Tangerang

Rehabilitasi Puskesmas Pasar Baru Diduga Pihak Kontraktor Abaikan Aturan Teknis K3


TANGERANG, IGLOBALNEWS.CO.ID – Proyek Lelang Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas pasar baru (RKM-01), yang di menangkan CV. Shabila Mulya Utama dengan nilai RP.1.180.507.000 dan masa kerja 120 hari kalender, APBD 2019 Kota Tangerang yang di keluarkan Dinas Perumahan dan permukiman diduga abaikan Peraturan Kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Pasalnya, dalam pelaksanaan kegiatan Gedung Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas tanpa menggunakan seragam kerja (K3) yang sebagai mana mestinya dalam pelaksanaan teknis kerja.

Saat awak media mengkompirmasi koordinator Aliansi Lembaga dan Media (ALMED) Herman yang di sapa akrab Arab, mengungkapkan, hal tersebut sudah jelas setiap perusahaan harus ta,at aturan yang sudah di atur UU Kontruksi 02 tahun 2017 dan peraturan mentri (Permen) PU No 05 tahun 2014 tentang pedoman sistem menejemen keselamatan kerja (SMK3), ungkap Herman saat di temui di kantor kerjanya.

Lanjutnya, padahalkan Sudah Jelas dalam Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan akan meningkatkan besaran denda terkait pelanggaran pelaksanaan standar Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3). dan penerapan K3 di wajibkan, harus memakai rambu rambu lalulitas/lampu penerang penggunaan saat bekerja di mlm hari, sanksi denda kecelakaan kerja selama ini mengacu pada Undang Undang (UU) nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Dalam UU tersebut denda yang harus dibayar hanya sebesar Rp.100.000 atau kurungan penjara 3 bulan. UU no 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Besaran denda pada revisi UU tersebut diusulkan akan jauh lebih besar sehingga memberikan efek jera bagi perusahaan yang tak menerapkan K3.

“UU No 1 tahun 1970 memang terlalu ringan karena sifatnya preventif. Nanti sanksi larinya ke UU Ketenagakerjaan, pidana sekitar 2-4 tahun, denda Rp.200 juta sampai Rp.400 juta. Sekarang masih diproses (revisi aturan UU 13 tahun 2013) Ini agar K3 menjadi perhatian perusahaan,” ujarnya, Selasa (22/9/2019).

Baca Juga  SK Bupati Tangerang Dalam Promosi dan Mutasi Jabatan YH Diduga Cacat Hukum

Hingga saat ini, lanjut kordinator ALMED Herman Arab, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3) belum banyak menjadi perhatian baik sisi pengusaha maupun sisi pekerja. Hal itu terbukti aduan K3 yang diterima oleh Kemenaker terbilang masih minim.

Menurutnya, penerapan K3 saat ini sudah menjadi kebutuhan perusahaan di tengah perkembangan teknologi. Mengurangi kecelakaan dan keselamatan kerja.

Safety Helmet atau helm pelindung untuk melindungi kepala dari benda-benda yang dapat melukai kepala.

Safety Goggles atau kacamata pengamanan untuk melindungi mata dari paparan partikel yang melayang di udara, percikan benda kecil, benda panas ataupun uap panas.

Hearing Protection atau penutup telinga untuk melindungi dari kebisingan ataupun tekanan.

Safety Mask atau masker yang berfungsi sebagai alat pelindung pernafasan saat berada di area yang kualitas udaranya tidak baik.

Face Shield atau pelindung wajah untuk melindungi wajah dari paparan bahan kimia, percikan benda kecil, benda panas ataupun uap panas, benturan atau pukulan benda keras dan tajam seragam baju rumpi.

Hal tersebut terbukti dari pantauan bagaimana dengan kegiatan proyek untuk keselamatan kerjapun terabaikan sudah jeles mengabaikan aturan yang sudah di tetapkan pemerintah.

K3 tidak di lakukan pihak perusahaan bagaimana dengan tugas, mengerjakan pembangunan proyek? jaminan kesehatanpun tidak di perdulikan. Tandasnya.

Penulis : A Jueni.

print

Berita Populer

To Top