Lampung Timur

Bawaslu Lamtim Diduga Lakukan 7 Pelanggaran, Bawaslu Provinsi Lampung Tutup Mata

Photo diambil dari Google.

Photo diambil dari Google.

LAMTIM, IGLOBALNEWS.CO.ID – Menindaklanjuti kejanggalan yg di duga di lakukan oleh Bawaslu kabupaten lampung timur perihal rekrutmen panwascam kemarin, LSM Gerakan Independen Pemberantasan Anti Korupsi (GIPAK) terus berkoordinasi dengan berbagai kalangan, salah satu nya adalah Fatikatul Khoyriah selaku ketua Bawaslu Provinsi Lampung yg di hubungi via WhatsApp, Minggu (29/12/2019), sayang Ketua Bawaslu terkesan bungkam dan enggan berkomentar.

Padahal menurut Arif ketua LSM Gipak Bawaslu Lamtim yg di katakannya pada Minggu (29/12/2019), telah diduga melakukan 7 (Tujuh) pelanggaran dalam melakukan rekrutmen panwascam se-kabupaten lampung timur. Dan diri nya berdasarkan saran dari DKPP RI, melalui WhatsApp (29/12/2019), menyarankan agar berkordinasi dengan Bawaslu provinsi terkait rekrutmen yg menuai kontroversi. Kata Arif

Dilanjutkan oleh Arif, dari 7 pelanggaran yg di duga di lakukan adalah sebagai berikut.

1. Melanggar penghargaan KIP yang di terima Bawaslu RI tanggal 21 November 2019 sebagai lembaga yang paling Informatif, namun nyatanya dalam perekrutan Panwascam Lampung timur, Pokja tidak mempublikasikan hasil Cat dan Wawancara secara terbuka melalui media online maupun cetak hanya Laman Bawaslu Lampung Timur, sehingga masyarakat tidak banyak mengetahui nya, yang tentunya tidak bisa memberikan tanggapan masukan masyarakatnya.

2. Melanggar Juknis Perekrutan Panwaslu Kecamatan berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Tanggal, 4 November 2019 tentang petunjuk teknis pembentukan Panwaslu kecamatan Bagian V tentang Pedoman Pembentukan Panwascam Huruf F poin angka 5 penggabungan nilai Cat dan Wawancara seluruh peserta calon Panwascam se-Kabupaten Lampung Timur tidak dipadukan nilai Cat dan Wawancara.

3. Pelanggaran Asas penyelenggara BAB II Pasal 2 Poin C. Adil, D. Berkepastian Hukum, E. Tertib, F. Terbuka, G. Proporsional. Dalam perekrutan ini kurang terbuka dimana hasil seleksi ujian Cat dan Wawancara tidak Proporsional dalam menetapkan calon terpilih, hal itu kita lihat nilai yang terendah bisa lolos yang sesungguhnya pasing gratenya sebenarnya tidak lolos, berarti diduga tidak adil dan tidak proporsional sesuai asas penyelenggara Pemilu.

Baca Juga  Tingkatkan Sinergi, Kecamatan Batanghari Nuban Adakan Rakor

4. Melanggar sumpah janji Pasal 134 Ayat 2 paragraf ke-2 yang berbunyi, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan kelompok, hal ini diduga banyaknya ditemukan faktor kekeluargaan, titipan Pimpinan , Perkawanan , Kedekatan Organisasi, dengan dugaan adanya KKN.

5. Melanggar himbauan Ketua Bawaslu Republik Indonesia, jangan memilih Panwascam karena faktor kedekatan saja, utamakan yang berpengalaman, namun kuat dugaan hanya faktor kedekatan dapat kita lihat dari hasil Cat socrative, walau nilainya rendah masih diloloskan, jadi himbauan ketua Bawaslu RI ini di kangkangi Komisioner Bawaslu Lampung Timur.

6. Tidak memahami makna dalam pengambilan keputusan berdasarkan Rapat Pleno sesuai dengan Undang undang no 7 tahun 2017 Pasal 139, tidak mengkaji keseluruhan sumber-sumber penilaian seperti Curiculum Vitai dimana ada yang mencantumkan pengalaman kepemiluan dan karya ilmiah di media tidak di akumulasikan penilaian pribadi calon Panwascam tersebut, seharusnya dalam pengambilan keputusan itu harus mengacu pada penilaian holistik pengetahuan akademik, kepribadian, pendidikan dan lain sebagainya.

7. Bawaslu Lampung Timur Lalai karena ada dari Partai Poltik yang lulus seleksi bahkan sempat diumumkan dilaman Bawaslu Lampung Timur, namun setelah Kita beri masukan akhirnya pengurus Parpol tersebut tidak dilantik akan tetapi Setelah Pelantikan Panwascam se- Lampung Timur, masih saja masih terdapat yang mempunyai job pekerjaan yang menggunakan Anggaran APBN dan APBD, seperti masih adanya Perangkat Desa, tenaga kontrak Kementrian Agama, TKS/Honorer, tenaga kontrak Pol PP dll, sehingga kuat dugaan proses wawancara sekedar formalitas karena seharusnya Bawaslu Lampung Timur saat wawancara bisa menanyakan latar belakang & pekerjaan Panwascam tersebut.

Dari itu patut kita duga bahwa ketua Pokja Dedi Maryanto bersama Bawaslu Lampung Timur kurang memahami pelaksanaan perekrutan Panwascam sesuai amanat Undang undang penyelenggara Pemilu.

Baca Juga  Wakil Bupati Lamtim Sosialisasikan Akselerasi Percepatan Implementasi Transaksi Non Tunai

“Ini saya sebutkan 7 kesalahan yg saya duga, dari itu jelas dan patut kalau saya anggap dan duga bahwa ketua Pokja dan Bawaslu lamtim kurang faham amanat UU tentang perekrutan panwascam penyelenggara pemilu,” Kata Ketua Gipak

Saya dan tentunya masyarakat lamtim sangat mengharapkan agar Ketua Bawaslu RI dan Bawaslu Propinsi Lampung segera mengusut dugaan pelanggaran berat Kolusi dan Nepotisme yang diduga telah dilakukan oleh tim Pokja dan Bawaslu Lampung Timur, sehingga akan mencederai independensi lembaga Bawaslu RI ini, Agar membatalkan perekrutan Panwascam yang diduga berbau Kolusi dan Nepotisme ini. Tutup Arif penuh kecewa

Sampai berita ini diturunkan ke redaksi, Komisioner Bawaslu dan Pokja Perekrutan Panwascam se-Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung yang sudah dilantik ini belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai komentar dan keterangannya terkait Perekrutan Panwascam yang diduga berbau Kolusi dan Nepotisme.

Penulis : Denny.
Editor : A Jueni.

print

Berita Populer

To Top