Leaderboard
Jakarta

Klarifikasi Menhub Buka Borok Administrasi Kepegawaian


JAKARTA, IGLOBALNEWS.CO.ID – Klarifikasi Menteri Perhubungan terkait fakta miring pelantikan 592 pejabat struktural pada hari Jumat 13 Desember lalu, justru kian membuka borok ketidakberesan pelaksanaan administrasi kepegawaian di Kementerian Perhubungan.

“Bagaimana tidak, pernyataan Menhub yang cenderung semakin membuka mata publik bahwa Menhub tidak menyadari kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh oknum ASN di Kemenhub yang tidak bertanggung jawab,” tutur Feri Rusdiono, Ketua tim investigasi Aliansi Indonesia, di Bandung, Minggu (22/12/19).

Realita tersebut, menurut Feri, bertentangan dengan keterangan resmi Menhub pada hari Jumat (20/12/2019).

Menhub menyebut pelantikan 13 Desember 2019 sebagai bagian dari optimalisasi kinerja dan pelayanan pada Kemenhub. Menhub juga menegaskan bahwa pelantikan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemenhub adalah perintahnya.

“Padahal, sangat memalukan,” tandas Feri.

Sebab, masyarakat bisa menilai carut marut dan amburadul pelantikan tersebut adalah perintah Menhub.

“Pelantikan eselon IV dan 1 jabatan Eselon III yang diisi oleh 2 pejabat apa sesuai aturan ? Begitu pula dua versi daftar lantik 592 dan 572 pejabat,” tanyanya.

Sebagaimana dikutip beberapa media, Menhub mengatakan, laporan dan berita acara yang beliau terima dari Sekjen, kemarin itu ada 572 orang yang hadir dilantik dari 592 yang ada dalam SK. 20 orang lainnya berhalangan hadir karena ada yang sedang Umroh dan izin cuti.

“Jadi kalau ada yang menyebutkan SK tersebut ada 2, itu salah,” ujar Menhub

Menurut Feri, tanggapan Menhub ini tidak menjawab substansi masalah, karena yang dipersoalkan di sini bukan SK yang ada 2, tapi Daftar Lantik yang ada 2.

“Kenapa Biro Kepegawaian mengeluarkan dua versi daftar lantik jika memang ada 20 orang yang tidak hadir? Ini jelas salah satu bukti ketidakbecusan Biro Kepegawaian. Hal fatal malah justru tidak diklarifikasi adalah terkait dengan adanya dua orang yang dilantik di satu jabatan yang sama, seperti 3 jabatan eselon IV (Ditjen Darat) dan 1 jabatan Eselon III (Ditjen KA),” tuturnya.

Baca Juga  TP PKK Muba Siapkan 10 Program Pokok untuk Turunkan Angka Gizi Buruk

Jadi, lanjut Feri, bagaimana dengan 3 jabatan eselon IV dan 1 jabatan Eselon III yg disi oleh 2 orang dalam pelantikan kemarin?

“Kami menunggu klarifikasi mengenai hal ini,” tanya Feri lagi.

print

Laman: 1 2 3

Berita Populer

To Top