Leaderboard Iklan Hari Kesehatan Nasional Pemkab Morowali HUT Morowali Pemkab
Jakarta

APBD DKI Jakarta 2020 Menggantung, Kegiatan 2019 Tercekik

Photo diambil dari Google.

Photo diambil dari Google.

JAKARTA, IGLOBALNEWS.CO.ID – Anggaran maupun APBD tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah diketok palu akhir tahun lalu, tentunya tinggal menggunakan saja. Namun, tertundanya ketok palu untuk RAPBD (rencana anggaran dan pendapatan dan belanja Daerah) DKI Jakarta Tahun 2020 yang ditengarai oleh mencuatnya ‘Aibon Gate’ berimbas pada ditiadakannya kegiatan beberapa Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta November dan Desember tahun ini.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tak terjawab atau belum terjawab dilingkungan unit kerja Pemprov DKI Jakarta karena mereka tidak dapat melaksanakan program yang telah tersusun dan disetujui itu, hanya dengan informasi lisan, ‘Uang kosong di kas Daerah’.

Keluhan ini mencuat darisalah satu unit kerja di lingkungan pemprov DKI Jakarta yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta yang mempertanyakan belum adanya kebijakan tertulis dari pimpinan Bakesbangpol DKI Jakarta, mengenai ditiadakannya beberapa kegiatan yang telah tersusun dan disetujui tersebut.

Seorang Kepala Sub Seksi di lingkungan Suku Badan/Kantor Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Timur, Robertho Manurung mengatakan, telah dan sedang terjadi Radikalisme dan Kriminalisasi Anggaran di Pemda DKI Jakarta.

“Apa yang menjadi persoalan tersebut adalah terjadinya radikalisme anggaran di Pemda DKI Jakarta, khususnya di kantor Suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Timur,” tegas Robertho.

Dipaparkan oleh Roberho Manurung, berkaitan dengan efisiensi anggaran, menjadi perhatian khusus mengingat pemerataan larangan kegiatan di pertengahan November dan Desember 2019, belum ada kebijakan yang disampaikan, dan semua anggaran yang yang disahkan oleh DPRD DKI Jakarta otomatis sudah tersedia sesuai dengan rencana program.

“Tidak dapat kita bayangkan bahwa radikalisme terbentuk dalam wujud lain yang justru diluar pemantauan kita bersama, dan ini memerlukan penyelesaian secara tuntas dan terbuka mengingat masyarakat luas juga merupakan pemegang kedaulatan Negara, yang turut dirugikan.

Baca Juga  Penangkapan Preman Berkedok Sekuriti di Cengkareng, Mendapat Apresiasi Dari Lemkapi Polres Jakbar

Penulis : Richard Aritonang.
Editor : A Jueni.

print

Iklan Hari Kesehatan Nasional Pemkab Morowali HUT Morowali PT IMIP HUT Morowali Pemkab Iklan Kecamatan Bahodopi HUT MOrowali ke-20

Berita Populer

To Top