Jakarta

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Desak Pemprov DKI Awasi Aktivitas Revitalisasi Trotoar dan Jaringan Utilitas

on

JAKARTA, IGLOBALNEWS.CO.ID – Ombudsman Jakarta Raya mendesak Pemprov DKI Jakarta memperbaiki koordinasi antar SKPD yang menangani revitalisasi trotoar dan jaringan utilitas, dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan dan pemanfaatan trotoar pasca bangun. Sejauh ini, Ombudsman Jakarta Raya telah menerima laporan dari masyarakat terkait buruknya pengawasan terhadap pekerjaan para kontraktor dalam revitalisasi trotoar dan jaringan utilitas. Demikian dikemukakan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P. Nugroho di Jakarta, Rabu (27/11/2019).

“Peristiwa jatuhnya mobil Xenia di Kawasan DI Panjaitan Senin (25/11/2019) ke dalam lubang galian proyek PLN sebagai bagian dari perbaikan jaringan utilitas merupakan puncak gunung es dari lemahnya koordinasi pengawasan oleh Pemprov terhadap para kontraktor pelaksana” ujar Teguh.

Teguh memaparkan, Keluhan terbanyak yang disampaikan kepada Ombudsman diantaranya terkait minimnya informasi kontraktor dalam mengerjakan pekerjaannya. Selain itu, Ombudsman juga melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi pengerjaan kontraktor di beberapa wilayah, didapatkan adanya lubang-lubang galian tanpa penutup dan papan informasi serta penempatan material proyek di bagian jalan raya.

“Kami misalnya menemukan sepanjang arah Cawang, Kampung Melayu, Otista dan Casablanca, beberapa proyek memang memasang seng pembatas tapi tanpa informasi yang jelas serta material proyek berada di jalan dan trotoar hingga menutup akses pejalan kaki dan pengguna jalan raya” ujar Teguh lagi.

Dijelaskan Teguh, ketentuan standar pelaksanaan kegiatan pembangunan di Jakarta sudah cukup komprehensif sebagaimana termuat dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 72 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pengawasan dan Pelaksanaan Kegiatan Membangun di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota.

“Dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa lokasi proyek harus dipagar setinggi minimal 2,5 meter dengan memperhatikan keamanan, keindahan, dan keserasian lingkungan serta tidak melampaui GSJ (garis sepadan jalan) dan terbuat dari bahan sementara yang harus dibongkar setelah pelaksanaan kegiatan membangun selesai.” Jelas Teguh.

Baca Juga  Hari Ini Hendardji Soepandji Melepaskan Kesenian Asal Aceh

Menurut Teguh, jika kontraktor PLN di Jalan DI Panjaitan diawasi dengan baik oleh pihak Pemprov DKI, peristiwa jatuhnya mobil ke dalam lubang proyek tidak harus terjadi jika ada pembatas yang memadai. Sementara terkait informasi papan proyek, jika pun ada, hanya mencantumkan nama proyek dan peringatan keselamatan kerja bagi para pekerja proyek. Informasi untuk kepentingan pengguna yang haknya di ambil, malah sangat sedikit,

“Seharusnya mereka mencantumkan keseluruhan kewajiabn sebagaimana di Pasal 9 Keputusan Gubernur (Kepgub), dan masyarakat akan mengetahui waktu pelaksaanaan proyek dan menyesuaikan dengan pengerjaan waktu proyek untuk menghindari kemacetan dan penumpukan kendaraan”

Lokasi kegiatan membangun harus dipasang papan proyek yang mencantumkan nama proyek, nama pemilik, lokasi, tanggal izin, pemborong, dan Direksi Pengawas dengan cara ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat. Penempatan material proyek yang menutupi jalan dan trotoar sebetulnya bisa dihindari jika Pasal 12 Ayat 2 ditaati oleh para kontraktor dan diawasi oleh Pemprov DKI Jakarta dengan ketat.

Penulis : Richard Aritonang.
Editor : A Jueni.

print

About iGlobalNews