Jakarta

AMHJJ Desak KPK Usut Tuntas Proyek Tanpa Papan Merek Anggaran

JAKARTA, IGLOBALNEWS.CO.ID – Aliansi Mahasiswa hukum Jambi Jakarta (AMHJJ) mendatangai kantor KPK mendesak agar KPK memeriksa beberapa Pejabat dan pihak Rekanan terkait tidak transparannya dalam pelaksanaan proyek yang ada di Provinsi Jambi pada Rabu (13/11/2019).

Korlap Rido Iskandar dalam orasinya mengungkapkan. ” setiap proyek tanpa papan nama informasi yang tidak jelas proyek merupakan sebuah pelanggaran karena tidak sesuai dengan amanat Undang– Undang dan Peraturan lainnya,” ungkapnya.

Kedua peraturan dimaksud yakni Undang– Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“(Proyek tanpa plang nama proyek yang tidak jelas), melanggar Peraturan Presiden dan Undang– Undang,” tandas Rido.

Rido menambahkan, ” telah didugaan terjadinya MARK UP rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah di Kab. Batang Hari, Merangin, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur, kami temui salah satu di kabupaten merangin tidak ada plang informasi proyek yang jelas. Dimana keterbukaan atau transparansi ini, tidak terdapat plang informasi yang jelas, di situs LPSE sudah di jelaskan anggaran sebesar Rp. 16.128.989.000,00 sejak tender atau lelang proyek dilakukan termasuk tender proyek yang dilakukan di badan publik.

“Pada pasal 25 Perpres diatur mengenai pengumuman rencana pengadaan barang/jasa pemerintah, melalui website, portal LPSE, papan pengumuman resmi, dan sebagainya. Ini semakin memperkuat apa yang juga diatur dalam UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP),” paparnya.

Lebih lanjut di jelaskan Rido, proyek yang dikerjakan tanpa plang nama (Tidak Ada Rincian Anggaran) yang diduga tak jelas salah satunya di merangin (Provinsi Jambi) yang dikerjakan oleh kontraktor Pelaksana.

Baca Juga  Tiga Tersangka Mahasiswa DO di Tangkap Lantaran Jual Ganja Lintas Kampus

Rido kembali mengatakan, apa yang dilakukan itu pihak rekanan telah melanggar kedua peraturan dimaksud. ” Ya, melanggar UU dan Perpres,” tukas Rido.

Pendemo meminta Agar KPK Mengaudit proyek Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah di empat (4) kabupaten tersebut salah satunya proyek yang berada di Kabupaten Merangin yang Diduga terjadi Mark Up.

Pendemo Mendesak KPK RI untuk segera memanggil Ditjen Cipta Karya Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah Jambi.
Mendesak KPK RI segera memanggil dan memeriksa kontraktor pelaksana PT Jumindo Indah Perkasa sebagai kontraktor pelaksanan proyek tersebut.

” Jika tutuntutan kami ini tidak di akomodir kami akan datangi KPK lagi dengan massa yang Lebih banyak.” Ujar Pendemo

Penulis : Pegy Safitri.
Editor : A Jueni.

print

Berita Populer

To Top