Leaderboard Iklan Hari Kesehatan Nasional Pemkab Morowali
Jakarta

Kemendagri Perkuat Kerja Sama Dengan KPK Awasi Pengelolaan APBD

JAKARTA, IGLOBALNEWS.CO.ID – Dalam melakukan pengawasan dan pencegahan penyimpangan dana pusat yang ditransfer ke daerah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat kerjasamanya dalam mengawasi pengelolaan dana Pemerintah Daerah(Pemda).

Menteri Dalam Negri (Mendagri) Tito Karnavian, usai melakukan pertemuanya dengan Pimpinan KPK mengatakan perlunya pengawasan dan pembinaan pengelolaan anggaran, baik di Provinsi, Kabupaten maupun Kota agar tidak terjadi penyimpangan.

“Ini kita lakukan dalam rangka pengelolaan, pengawasan, pembinaan anggaran negara yang ditransfer ke daerah. Kita tahu bahwa tahun depan itu lebih kurang 800an triliun anggaran yang akan ditansfer ke daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, ini memerlukan pembinaan agar tepat sasaran, sekaligus pengawasan agar jangan sampai terjadi penyimpangan,” terang Tito di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Selanjutnya Tito memaparkan beberapa masukan yang diterima dari KPK terkait pengelolaan anggaran di Pemda dengan harapan ke depan pengelolaan anggaran di Pemda menjadi terarah dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Banyak masukan dari KPK dalam pembinaan dan pengawasan, ada 8 elemen yang diintervensi atau diawasi mulai dari perencanaan, kemudian dana desa, manajemen aset dan hal-hal lainnya. Ini memberikan masukan yang sangat penting bagi jajaran Kemendagri nanti, terutama masukan rencana aksi tahun 2020,” imbuhnya.

Tito menegaskan, pihaknya akan mengundang seluruh kepala daerah untuk menyinkronkan dan mengawasi agar tak ada penyimpangan anggaran. Tak hanya itu, sinkronisasi tersebut juga dimaksudkan untuk mengharmonisasikan kegiatan di Pemda agar searah dengan Program Prioritas Presiden Joko Widodo.

“Saya ulangi di bulan Desember, kita akan melakukan musyawarah mengundang seluruh kepala daerah untuk menyampaikan prioritas-prioritas yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam perencanaannya, menyinkronkan sekaligus juga mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan. Saya kira dengan kerjasama ini, tolong beberapa daerah yang masih menyelesaikan sisa anggaran di tahun 2019 betul-betul penyerapannya tepat sasaran dan kemudian tolong kalau ada program-program rencana untuk tahun 2020 betul-betul disesuaikan selain dengan kebutuhan lokal juga dengan visi-misi Bapak Presiden,” ujar Tito tegas.

Baca Juga  BARU 46% YANG SUDAH PEGANG SERTIFIKAT TANAH, PRESIDEN JOKOWI: INI PEKERJAAN BESAR, SAYA AKAN KEJAR

Hal senada diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata,terutama terkait fokus program prioritas Presiden dengan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kemendagri sebagai Poros Pemerintahan Dalam Negeri yang memegang kendali pembinaan terhadap Pemerintah Daerah.

“Kita akan lebih fokus terkait dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden, yakni terkait dengan infrastruktur, SDM, investasi, itu yang menjadi konsen dari Bapak Presiden, KPK juga akan memfokuskan ke area itu. Nanti kita akan koordinasi dengan Mendagri, terutama supaya daerah-daerah itu juga bisa menjabarkan visi dan misi dari Bapak Presiden supaya ada sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah di daerah, itu nanti yang akan kami lakukan bersama-sama dengan Kemendagri,” papar Alex.

Kerjasama Kemendagri dan KPK telah terjalin cukup lama. Fokus kerjasama Kemendagri di bawah kepemimpinan Mendagri Tito Karnavian adalah terkait dengan sinkronisasi program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dengan program Pemerintah Daerah, realisasi penyerapan anggaran, hingga program tepat sasaran untuk masyarakat.

Baca juga : Tito Karnavian : APBD Harus Tepat Sasaran dan Segera di Evaluasi.

Penulis : Jfr.
Editor : A Jueni.

print

Iklan Hari Kesehatan Nasional Pemkab Morowali

Berita Populer

Iklan Hari Kesehatan Nasional Pemkab Morowali
To Top