Berita Utama

TP4D Kejati Banten : Bila Ditemukan Kerugian Negara Timbul dari Persoalan SMK3 Akan Kami Proses Secara Hukum

Terbit Tanggal 13 November 2019 oleh iGlobalNews

Photo Saat Konfirmasi dengan Asintel Kejati Banten

Photo Saat Konfirmasi dengan Asintel Kejati Banten.

BANTEN, IGLOBALNEWS.CO.ID – Mengenai surat konfirmasi awak media online iglobalnews.co.id perwakilan wilayah Banten Nomor: 01/K-Wil-Btn/XI/19 yang tertuju kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (KEJATI) Banten ‘Happy Hadihastuty’ tertanggal 04 November 2019, yang menanyakan terkait sejauh mana pengawasan Tim Pengawal, Pengaman Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D) berkenaan dengan beberapa proyek yang ada di wilayah hukum pemerintahan Provinsi Banten.

Menginggat, hasil investigasi tim media online iglobalnews.co.id di tiap-tiap titik kegiatan proyek pemerintah yang ditemukan, baik itu kegiatannya yang anggarannya bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi Banten secara mayoritas diduga kuat telah melanggar Peraturan Menteri (Permen) PU Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) Kontruksi Bidang Pekerjaan Umum.

Padahal, secara jelas pada Pasal 1 butir (10). Biaya SMK3 Kontruksi Bidang PU adalah biaya yang diperlukan untuk menerapkan SMK3 dalam setiap pekerjaan kontruksi yang harus diperhitungkan dan dialokasikan oleh Penyedia Jasa dan Penguna Jasa, serta Pasal 4 butir (1) Setiap penyelengaraan pekerjaan kontruksi bidang Pekerjaan Umum wajib menerapkan SMK3 Kontruksi Bidang PU, begitu juga dengan bunyi Pasal 8 butir (11) Penyedia Jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang, wajib melengkapi RK3K dengan rencana penerapan K3 Kontruksi untuk seluruh tahapan pekerjaan.

Miris, kendati demikian aturan yang di buat seharusnya dijadikan acuan, malah sebaliknya. Pasalnya, aturan tersebut seakan hanya di anggap layaknya sebuah tulisan di atas dinding “Dilarang Buang Sampah Disini” yang mana para pelanggarnya bebas berkeliaran tanpa adanya sanksi tegas dari sih pembuat aturan ataupun instansi terkait yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Baca Juga  Ketua DPR RI: Anggota DPR Laporkan SPT Tahunan sebagai Bentuk Kepatuhan Hukum

Chaerul Fauzi Asintel yang sekaligus selaku ketua Tim TP4D Kejati Banten saat di konfirmasi di kantornya selasa 12/10/2019 menjawab surat konfirmasi awak media Perwakilan Banten secara lisan. Ia mengatakan, “kami sangat apresiasi kepada kawan- kawan media yang telah berkontribusi dengan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur baik APBD/APBN.

“Adapun terkait adanya beberapa temuan di lapangan seperti halnya, para Penyedia Jasa dan Penguna Jasa yang tidak menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja), ini akan kami jadikan sebagai masukan dan akan kami tegaskan kepada pelaksana proyek agar SMK3 di terapkan dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada awak media yang telah menginggatkan.

Tentunya, bila di kemudian hari dari tim TP4D menemukan kerugian negara yang timbul dari persoalan tersebut, maka akan kami proses secara hukum karena sanksi administrative pun bisa masuk keranah sanksi pidana, yang pastinya saat ini seluruh kegiatan yang ada di Banten masih pada tahapan proses pengerjaan, mari kita bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur khususnya di Provinsi Banten.” Ucapnya.

Penulis. Nero.
Editor : A Jueni.

print

Most Popular

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Facebook

To Top