Tangerang

Viral! DPRD Kota Tangerang Sidak dan Segel Bangunan, Ini Kata Praktisi Hukum Abdul Choir SH

Terbit Tanggal 18 Januari 2020 oleh iGlobalNews

TANGERANG, IGLOBALNEWS.CO.ID – Viral Berita adanya Inspeksi mendadak (sidak) dan penyegelan bangunan yang dilakukan Angota DPRD Kota Tangerang di kawasan Kavling DPR, Kecamatan Cipondoh Kamis (16/01/2020) kini menuai Pro dan Kontra.

Salah satu praktisi hukum, Abdul Choir, SH turut angkat bicara terkait Sidak tersebut. Menurutnya, penyegelan yang dilakukan oleh pimpinan atau anggota DPRD Kota Tangerang tidak tepat. Sebab, yang berhak melakukan penyegelan adalah instansi terkait yakni Satpol PP.

“Tindak penyegelan hanya bisa dilakukan oleh instansi teknis terkait atau penegak hukum,” ujarnya saat di wawancarai awak media di Tangerang Sabtu (18/01/2020).

Dirinya mengatakan, terkait reaksi anggota DPRD yang sempat emosional saat menyikapi temuan di lapangan masih dapat dikategorikan wajar, namun tidak boleh diikuti dengan tindak penyegelan atau menutup tempat usaha secara serta merta.

“Biarkan tugas penyegelan tersebut dilakukan oleh Walikota/Bupati maupun pejabat berwenang seperti Satpol PP untuk menindak tegas dan menyegel perusahaan yang melanggar Perda IMB. Sebab apapun alasannya tidak dibenarkan bangunan berdiri dan beroperasi tanpa memiliki IMB maupun izin industri dan komersial,” paparnya.

Selanjutnya menurut Abdul Choir, dalam sidak yang dilakukan, seharusnya DPRD menjalankan fungsi pengawasannya saja dengan tetap mengedepankan aspek prosedural. DPRD juga seharusnya tetap pada posisi turut serta dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat maupun pelaku usaha untuk taat hukum dengan mematuhi semua peraturan daerah (Perda) yang telah ditetapkan.

“Jika ditemukan IMB yang tidak sesuai peruntukan maka harus ditindaklanjuti dengan mengadakan hearing dengan instansi terkait agar nantinya dapat mengetahui secara mendalam apa penyebab dan permasalahanya, termasuk perusahaan yang disidaknya tersebut,” lanjutnya.

Diakhir percakapan Abdul Choir mengatakan, DPRD bisa saja mengeluarkan rekomendasi kepada kepala daerah agar perusahaan tersebut disegel atau ditutup. Dengan demikian, DPRD tidak bisa langsung menindak pabrik atau perusahaan yang melanggar karena tidak ada kewenangan eksekutorial yang melekat di DPRD seperti penyegelan.

“DPRDkan bisa saja mengeluarkan rekomendasi kepada.Kepala Daerah agar perusahaan yang melanggar tersebut disegel atau bahkan ditutup. Sebab di DPRD sendiri tidak ada kewenangan eksekutorial yang melekat seperti penyegelan,” pungkasnya.

Penulis : Jfr.
Editor : A Jueni.

print

Dirgahayu Kota Tangerang

Most Popular

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Facebook

To Top