Jakarta

Efektifitas Rehabilitasi Sebagai Pembinaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Mengimbangi Kapasitas Lapas

JAKARTA, IGLOBALNEWS.CO.ID – Narkotika telah merupakan musuh bersama, khususnya di Indonesia. Peredaran dan penggunaan Narkotika telah menghancurkan berbagai kalangan baik generasi tua, muda, kaya maupun miskin, seakan telah terkena bius dan ketergantungan dengan barang tersebut.

Persentase perkara kasasi pidana khusus klasifikasi narkotika dan psikotropika dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2019 perkara pidana khusus sejumlah 4.406. Perkara Narkotika dan psikotropika berjumlah 2.682 atau sebesar 61% (persen).

Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Kamar Pidana MA (Mahkamah Agung) RI Dr. Suhadi SH, MH dalam paparannya pada seminar Nasional ‘Efektifitas Rehabilitasi Sebagai Pemidanaan Terhadap Penyalahguna Narkotika’ di hotel Holiday inn Kemayoran Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Dalam menyikapi hal itu, menurut Suhadi, MA telah mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung-red) nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA nomor 3 Tahun 2011 tentang penempatan penyalahgunaan Narkotika untuk menjalani rehabilitasi bersifat fakultatif yang bukan wajib.

“Hakim diberi kewenangan untuk memerintahkan pecandu dan korban penyalahgunaan, dan pecandu Narkotika kedalam rehabilitasi Medis dan Sosial selaras penerapan SEMA nomor 4 tahun 2010 juncto SEMA nomor 3 tahun 2011,” terang Suhadi.

Dipaparkan pula oleh mantan Jurubicara MA ini, peraturan Bersama antara Mahkamah Agung, Kemenkum HAM, Kemenkes, Kemensos, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNN Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/ 2014/BNN.

“Peraturan bersama itu memberikan pedoman bagi penyidik, penuntut Umum maupun hakim untuk merehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, setelah dibuatkan berita acara pemeriksaan hasil laboratorium dan pemeriksaan oleh penyidik BNN yang telah dilengkapi dengan surat hasil tim Asesment Terpadu,” imbuh Suhadi.

Baca Juga  Pemerintah Hibahkan Rp 16 Miliar Untuk Pembangunan Indonesia Islamic Centre di Afghanistan

Hal senada dipaparkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Dr. Sri Puguh Budi Utami, Bc. IP, M.Si yang memaparkan efektifitas rehabilitasi sebagai pemidanaan penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika.

Sri Puguh Utami mengemukakan, hingga November 2019, jumlah tahanan/narapidana terbanyak adalah Kasus narkotika yaitu 121.677 terpidana. 45,5% atau sebanyak 72.808 orang, dan pengguna sebanyak 48.869 orang.

“Total penghuni lembaga pemasyarakatan sebanyak 267.507 orang. Sedangkan Lapas, Rutan, LPKA di Indonesia yang berjumlah 495, hanya menampung sebanyak 130.622 orang. Sehingga, terjadi over kapasitas sebesar 105% (persen). Ide Double Track System menuntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, bisa diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sehingga efek jera dari penyalahgunaan narkotika dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan narkotika tersebut dapat berjalan,” terang Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami.

Penulis : Richard Aritonang.
Editor : A Jueni.

print

Berita Populer

To Top