Leaderboard
Berita Utama

Proyek Rehabilitasi Situ Gonggong Terindikasi Tak Ada Ahli K3 dari Penyedia Jasa

BANTEN, IGLOBALNEWS.CO.ID – Berbagai macam argumentasi pelaksana untuk menghindari pertanyaan dari awak media tentang minimnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam setiap kegiatan proyek.

Bahkan, yang sangat disayangkan bukan perusahaan-perusahaan kecil saja yang mengabaikan SMK3. Akan tetapi, perusahaan-perusahaan besar pun acapkali lalai.

Seperti halnya perusahaan rekanan pihak ketiga yang mengerjakan pembangunan Prasarana Sumber Daya Air rehabilitasi Situ Gonggong yang berlokasi di Desa Cipicung, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Sebagai penyedia jasa, PT Quantum Inti Utama diduga lalai dalam menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).

Pasalnya, saat awak media menyambangi lokasi proyek pada Sabtu (26/10/2019), nampak terlihat pemandangan yang kurang elok. Nampak jelas para pekerja tidak memakai safety dan alat pelindung diri saat bekerja.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Permen PU Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) Kontruksi Bidang PU.

Bahkan, yang sangat disayangkan adalah jawaban Awaludin sebagai pelaksana saat dikonfirmasi oleh awak media. Ia mengatakan, “Kan SMK3 tidak muncul di Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebenarnya kita sudah kasih ke pekerja, akan tetapi pekerja yang memang tidak mau pakai.”

“Seperti rompi kita sudah sediakan 100 lembar tapi tidak dipakai. Sedangkan helm yang kita bagikan malah digunakan sebagai gayung. Yah itulah kebiasaan para pekerja di lapangan,” Ucapnya.

Apapun alasan yang disampaikan oleh penyedia jasa terkait kelalaian dalam menerapkan SMK3 menganggap bahwa hal tersebut adalah wajar. Namun, keberadaan ahli K3 yang bersertifikasi dari perusahaan pemenang tender/lelang patut dipertanyakan.

Pasalnya, di lokasi proyek tidak terlihat ahli K3. Bahkan, diduga proyek yang menggunakan anggaran milyaran rupiah dan bersumber dari APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2019 ini, disinyalir minim pengawasan oleh penyedia jasa dan pengguna jasa.

Baca Juga  Akibat Bakar Sampah, Rumah Milik Endi Suhendi Ludes Terbakar

Bahkan, kedua pihak diduga mengabaikan semua regulasi yang ada seperti
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 86-87 tentang Perlindungan Keselamatan Kerja, PP Nomor 50 Tahun 2012 Tentang SMK3, dan Permen PU nomor 5 Tahun 2014. Tentang Pedoman SMK3 Kontruksi Bidang PU.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten belum dapat dikonfirmasi. Begitu juga pihak dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejati Banten.

Penulis: Nero/Bob.
Editor: Dny.

print

Berita Populer

To Top