Sulawesi Tengah

Front Buruh Bersatu Morowali Tolak RUU Omnibus Law

Serikat pekerja unjuk rasa didepan kantor DPRD Morowali.

Serikat pekerja unjuk rasa didepan kantor DPRD Morowali.

MOROWALI, IGLOBALNEWS.CO.ID – Sejumlah organisasi buruh di Kabupaten Morowali menggelar demonstrasi di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morowali, Senin (20/01/2020).

Aksi ini berlangsung pada pukul 10.30 wita dan diikuti sekitar ratusan buruh yang mengatasnamakan Front Buruh Bersatu diantaranya : SPN, FPE dan SP-SMIP.

Aksi Unjuk rasa ini dipimpin Arjun Rannuki (Korlap) dengan menyuarakan sejumlah aspirasinya yakni, menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang dinilai merugikan banyak masyarakat khusunya kaum buruh.

Selain itu, serikat buruh juga menuntut :
1. Tolak UU Cipta Lapangan Kerja (UU Cilaka) yang tidak melibatkan Serikat Buruh /Serikat Pekerja.
2. Keluarkan klaster tenaga kerja Dari UU Cilaka.
3. Tolak penghapusan jumlah pesangon .
4. Tolak Kenaikan BPJS Kesehatan.
5. Segera bentuk Tim khusus Ketenagakerjaan LKS Tripartite Kab Morowali.
6. Segera bentuk LKS Tripartite Kabupaten Morowali.
7. Meminta agar segera di adakan mediator hubungan industrial Kabupaten Morowali.
8. Membentuk ulang Dewan Pengupahan sesuai dengan Perundang undangan.

Usai menyampaikan orasinya selanjutnya belasan perwakilan serikat buruh diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Morowali, Kuswandi di ruang kantor DPRD Morowali.

Terkait RUU, sikap kami adalah apa yang menjadi tuntutan buruh di kabupaten Morowali pada dasarnya sepaham dengan kami di DPRD.ucap Kuswandi, ketua DPRD Morowali

Kuswandi menuturkan bahwa didalam Omnibus Law cipta lapangan kerja ada begitu banyak hak-hak buruh yang saya yakini tidak akan diterima dikarenakan ini sangat jauh bertentangan dengan undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tuturnya.

“Ada kepentingan pengusaha yang lebih tinggi dari pada kepentingan pekerja itu sendiri”.

Olehnya apa yang menjadi tuntutan buruh sangat tidak memberi rasa keadilan kalau undang-undang ini dilaksanakan, kata Kuswandi.

Baca Juga  Seribuan Peserta Ramaikan Jalan Santai PT IMIP

Sebagai contoh di undang-undang Omnibus Law cipta lapangan kerja tidak ada namanya pemberian Upah minimun sehingga sistem upah ini berubah menjadi tenaga kerja.

Ada versi masa kerja di sana artinya tenaga kerja Asing yang tidak memiliki skill apapun bisa saja menjadi tenaga kerja.

Apa yang menjadi tuntutan dari teman-teman buruh di Kabupaten Morowali akan kita kirim segera ke sekretariat Jendral DPR-RI untuk menjadi bahan tuntutan.

“Hasil pertemuan hari ini kita buatkan berita acara lalu kami kirim kepada Sekretariat Jenderal DPR RI”.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kapolres Morowali, sejumlah anggota DPRD, Asisten I dan Ii, OPD terkait, Jamsostek dan belasan perwakilan Serikat Pekerja.

Demo berjalan lancar dan aman di bawah pengamanan Polres Morowali yang dipimpin langsung oleh Kapolres Morowali AKBP Bayu Indra Wiguno,S.H,S.IK,M.IK di bantu sejumlah personil Kodim 1311/ Morowali.

Peliput : Abd Rahman Tanra.
Editor : A Jueni.

print

Berita Populer

To Top