Leaderboard Iklan Hari Kesehatan Nasional Pemkab Morowali
Seputar Banten

Proyek Penyelesaian Jembatan Cibeureum Diduga Tidak Terawasi Secara Maksimal

BANTEN, IGLOBALNEWS.CO.ID – Proyek pembangunan penyelesaian jembatan Cibereum, (penghubung Serang-Tangerang) nomor kontrak: 600/123/SPK PJBT CIBEUREUM/BBM/DPUPR/VII/2019. Sumber Dana : APBD Provinsi Banten 2019 dengan nilai Kontrak : 5.009.302.500.00, dan Volume : 1 Paket. Pelaksana : CV. Nagah Berlian (CV. NB) serta waktu Pelaksanaan : 160 Hari Kalender.

Hasil investigasi awak media pada lokasi kegiatan proyek jembatan tersebut, terlihat para pekerjanya tidak dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD)/Safety secara maksimal yang seharusnya disediakan oleh perusahaan penyedia jasa selaku perusahaan pemenang tender proyek, sesuai dengan perjanjian kontrak serta pengajuan RK3K yang di setujui oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga (Dinas PUPR BBM) Provinsi Banten.

Ketika, persoalan ini ditanyakan secara langsung kepada para pekerja dilokasi kegiatan yang saat itu sedang bekerja Rabu (08/10/2019), terkait alasan kenapa para pekerja tidak dilengkapi APD/Safety. Menurut salah satu pekerja (kepala tukang-red), “kalo pake APD/Safety para pekerja tidak betah dan juga licin,” ucapannya.

Miris, proyek yang sumber biayanya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten tahun 2019 melalui Dinas PUPR BBM, dengan nilai milyaran rupiah tersebut di duga tidak terawasi secara maksimal oleh dinas terkait.

Adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) Bidang Kontruksi Pekerjaan Umum, atas dasar perubahan dari Peraturan Menteri PU Nomor 09 Tahun 2008 tentang SMK3 Kontuksi Bidang Pekerjaan Umum, yang di nilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan kontruksi saat ini.

Sejatinya, dalam Permen PU ini pada Bab III Bagian Kedua pasal 8 ayat (11). Penyedia Jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang, wajib melengkapi RK3K dengan rencana K3 Kontruksi untuk seluruh tahapan pekerjaan.

Baca Juga  Mushola Kecamatan Petir Ambruk Tertimpa Pohon

Artinya, dengan telah diterbitkan Permen PU Nomor 05 tahun 2014 ini, semestinya dapat dijadikan acuan kerja oleh para penyedia Jasa dan Penguna Jasa kontruksi dalam pelaksanaannya dilapangan, bukan malah sebaliknya.

Hingga berita ini di terbitkan pihak CV. Nagah Berlian belum dapat dikonfirmasi, begitu juga PPK (Pejabat Pembuat Komitnen) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Provinsi Banten.

Penulis : Bobheri. ZM/NR.
Editor : A Jueni.

print

Iklan Hari Kesehatan Nasional Pemkab Morowali

Berita Populer

Iklan Hari Kesehatan Nasional Pemkab Morowali
To Top