Leaderboard Iklan Hari Kesehatan Nasional Pemkab Morowali
Jakarta

Diskusi Publik IPJI, Panelis Terbelah Soal Perpu Revisi UU KPK

JAKARTA, IGLOBALNEWS.CO.ID – Diskusi publik Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia mengenai Revisi UU KPK, Perlukah Menerbitkan Perpu, berlangsung dengan demokrasi, lantaran dua panelis dan keynote speaker berbeda pandangan.

Sebab, Ali Mochtar Ngabalin dengan panelis Rully sepakat bahwa revisi UU KPK memang sebuah keharusan, sehingga pemerintah mengiyakan draf perubahan itu jadi UU.

“Soal perlukah RUU itu yang sudah disahkan Jadi UU itu harus dibuat Perpu, hanya Pak Jokowi dan Tuhan yang tahu. Perpu itu hak preogratif presiden,” jelas Ali Mochtar Ngabalin, yang mengaku dirinya sebagai “abdi dalem” presiden.

Dia menyakini Jokowi dengan kesederhanannya sangat komit memberangus korupsi. Dia tidak ingin mencederai bangsa ini. Apalagi terhadap maling negara.

Ngabalin dan panelis Muh. Rullyandi menyakini revisi UU KPK itu bukan melemahkan keberadaan KPK, melainkan memperkuat sebagai lembaga adhoc.

“Artinya, jangan sampai KPK itu melanggar HAM, memberikan kepastian seseorang menjadi tersangka,” jelas Muh Rullyandi, pakar Hukum Tata Negara.

Contohnya, ada seorang sekitar empat tahun dijadikan tersangka, ataupun seseorang yang sudah meninggal dijadikan tersangka. “Hal-hal seperti itu memang harus diperbaiki,” jelas Rully.

print

Laman: 1 2 3

Iklan Hari Kesehatan Nasional Pemkab Morowali

Berita Populer

Iklan Hari Kesehatan Nasional Pemkab Morowali
To Top