Hukum

Dwi Seno : Saksi Ahli Dalam Penelantaran Pemberangkatan Umroh Dapat Dijerat TPPU

Dwi Seno Wijanarko sebagai saksi ahli dalam sedang Penelantaran Umroh, Senen (13 /01/2020) di PN. Tangerang.

Dwi Seno Wijanarko sebagai saksi ahli dalam sedang Penelantaran Umroh, Senen (13 /01/2020) di PN. Tangerang. (Dok..JP. Dasuha).

TANGERANG, IGLOBALNEWS.CO.ID – Terdakwa, Arbiya als Yaya Pengurus Trevel Duta Baitul, yang gagal memberangkatkan 45 Jamaah Umroh, asal Kota Bontang Kalimantan Timur, dalam sidang lanjutan JPU, Reza Pahlevi dari Kejaksaan Negeri Tangerang, menghadirkan 2 saksi ahli di PN. Tangerang Senen, (13/01/2020).

Saksi korban Samad bersama istri mendaftar pada bulan April 2019 untuk umroh ke tanah suci dengan biaya Rp.22.900, 000/jemaah ke Trevel Duta Baitul, DP sebesar Rp.4 juta/orang. dan menyerahkan syarat berupa KTP, KK dan Akte lahir dan sisanya di transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Duta Adikarya Bersama.

Dan saksi disuruh membayar biaya tambahan Rp 2.400.000,- untuk Visa, bersama 45 jamaah lainya ke Rekening terdakwa, Arbiya. tanggal 30 September 2019 didampingi Yaya diberangkatkan ke Bandara Sukarno Hatta menggunakan Pesawat Garuda dan rencana 1 Oktober 2019 akan berangkat ke Tanah Suci.

Menunggu keberangkatan ke 45 jamaah sempat tiga kali pindah Pertama, Hotel Serasi dekat Bandara Suetta, dan dipindahkan Hotel Elia dan terakhir ke Wisma Esa Sekitar Bandara, Tanggal 6 Oktober 2019 dibawa ke Terminal 3 yang rencananya akan berangkat ke Tanah Suci 7 Oktober 2019 sekitar jam 12.30 wib, tapi Yaya tidak bisa memberangkatkan karena tiket belum ada.

M.Arfandi sebagai saksi ahli dari Subdit Pemantau dan Pengawasan Umroh dan Haji Khusus Kemenag RI (Kementerian Agama) mengatakan bahwa Trevel Duta Baitul tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) sesuai undang- undang No 8 Tahun 2019 dan tidak terdaftar di Aflikasi Umroh Cerdas Kemenag RI.

Dwi Seno ahli hukum acara pidana yg mantan Jaksa, mengatakan terdakwa dapat dijerat TPPU.

Dwi Seno ahli hukum acara pidana yg mantan Jaksa, mengatakan terdakwa dapat dijerat TPPU.

Perbuatan terdakwa menurut, Dwi Seno Wijanarko, saksi ahli hukum acara pidana dari Unversitas Bayangkara Jakarta, Penyelenggara Ibadah umroh Non Prosedural yang tidak punya izin sesui UU No 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh dapat di jerat dengann undang undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) .

Baca Juga  Pemdes Tanjung Burung Sambut Kedatangan Tim Penilai Lomba Provinsi Banten

Lebih lanjut ahli sesuai pasal 122 Jo pasal 155 undang undang No 8 / 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, setiap orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan uang dan memberangkatkann Umroh, dapat dipidana paling lama 6 tahun dan denda 6 miliar rupiah.

Jaksa menjerat terdakwa, Arbiya yang menelantarkan 45 orang jamaah, dengan pasal 122 Jo 155 undang undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perjalaban Ibadah Umroh, dan Pasal 378 dan 372 KUHP.

Ketua majelis hakim yang di ketuai Suprapti sekarang menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, menunda sidang, untuk pemeriksaan terdakwa minggu depan.

Penulis : JP. Dasuha.
Editor : A Jueni.

print

Berita Populer

To Top