Leaderboard
Nias

SDM ASN Lulusan “Perkuliahan Jarak Jauh”, Salah Satu Faktor Gagalnya P-APBD Nias Utara


NIAS UTARA, IGLOBALNEWS.CO.ID – Gagalnya penetapan P-APBD Tahun 2019 Kabupaten Nias Utara Prov. Sumatera Utara menjadi santer diperbincangkan para warga net melalui media sosial (sosmed) 1 minggu terakhir. Hal ini menjadi konsumsi publik khususnya masyarakat Nias Utara karena sangat berpengaruh pada pelaksanaan roda pemerintahan baik dari sisi pelayanan masyarakat maupun kegiatan rutin.

Banyaknya pemberitaan maupun komentar para netizen di medsos, membuat para ke dua pihak pemegang kendali dalam pengesahan P-APBD yakni (DPRD dan Eksekutif) turut angkat bicara.

Wakil Ketua DPRD Nias Utara Fatizaro Hulu, SE.MM melalui akun facebooknya Fatizaro Hulu yang dikirim ke grup DPRD Kab. Nias Utara-Sumut tertanggal 3 Oktober menjelaskan bahwa faktor penyebab gagalnya pengesahan P-APBD Kab. Nias Utara ialah “syarat pengajuan dokumen P-APBD tidak terpenuhi” sesuai PP Nomor 12 pasal 179 ayat 3 sehingga dirinya dan beberapa anggota badan anggaran DPRD Nias Utara tidak mengikuti pembahasan P-APBD apalagi menghadiri rapat paripurna.

Ditambahkannya, Hasil konsultasi Badan anggaran di Kemendagri 18-20 September menegaskan agar DPRD mempedomani syarat pengajuan dokumen P-APBD.

Pihak Pemerintah juga mengklaim bahwa gagalnya pengesahan P-APBD Nias Utara dikarenakan tidak terpenuhi kuorum pada rapat paripurna DPRD Nias Utara, hal tersebut disampaikan oleh Sekda Nias Utara Yafeti Nazara sebagaimana di lansir pada pemberitaan nawacitapost tanggal 3 oktober.

Sokhinafao Nazara, masyarakat peduli Nias Utara ketika diminta tanggapan terkait hal ini mengatakan, “memperhatikan penjelasan Sekda dan pimpinan DPRD melalui postingan dan pemberitaan di media sosial sepertinya saling berkaitan”. Kata pak Sekda karena tidak memenuhi KUORUM, dan tentu kita semua mengerti dan tidak usah menyalahkan DPRD sebab berdasarkan penjelasan pimpinan DPRD mengatakan bahwa pengajuan dokumen P-APBD tidak memenuhi persyaratan sehingga mereka tidak membahas dan juga tidak hadir pada paripurna yang mengakibatkan paripurna tidak kuorum. Tentu itu bukan salah DPRD melainkan karena kelalaian Pemerintah Daerah.

Baca Juga  Peringatan HUT Kartini yang Ke - 239 di Kab Nias Utara

Nah tentu kelalaian tersebut ada di pemerintah, menurut penilaian saya salah faktor penyebab pengajuan dokumen P-APBD tidak memenuhi syarat karena rendahnya SDM para pejabat teras atau ASN di Pemerintahan. Berdasarkan amatan saya, ada banyak ASN Nias Utara yang hanya nama menyandang gelar akademik (bahkan master) namun tingkat kualitas ilmu bisa dikatakan “NIHIL” hal ini disebabkan karena para ASN tersebut merupakan tamatan Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ) yang tingkat mutu dan kualitasnya sangat diragukan.

Dan hal itu terbukti, pada implementasi di dunia kerja seperti yang sekarang ini telah terjadi. Seharusnya Bupati Nias Utara tidak mempromosikan ASN lulusan PJJ pada jabatan strategis melainkan memilih atau menghunjuk ASN yang tingkat kualitas pendidikannya tidak diragukan. Ungkap Nazara kepada iGlobalnews menanggapi persoalan gagalnya pengesahan P-APBD Nias Utara Tahun 2019.

Penulis : PD.
Editor : A Jueni.

print

Berita Populer

To Top