Leaderboard
Jakarta

Kemendagri Dukung Peningkatan Status Indonesia Menjadi Anggota Penuh FATF

JAKARTA, IGLOBALNEWS.CO.ID – Masuknya Indonesia sebagai anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) beroleh dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Komitmen itu ditegaskan oleh Mendagri Prof. Dr. Tito Kanrnavian Ph.D saat menghadiri rapat Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di kantor PPATK Jakarta, Jum’at (13/12/2019).

“FATF sebuah Lembaga Internasional yang mengeluarkan standar untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (TPPT), dimana salah satu fungsinya, melakukan evaluasi terhadap negara-negara di dunia khususnya, pencegahan pencucian uang terhadap pendanaan terorisme. Status Indonesia pada FATF saat ini masih sebagai observer dan Indonesia berkeinginan meningkatkan statusnya dari observer, menjadi anggota penuh FATF,” papar Mendagri Tito Karnavian.

Dilanjutkan Mendagri Tito, bulan Maret hingga Oktober 2020 FATF akan melakukan penilaian sektor Ormas (Organisasi Kemasyarakatan-red) maupun NGO (Non Government Organization) terkait penerimaan dan pemberian dana dari Ormas ke masyarakat, dimana penilaian yang dilakukan assessor FATF tersebut, merupakan salahsatu faktor penentu bagi Indonesia untuk bisa menjadi anggota penuh FATF.

Langkah-langkah yang telah dilakukan Kemendagri dalam mendukung peningkatan status dari observer menjadi anggota penuh yaitu antara lain, menyusun Laporan Pengkinian hasil penilaian resiko TPPT terhadap Ormas yang menerima dan memberikan sumbangan kepada masyarakat, penyusunan dan penetapan kriteria Ormas yang menerima dan memberikan sumbangan kepada masyarakat beresiko tinggi TPPT, identifikasi entitas ormas yang menerima dan memberikan sumbangan kepada masyarakat yang beresiko tinggi TPPT, dan percepatan penyelesaian pembangunan database ormas secara online.

Selanjutnya, diseminasi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 kepada entitas Ormas yang menerima dan memberikan sumbangan kepada masyarakat yang berisiko tinggi TPPT, penyusunan draft pedoman pelaksanaan pengawasan penerapan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 kepada entitas Ormas yang menerima dan memberikan sumbangan kepada masyarakat, penetapan pedoman pelaksanaan pengawasan penerapan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 kepada entitas ormas yang memberikan sumbangan kepada masyarakat berbasis risiko, dan telah dilaksanakannya edukasi hasil pengkinian SRA Ormas dan tools pengawasan berbasis resiko (Risk Based Supervision/RBS) melalui kegiatan program mentoring berbasis resiko sektor Ormas di delapan Provinsi yang beresiko tinggi pendanaan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada aparatur Kesbangpol guna pencegahan anti pendanaan teroris sektor ormas.

Baca Juga  WH dan Andika Curhat Soal Infrastruktur di Banten ke Jokowi di Istana Kepresidenan

“Kemendagri juga akan menyusun petunjuk teknis atas implementasi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penerimaan dan pemberian sumbangan kepada ormas dalam pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme” imbuh Mendagri Tito Karnavian.

Penulis : Richard Aritonang.
Editor : A Jueni.

print

Berita Populer

To Top