Seputar Banten

Diduga RAB Dilabrak dan Langgar K3 : PPK Bungkam Surat Melayang Ke Dirjen BM PUPR


BANTEN, IGLOBALNEWS.CO.ID – Dugaan pelanggaran sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) pada pelaksanaan proyek preservasi jalan Cikande-Serang-Rangkasbitung (CSR) terus mendapat pengawalan media, Senin (27/04/2020).

Pengerjaan mega proyek senilai Rp.35 miliar yang dikerjakan PT. Mutiara Indah Purnama (PT. MIP) bersumber dari APBN 2020 ini, terkesan disengaja mengabaikan peraturan Kementerian PUPR No. 5 tahun 2014 tentang standart keselamatan kerja proyek pemerintah.

Penelusuran media, terpantau para pekerja proyek tersebut didapati tak dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) atau Safety dalam bekerja.

Para pekerja tidak dilengkapi sarung tangan serta helm pelindung kepala. Sepatu boot yang digunakan pun diduga tidak sesuai dengan standarnya.

Padahal, resiko K3 kontruksi adalah ukuran kemungkinan kerugian terhadap keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan kontruksi.

Kemudian, petugas K3 atau ahli K3 tidak pernah berada di lokasi, dan juga tenaga ahli lainnya sesuai dengan yang disyaratkan di dalam dokumen kontrak, yang ada hanya sekedar pelaksana lapangan.

Tak sampai disitu saja, pekerjaan yang menelan biaya puluhan miliaran rupiah tersebut, diduga juga tidak mengacu kepada Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan yang telah terencana.

Pasalnya, pada item pemasangan U-ditch Precast. Saluran air seharusnya ada item material perata terlebih dahulu dengan ketebalan 10 cm, sebelum di pasangnya U-ditch Precast sesuai dengan yang terterah pada gambar yang telah terencana. Namun diduga itu diabaikan, dan jelas mengakibatkan kerugian negara.

Sikap nakal dan tak taat aturan ini, seakan dibiarkan saja oleh pemerintah sebagai pengawas proyek.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Nasional Wilayah I Banten, setelah dikonfirmasi melalui surat resmi pun tak menggubris. Donal pejabat terkait enggan menanggapinya.

Baca Juga  Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Di Pemerintahan Provinsi Banten

Padahal sesuai pasal 19 huruf C angka (2) berbunyi, penyedia jasa pelaksana kontruksi harus menugaskan Ahli K3 Kontruksi untuk setiap paket pekerjaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya K3 tinggi atau petugas K3 kontruksi untuk paket pekerjaan dengan tingkat potensi bahaya K3 Rrendah.

Baca juga : Preservasi Jalan Cikande- Serang- Rangkas Bitung Diduga Tidak Sesuai RAB Bahkan Acuhkan Permen PU.

Bahkan pada pasal 8 angka (7) menyebutkan, apabila berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa RK3K penawaran tidak memenuhi kriteria evaluasi teknis K3 dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka penawaran dapat dinyatakan gugur.

Namun aturan itu seakan tak berguna. Pelanggaran K3 pada pelaksanaan proyek ini pun tak mendapat sanksi tegas. Padahal peraturan Kementerian PUPR sudah mengatur secara tegas sanksi pelanggaran tersebut.

Tak puas dengan bungkamnya Donal Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Nasional Wilayah I Banten, diduga ada kongkalikong menutupi dan melindungi pelanggaran itu.

Sedangkan secara administrasi PT. Mutiara Indah Purnama lolos verifikasi data, namun dan secara prakteknya di lapangan, peraturan menteri terkait K3 tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Guna tersajinya pemberitaan yang faktual, dan berimbang sehingga tidak terkesan tendesius di muka publik. Media ini berlanjut menyurati Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR tertuju ke Direktur Preservasi Jalan, Ir. Atyanto Busono.

Menanggapi persoalan tersebut, Kasno Gustoyo Ketua Umum LSM PUSAKA RI angkat bicara. Menurutnya, kritik dan pelaporan dari masyarakat harus didengarkan, apa lagi itu dari media.

Seharusnya PPK-PJNW I Provinsi Banten dapat bersikap kooperatif. Bukan malah sebaliknya, mempertontonkan prilaku diam seakan tak bisa berbuat apa-apa di muka publik.

Dikatakannya, hal ini jadi menimbulkan asumsi miring, seakan adanya persekongkolan yang tidak sehat di tubuh proyek preservasi Jalan Cikande-Serang-Rangkasbitung.

Baca Juga  Wajib Belajar 9 Tahun Dan Gratis Tapi Bayar..???

Kuat dugaan juga PT. Mutiara Indah Purnama merupakan perusahaan rental, bahkan terkait tenaga ahlinya yang diisyaratkan dalam dokumen pemilihan barang dan jasa pemerintah, dihadirkan ketika pembuktian saja, lalu untuk selanjutnya tidak menutup kemungkinan proyek tersebut dikerjakan oleh pihak lain.

Sampai berita ini di-publish, Direktur Preservasi Jalan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR belum memberikan keterangan.

Baca juga : Proyek Preservasi Jalan CSR Diduga Langgar Aturan, PPK-PJNW 1 Provinsi Banten Enggan Menaggapinya.

Penulis : Nero.

print

Berita Populer

To Top