Tangerang

Kurangnya Pengawasan ADD Hingga Pembangunan Tidak Maksimal

Proyek  Anggaran Dana Desa Kurang dari Pengawasan.

Proyek Anggaran Dana Desa Kurang dari Pengawasan.

TANGERANG, IGLOBALNEWS.CO.ID – Pembangunan Anggran Dana Desa (P3MD) wilayah Desa Kiara Payung Kp Gaga RT 003 RW 004 dan Kp Beduyut RT 001 RW 002 Kecamatan Pakuhaji Kabupaten tangerang. Pasalnya, sebelum di bangun rabat Beton jalan tersebut sudah jalan peving blok dan bahkan paving blok masih terlihat layak pakai oleh penguna jalan namun sangat di sayangkan tidak adanya di manfaatkan, pekerjaan Pembangunan Rabat Beton di atas paving blok.

Bahkan kegiatan tidak sesuai teknis perencanaan seperti harga satuan, ketebalan palat beton 4,5,6,8,9,10,12 agregat di badan jalan tidak di lakuakan.

Hasil pantauan media dan LSM dilapangan (04/01/2020) proyek tersebut tampak dikerjakan asal jadi dan tidak mementingkan kualitas dan diduga kegiatan dikerjakan pihak ke 3.

Peluang dan niat itu ada karena pengelolaan dana desa minimnya kontrol masyarakat.

Saat media konfirmasi Herman Arabdi kordinator Aliansi Lembaga dan Media (ALMED) di Ruang kantor kamis (09/01/2020) menjelaskan, ” belum semua masyarakat mengetahui status dana desa. Bahwa dana desa pada hakekatnya adalah dana masyarakat, dimana aparat daerah dan aparat desa diberi tugas untuk mengelolanya dengan baik.

Lanjut duntuk pengawasan di lapangan, Kemdes PDTT sudah mewajibkan setiap kepala desa untuk memasang papan pengumuman di kantor desa yang berisikan laporan mengenai semua hal yang berkaitan dengan dana desa.namun sangat miris hal tersebuat lalai ,begitupun kegiatan banyaknya kekurangan dan tidak maksimal Dana Desa harus terserap

Mulai dari berapa besar dana diterima hingga penggunaan atau realisasinya secara rutin. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat juga ikut mengawasi, sehingga ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Baca Juga  POLSEK NEGLASARI PAMWAL PAWAI TA'ARUF WARGA KEL KARANG ANYAR

Di sisi lain, beberapa kasus masih ada bentuk penyimpangan diantaranya peruntukan yang tidak sesuai. Pemerasan saat pencairan dan rendahnya manajerial perangkat desa.

Selain itu, hal yang menghambat serapan Dana Desa (DD) sehingga dananya mengendap di Kas Daerah.

“Harus ada sanksi kepala desa yang tidak memasang papan pengumuman tentang penggunaan dana desa. Sanksi itu macam-macam, misalnya membatalkan pencairan Dana Desa (DD) tahap berikutnya.ucapnyanya.

Herman Arab menjelaskan ada nilai positif dibalik maraknya kasus penyelewengan dana desa akhir-akhir. Makin banyak kasus yang dilaporkan menunjukkan masyarakat semakin sadar dan terbuka, sehingga sekecil apapun tindakan korupsi bisa dengan mudah ketahuan. Tapi, dilihat dari sisi negatifnya, maraknya penyelewengan dana desa juga menunjukkan pengawasannya masih lemah. Ini menjadi pengingat bagi pemerintah khususnya Kemdes PDTT untuk instrospeksi diri. Ke depan, pemerintah lebih mengedepankan upaya pencegahan dengan pembinaan dan penguatan integritas sumber daya manusia, tambahnya.

“Karena apapun itu regulasinya dan sebaik apapun pengawasannya, kembali lagi ke moral manusianya. Ke depan kita akan kedepankan aspek pencegahan

Setiap kasus yang dilaporkan ke Kemdes PDTT diserahkan ke penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian maupun Kejaksaan dalam memberantas korupsi ADD dan DD, nyatanya belum mengunggah hati dari setiap Kades untuk menggunakan anggaran yang diperuntukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ini dengan sebaik mungkin.

Kemdes PDTT juga rutin melakukan sosialisasi melalui pertemuan langsung dengan kepala desa dan kepala daerah. Juga ada pendamping desa yang selalu memberikan pendampingan kepada aparatur desa .

Peran mereka lebih kepada pencegahan, seperti mendampingi kepala desa membuat laporan atau RAPBDesa. Selain itu melaporkan kepada pemerintah pusat bila ditemukan indikasi penyelewengan.

“Penyusunan APBDes dengan skema padat karya, swakelola, tertib transparan, tepat waktu, tepat mutu dan tepat guna. Untuk mencegah penyimpangan, wilayah harus mampu memberikan fasilitasi melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi .

Baca Juga  PWI dan KPU Sepakat Sukseskan Pemilu Serentak 17 April Mendatang

namun sangat di sayangkan kurangnya penelitian dan pemahaman dalam membuat rancangan harga satuan kontruksi sehingga ngaur , dugaan keras adanya permainan koorpora.

Penulis : A Jueni.

print

Berita Populer

To Top