Lampung Timur

Program PTSL Lampung Timur, Diduga Jadi Ajang Pungli

Photo diambil dari Google.

Photo diambil dari Google.

LAMPUNG TIMUR, IGLOBALNEWS.CO.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat melapor kepada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) jika dipaksa membayar administrasi dalam pembuatan sertifikat tanah dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Baik oleh pemerintah daerah dalam hal ini kepala desa maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN), Selasa (04/02/2020).

Hal ini diungkap Kepala Negara menjawab keluhan-keluhan yang masih berdatangan soal biaya sertifikat tanah. Ia mendengar ada sejumlah oknum yang meminta masyarakat membayar biaya pengurusan sertifikat tanah hingga Rp.1 juta.

“Bapak presiden Jokowi menegaskan bahwa apabila ada pungutan seperti itu laporkan ke saber pungli atau ke pihak kepolisian,” kata Ketua PWI Lampung Timur Musannif Effendi Yusnida SH MH menirukan pernyataan bapak presiden Jokowi.

Pemerintah sebenarnya terus berusaha memberikan percepatan dan keringanan bagi masyarakat. Salah satunya dengan pembagian sertifikat tanah secara gratis.

“Sayang, masih saja ada oknum-oknum yang menjegal perbaikan layanan pemerintah. Ini biasa, pasti ada oknum yang ambil manfaat dalam program pemerintah,” terangnya.

Diketahui bahwa sertifikat tanah merupakan hal mendasar untuk menyelesaikan berbagai sengketa lahan.

Menurut Fendi sapaan Akrabnya yang juga sebagai advokat tersebut menyataka, pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah hanya menerbitkan 500 ribu sertifikat per tahun. Sedangkan mulai 2017 pemerintah menerbitkan sertifikat gratis sebanyak 5 juta. Lalu, pada 2018 sebanyak 9 juta dan tahun 2019 juga 9 juta.

print

Laman: 1 2

Berita Populer

To Top