Jaya semuanya berbau Amis.

Berdasarkan temuan Tim Intelijen lnvestigasi Lembaga Aliansi Indonesia yang mengawal dan mencermati proses pengadaan barang dan jasa khususnya lelang pengelolaan parkir Perumda Pasar Jaya telah di temukan dugaan pelangggaran prinsip-prinsip,” ungkap Feri. Sabtu (16/5/2020) saat mengabarkan via aplikasi wa pribadinya.

Seperti yang tertuang dalam PERPRES RI No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa dan pelangggaran prosedur dalam Peraturan LKPP No.9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui penyediaan untuk memperkaya diri sendiri.

Kami akan menyampaikan pengaduan kepada pihak berwenang disertai bukti yang faktual, kredibel dan autentik. Adapun dugaan beberapa pelanggaran yang ditemukan adalah sebagai berikut :

Bahwa proyek pengelolaan parkir oleh Perumda Pasar Jaya selaku BUMD tidak mengindahkah Instruksi Gubemur DKI Jakarta dikarenakan tender dan proyek tersebut tidak dilakukan secara transparan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres RI No.16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa yang berbunyi Pengadaan Barang/Jasa menerapkan Prinsip sebagai Efesien, Efektif, Transparan, Terbuka dan Bersaing secara adil.

Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU.Tipikor), baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana.

Pasal 5 UU Tipikor :
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50 juta dan paling banyak Rp.250 juta setiap orang yang :

Baca Juga  Partai Hanura Musyawarah Nasional (Munaslub) Tahun 2018

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau.
b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12 UU Tipikor :
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200 Juta dan paling banyak Rp.1 milyar

a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Penulis : Red.

print

Berita Populer

To Top