Jakarta

Politik Hukum Regulasi Indonesia dan Pembumian Negara Hukum Pancasila

on


JAKARTA, IGLOBALNEWS.CO.ID – Ketiga foto ini menunjukkan suasana kebersamaan dengan semangat keakraban antara Ketua Mahkamah Agung RI (MA-RI) Prof. Dr. Hatta Ali, SH, MH, Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD-RI) La Nyala Mahmud Mattalitti, dan Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya Daeli. Ada foto yang menunjukkan suasana yang berlangsung ketika dan sesaat setelah dinner (makan malam) bersama.

Turut hadir juga beberapa sahabat, antara lain Wakil Ketua DPD-RI, Direktur Utama Taspen, ada juga Intelektual/Cendekiawan/Profesional, dan mantan pejabat negara.

Sebelum acara dinner, Firman Jaya Daeli berdiskusi dengan santai dan secara informal bersama dengan dua orang Ketua Lembaga Negara, yaitu Ketua MA-RI Prof. Dr. Hatta Ali, SH, MH dan Ketua DPD-RI La Nyala Mahmud Mattalitti.

Pertemuan diskusi santai dan informal ini berlangsung di gedung Mahkamah Agung RI (MA-RI), kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Bangunan dan materi diskusi pada dasarnya berintikan pada pengembangan dan perkuatan kelembagaan kenegaraan bagi Pemajuan Indonesia Raya.

Ada juga foto yang menunjukkan suasana ketika berlangsung pertemuan diskusi berdua saja antara sesama sahabat baik dan lama, yaitu : Ketua MA-RI Prof. Dr. Hatta Ali, SH, MH bersama Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya Daeli di ruang kerja Ketua MA-RI, di gedung MA-RI, kawasan Medan Merdeka Jakarta Pusat. Pertemuan diskusi ini berlangsung dalam kesempatan lain beberapa hari sebelumnya.

“Politik Hukum Regulasi Indonesia dan Pembumian Negara Hukum Pancasila”

Menurut Firman Jaya Daeli, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah Negara Hukum yang berideologi Pancasila dan berdasarkan konstitusi UUD 1945. Doktrin ini menunjukkan dan memastikan bahwa Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila. Negara Hukum yang mengandung dan harus senantiasa mempraxiskan (membumikan) keseluruhan Nilai-Nilai Pancasila. Keseluruhan konstruksi dan substansi Negara Hukum Pancasila pada dasarnya semakin bertumbuh dan bermakna demokratik konstitusional ketika didasarkan dan dikembangkan dalam konteks dan kerangka UUD 1945.

Baca Juga  Mengecam Penganiayan dan Penyiksaan Anak di Lingkungan Sekolah

Doktrin mutlak dari agenda pembumian strategi dasar dan kebijakan umum pembangunan, pembaharuan, dan penataan sistem dan kelembagaan hukum Indonedia harus senantiasa berdasarkan dan berbasiskan pada Negara Hukum Pancasila. Pembangunan, pembaharuan, dan penataan sistem dan kelembagaan hukum mesti selalu juga diarahkan dan diperuntukkan dalam kerangka untuk semakin merefleksikan dan membumikan Nilai-Nilai (Sistem Nilai) Negara Hukum Pancasila. Intisari dan orientasi pemikiran dan penerapan serangkaian utuh, menyeluruh, mendasar, dan menyatu mengenai Negara Hukum Pancasila, pada hakekatnya melahirkan sebuah Politik Hukum Indonesia yang berideologi Pancasila.

print

Laman: 1 2

About iGlobalNews

Recommended for you