Tangerang

Pembangunan Jembatan Saluran Irigasi Jalan TPM Diduga Abaikan Aturan K3


TANGERANG, IGLOBALNEWS.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan guna memenuhi kebutuhan masyarakat kota salah satunya dengan membangunan Peninggian jembatan Saluran Irigasi Jalan, TMP Taruna Kecamatan Tangerang Kota Tangerang dengan APBD 2019 biaya RP. 1.784.519.000,00 yang dikerjakan Pihak rekanan (CV.Wira Karya,red) dengan masa kerja 90 Hari kelender.

Pantauan awak media di lokasi terlihat jelas pembangunan Jembatan irigasi TPM Taruna Kota Tangerang dalam pelaksanaan abaikan K3 dan sisi pekerjaan dan diduga keras pembagunan jembatan tidak sesuai volume dari bahan matrial.

Padahal sudah jelas Perusahaan kontraktor yang bekerja di sektor konstruksi harus segera diganjar sanksi apabila mengabaikan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), Dalam UU Jasa Konstruksi, perusahaan kontraktor bisa dikenai denda administratif.

“Kontraktor yang lalai dalam K3 dalam mengabaikan SOP (prosedur operasi standar), bahkan hingga mengakibatkan kecelakaan kerja dan menimbulkan korban, harus dikenakan denda administratif sesuai UU Jasa Konstruksi,” ucap Herman yang lebih di kenal Arab, Senin (23/12/2019)

Lanjut, ” Setiap penyedia jasa atau pengguna jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1 dikenai sanksi administratif, regulasi tersebut harus bisa diterapkan dalam rangka memberikan efek jera kepada pihak yang mengabaikan K3 dalam pembangunan Jambatan Irigasi infrastruktur Maupun gedung, ujar Arab.

Pasal 54 Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa atau Subpenyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Penyedia Jasa atau Subpenyedia Jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Baca Juga  Spirit OF Humanity : Menjadi Tema di Lomba PMR Indonesia Se-Tangerang Raya

Pembangunan tidak dijadikan target yang mengakibatkan kontraktor menjadi terburu-buru sehingga mengabaikan K3 dan SOP. Penyedia jasa konstruksi untuk selalu mengutamakan keselamatan kerja (K3), antara lain dengan melaksanakan tahapan kerja secara semestinya.

“Penyedia jasa konstruksi agar menjaga kualitas bangunan dan keselamatan kerja, aturan K3 diabaikan bagaimana dengan pekerjaan diduga tidak sesuai dengan kulitas dan kuantitas.

Pasal 52 Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus sesuai dengan perjanjian dalam kontrak;memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan; dan mengutamakan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi organisasi proyek, tandasnya Herman, Aliansi Lembaga Dan Media (ALMED).

Penulis : A Jueni.

print

Berita Populer

To Top