Leaderboard Iklan Hari Kesehatan Nasional Pemkab Morowali HUT Morowali Pemkab
Jakarta

Robertho Manurung: ‘Penggergajian’ Kegiatan Tahun Anggaran Adalah Pengkhianatan Rakyat

JAKARTA, IGLOBALNEWS.CO.ID –  Penggergajian Anggaran kegiatan 2019 yang terjadi di beberapa unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, dinilai sebagai radikalisme terhadap anggaran dan bentuk penghianatan terhadap amanat rakyat, khususnya masyarakat Jakarta.

Karena, jauh hari sebelum anggaran kegiatan itu timbul dan disetujui oleh wakil Rakyat (DPRD-DKI Jakarta-red), pembahasan anggaran tersebut terlebih dahulu melalui proses pembahasan dalam Musrenbang (Musyawarah rencana pembangunan/pengembangan) di tingkat desa/Kelurahan, kecamatan, kota Administrasi, dan bermuara di persetujuan Pemerintah Provinsi yang kemudian beroleh persetujuan legislasi di DPRD.

Demikian dijelaskan Kepala Subdit Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Politik (Idewasbangpol) Kantor Kota Administrasi Jakarta Timur, Robertho Manurung kepada iglobalnews.co.id di ruang kerjanya, Jumat (29/11/2019).

“Dua mata anggaran kegiatan yang mendadak ditiadakan pertengahan November dan Desember ini adalah untuk kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi peningkatan SDM Ideologi wawasan kebangsaan dan politik di lingkungan kota Administrasi Jakarta Timur,” tutur Robertho.

Putra tokoh nasional Binsar Manurung, Wakil Sekjen Penyelenggara Konferensi Asia-Afrika Tahun 1955 ini memaparkan, program peningkatan SDM masyarakat, terutama dalam upaya pencegahan pertumbuhan radikalisme di Indonesia, merupakan salah satu program prioritas yang kerap dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo di dalam periode ke dua kepemimpinannya.

“Adalah pelanggaran dan pengkhianatan terhadap masyarakat Jakarta khususnya, jika ada mata anggaran kegiatan yang mendadak ditiadakan, di mana mata anggaran tersebut sedianya digunakan untuk peningkatan SDM masayarakat dan telah diketok palu oleh DPRD dan dibatalkan tanpa penjelasan konkrit dari eksekutif maupun legislatif sebagai wakil rakyat,” imbuh Robertho.

Sementara itu, unit kerja Kantor Penanggulangan AIDS/HIV (KPA) Jakarta Timur juga mengalami hal serupa. Dibalik peningkatan jumlah penderita HIV/AIDS di Jakarta Timur yang pada tahun ini mencapai 13.050 penderita, anggaran untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat nyaris ditiadakan, seperti dituturkan oleh Ketua KPA Jaktim, John Alubwaman kepada iglobalnews.co.id baru-baru ini.

Baca Juga  Gubernur Sumsel Hadiri Grand Final LIDA 2018

Terkait dengan terjadinya pembatalan anggaran kegiatan yang disinyalir terjadi di beberapa wilayah kota Administrasi di lingkungan Pemprov DKI ini, Gubernur DKI Jakarta dan Institusi terkait lainnya belum berhasil dikonfirmasi oleh awak media.

Penulis: Richard Aritonang.
Editor: Dny.

print
Iklan Hari Kesehatan Nasional Pemkab Morowali HUT Morowali PT IMIP HUT Morowali Pemkab Iklan Kecamatan Bahodopi HUT MOrowali ke-20

Berita Populer

To Top