Jakarta

Komnas PA : Wakil Bupati Buton Utara Terancam 20 Tahun Penjara

Photo Wakil Bupati Buton Utara, Sulawesi Tenggara Ramadio.

Photo Wakil Bupati Buton Utara, Sulawesi Tenggara Ramadio.

JAKARTA, IGLOBALNEWS.CO.ID – Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak menilai bahwa kejahatan seksual yang diduga dilakukan Ramadio Wakil Bupati Buton Utara Sulawesi Tenggara terhadap Bunga bukan nama sebenarnya anak usia 14 tahun merupakan tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) dan tak bermoral dan tidak dapat ditoleransi lagi.

Oleh karenanya, sekalipun RM  adalah Wakil Bupati, beliau tidak kebal terhadap hukum. Ramadio harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, apalagi dilakukannya terhadap anak yang tidak berdaya dan tidak mampu membela dirinya hanya karena kemiskinannya. Seharusnyalah sebagai Wakil Bupatl melindungi korban bukan justru melecehkan dan merendahkan martabat anak. Karena Ramadio sadar betul bahwa perbuatan bejatnya itu dilakukan terhadap anak yang tidak mampu.

Arist Merdeka menambahkan mengingat tindakan dan perbuatan Wakil Bupati telah nyata-nyata melanggar UU RI Nomor : 17 Tahun 2019 tentang penetapan dari PERPU Nomor : 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Wakil Bupati terancaman hukuman minimal 10 tanun dan maksimal 20 tahun pidana penjara dan bahkan dapat ditambahkan dengan hukuman tambahan berupa kebiri. Bahkan jika perbuatan Ramadio memenuhi unsur pidana yang diatur dalam. UU RI Nomor : 17 tahun 3019 itu, Ramadio dapat diancam pidana seumur hidup.

Lebih tegas Arist Mengatakan, mengingat Polres Muna telah menetapkan Wakil Bupati sebagai tersangka, demi kepentingan terbaik anak dan demi kepastian hukum bagi korban dan keluarganya, Komnas Perlindungan Anak yang diberikan tugas dan fungsi untuk membela dan melindungi anak Indonesia memdesak Menteri Dalam Negri Tito Carnavian untuk memberikan ijin kepada Polres Muna untuk dapat memeriksa tersangkah dan selanjutnya melimpahkannya ke pengadilan dan menonaktifkan RM dari jabayannya.

Baca Juga  Sampaikan Perkembangan Terkini, Kementerian Kominfo Jelaskan Pemblokiran Akses Aplikasi Telegram

Penetapan status tersangka ini dilakukan oleh penyidik Perlindungan Anak dan perempuan (Unit PPA) Polres Muna sudah dua bulan. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Polres Muna menetapkan beberapa alat bukti dan pihak Polres Muna mengaku telah mengirim izin ke Kemendagri untuk keperluan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Ramadio. Karena untuk mekanisme berkaitan dengan pejabat publik kita tetap melaksanakannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

“bahwa melalui mekanisme perizinan Kemendagri barulah penyidik bisa menindaklanjuti penyidikan,” kata Kapolres Muna AKBP Debby Asfuri Nugroho seperti yang dikutip dari salah satu televisi swasta.

print

Laman: 1 2

Berita Populer

To Top