Hukum

Alessandro Rey : Akta Pengakuan Hutang Nomor 02/4 September 2015 Cacat Hukum


JAKARTA, IGLOBALNEWS.CO.ID – Perusahaan Perantara Pedagang Efek PT. CGS CIMB NIAGA Jakarta selaku pemohon, mengajukan permohonan Wanprestasi terhadap Yahya Basamalah selaku Termohon, kepada badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) – berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No. 02 tanggal 4 September 2015 – yang dibuat oleh Eko Putranto SH Notaris di Jakarta.

Perkara Arbitrase yang terdaftar dalam perkara No. 42044/VII/ARB-BANI/2019 tanggal 31 Juli 2019 ini diketuai oleh majelis Arbiter prof. Dr. Rosa Agustina SH, MH, FCBArb dengan Prof. Dr. Djuhaendah Hasan SH, FCBArb dan Prof. Achmad Zen Umar Purba SH, LL.M, FCBArb sebagai anggota Arbiter.

Sedangkan Termohon diwakili oleh para Advokat yang tergabung pada Kantor Rey and Co Attorney at Law yang diwakili oleh Allessandro Rey SH,MH,MKn,BSC,MBA,LUTCF,LUF,FSS,CPM,CLA,IPC,CRA,CTA,CLI,CTL,CCL bersama Kartika Sari Putri SH,MH, dan Lukman Wicaksono SH, berkedudukan di Jakarta Wisma Bayuadji jalan Gandaria Tengah III/44 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Adapun kuasa hukum pemohon adalah kantor Advokat Bayuputra Hutasoit Ganie (BHG) yang diwakili Audy Bayu Putra SH,MH, Nadia Saphira Ganie SH,LL.M, dan Aditya Bagus Anggariady SH berkedudukan di Jakarta jalan Pejaten Barat Raya No. 6 Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Alessandro Rey sebagai kuasa Termohon menerangkan kepada wartawan, dalam Akta pengakuan Hutang nomor 2 tanggal 4 September 2015 yang dibuat oleh Eko Putranto SH, Notaris di Jakarta, yang menjadi dasar permohonan, pemohon merupakan Akta yang dibuat tanpa dasar karena dibuat tanpa melekatkan surat dan dokumen pada minuta akta yang menjadi dasar diterbitkannya salinan Akta Otentik.

“Hal itu dapat dibuktikan dengan fakta bahwa nilai hutang yang tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang, tidak sesuai atau tidak sama dengan Cash Statement yang diterbitkan oleh pemohon sendiri. Jika akta tersebut dibuat karena tidak melekatkan cash statement, maka akta tersebut bukan lagi merupakan Akta Otentik seperti ditentukan didalam pasal 1868 KUHPerdata,” jelas Alessandro Rey.

Baca Juga  Presiden Ingatkan Pentingnya Hormati Kearifan Lokal

Menurut Rey, akta tersebut terdapat cacat dalam bentuknya karena nilai hutang yang terdapat didalam Akta Pengakuan Hutang bertentangan dengan Cash Statement yang diterbitkan oleh pemohon sendiri.

Rey melanjutkan, apabila suatu akta dibuat tanpa dasar karena tidak melekatkan surat dan dokumen pada minuta akta yang menjadi dasar diterbitkannya salinan Akta Otentik, bertentangan dengan pasal 1869 KUHPerdata.

Rey menambahkan, Akta Pengakuan Hutang nomor 02 tanggal 4 September 2015 bukan merupakan Akta Otentik karena dibuat/lahir hanya berdasarkan penuturan belaka/keterangan pemohon saja atau sebagai akta Dibawah Tangan bukan Akta Otentik, dan harus dinyatakan batal demi hukum (non existant).

“Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris pada pasal 16 ayat (1) mewajibkan Notaris dalam menjalankan jabatannya untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta,” jelas Rey.

Dalam hal tersebut, Alessandro Rey juga mengutarakan selaku Kuasa Hukum Termon, berharap kepada majelis Arbiter agar dapat memberikan putusan seadil-adilnya demi kepastian tegaknya hukum, keadilan, dan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang berperkara.

“Putusan tersebut akan banyak dibaca khalayak termasuk mahasiswa, sehingga mereka akan bisa membuktikan apa yang dipelajari dibangku kuliah benar-benar bisa diterapkan dalam prakteknya” pungkas Alesaandro Rey, pemilik segudang gelar pendidikan ini.

Penulis : Richard Aritonang.

print

Berita Populer

To Top