Jambi

Tuntut Ganti Rugi Penggusuran Lahan Warga Mandiangin Aksi di Dinas kehutanan Provinsi Jambi

SAROLANGUN, IGLOBALNEWS.CO.ID – Ratusan Warga Mandiangin yang Tergabung dari 12 Desa Pada Rabu (04/03/2020), menggelar aksi damai di halaman Kantor Kehutanan Provinsi Jambi.

Aksi Penyampaian Aspirasi dilakukan masyarakat 12 Desa yang berada di wilayah Kecamatan Mandiangin didampingi LSM SP3LH Menuntut Ganti Rugi Atas Penggusuran Lahan Perkebunan Karet Masyarakat yang diduga dilakukan oleh perusahaan PT Agronusa Alam Sejahtera (PT. AAS).

Aksi Damai masyarakat mandiangin di jaga ketat pihak kepolisian baik Personil dari Polres Sarolangun maupun dari Polresta Kota Jambi, serta di bantu personil dari Polsek Telanai dan Polsek Mandiangin.

Dalam orasinya Sukiman mengatakan, kesabaran masyarakat sudah hampir habis, dalam memperjuangkan Haknya, sudah selama Tujuh (7) tahun persoalan pengusuran lahan perkebunan karet masyarakat sampai saat ini belum juga ada titik terangnya.

Maka kami mendatangi kantor kehutanan Provinsi Jambi, yang telah kami duga terlibat dan lalai serta melakukan pembiaran konflik masyarakat dengan PT. AAS terjadi begitu lama.

Sekira Lebih kurang tiga jam ber orasi akhirnya sebanyak sepuluh (10) orang utusan dari masyarakat diterima dan melakukan pertemuan di Ruang Kruing kantor Kehutanan Provinsi Jambi.

Rapat audiensi mediasi dipimpin oleh kepada Dinas kehutanan Provinsi Jambi A Bestari, dengan di dampingi Budi kus Yulianto Kepala KPHP wilayah ll Sarolangun, dan Gushendra Kabid PPMAH dan Sapta Andryawan Kasi KSDAE, dengan disaksikan Dari pihak Kepolisian Polsek Telanai AKP Yumika SH MH, Kapolsek Mandiangin iptu Adi Prayitno dan Kasad intelkam polres Sarolangun AKP Rendy dan beberapa anggota Intel lainnya.

Dari hasil pertemuan tersebut ada sebanyak Lima Poin keputusan antara lain sebagai berikut :
1. Bahwa masyarakat menolak penempatan di lokasi PIAPS seluas 2600 Hektar.
2. Bahwa masyarakat menuntut Kembali Area lokasi usulan awal di PT Agronusa Alam Sejahtera Seluas 2600 ha, Sesuai peta usulan masyarakat, yang diserahkan di Hotel BW Luxury kepada direktur PKTHA KLHK, pada tanggal 10 September 2019.
3. Bahwa Kepada PT AAS Agar tidak melakukan kegiatan Landclearing di lokasi sengketa dengan masyarakat terutama pada Area seluas 4008 ha Serta dalam lokasi usulan Masyarakat pada Area Seluas 2600 ha tersebut.
4. Bahwa masyarakat meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat menyelesaikan dan memberikan hak pengelolaan masyarakat pada Area Seluas 2600 ha, paling lama 1 bulan (tanggal 10 April 2020).
5. Apabila terhadap permintaan masyarakat tidak di Akomodir sesuai poin 4, di atas, maka masyarakat akan mengambil tindakan sendiri, dengan menduduki dan menguasai Area seluas 4008 ha.

Baca Juga  PAW, Suandri Jabat Kades Bailangu

Usai Pertemuan setelah di bacakan dihadapan para pendemo hasil dari Rapat barulah masa membubarkan diri.

Penulis : AR.
Editor : A Jueni.

print

Berita Populer

To Top