Jambi

Diduga Kadis DLH Kabupaten Sarolangun Kabur Saat Didatangi APKK


SAROLANGUN, IGLOBALNEWS.CO.ID – Sejumlah aktivis asal Sarolangun yang tergabung dalam aliansi pecinta keadilan dan kebenaran (APKK) yang merupakan gabungan dari tiga lembaga dan ormas antara lain LSM Rakyat peduli Indonesia (RPI), Lembaga pengawasan kebijakan pemerintah dan keadilan (LP-KPK)dan Laskar Merah putih (LMP) pada Kamis (10/10/2019) mendatangi kantor Dinas lingkungan hidup kabupaten Sarolangun.

Kedatangan aliansi pecinta keadilan dan kebenaran tersebut meminta :
1. Pertanggung jawaban dari dinas DLH atas kerusakan di bumi sepucuk adat Serumpun Pseko.
2. Meminta dinas DLH secepatnya menjernihkan air sungai Batang Tembesi yang keruh akibat dari limbah PETI dan Tambang batu bara.
3. Meminta Pemda agar menjelaskan tentang dana jaminan reklamasi
4. Meminta pemerintah kabupaten Sarolangun mencabut izin tambang batubara yang belum memiliki ANDALLALIN sesuai dengan Perda no 05 tahun 2015.
5. Meminta Pemda menindak tegas semua perusahaan yang tidak patuh pada semua hasil kesepakatan yang telah di tanda tangani bersama.
6. Meminta Pemda kabupaten Sarolangun terbuka tentang dana CSR.

Kedatangan para aktivis ini untuk bertemu langsung dengan kadis DLH dan ingin beraudiensi secara langsung, namun kepala Dinas lingkungan hidup setelah di tunggu dengan waktu yang cukup lama tidak muncul muncul untuk menemui pendemo.

Iskandar kordinator aksi dalam organisasi nya mengatakan kalau dinas DLH kabupaten Sarolangun telah lalai dan tidur serta bermimpi sudah jelas jelas para perusahaan mengabaikan aturan aturan yang berlaku dan melanggar AMDAL namun dinas DLH tutup mata dan tidur saja.

Setelah berorasi cukup lama akhirnya para pendemo di sambut oleh sohadi sohan kabid penindakan Dinas lingkungan hidup kabupaten Sarolangun

Audiensi dilaksanakan di ruang pola kantor DLH kabupaten Sarolangun, namun para utusan dari APKK sedikit kecewa pasal nya saat mereka inggin melihat isi dari AMDAL ke 14 perusahaan tersebut pihak DLH baik sohadi sohan ataupun Suheri tidak bisa menunjukan dokumen AMDAL yang di minta mereka beralasan harus melalui izin kepala dinas dulu.

Baca Juga  Jalan Guruh Baru Menuju Desa Butang Baru Berkubang Lumpur, Puluhan Warga Mengeluh

” Kami tidak berani memperlihatkan dokumen nya kalau tanpa seizin kadis.” Katanya

Sementara itu Herman picer sekjen RPI saat di wawancara mengatakan “Seharus kepala Dinas lingkungan hidup tidak perlu la bersembunyi kita menyampaikan aspirasi sesuai dengan kenyataan yang kita lihat di lapangan, kata nya

Sudah jelas jelas banyak pelanggaran yang didiamkan saja oleh dinas DLH, masih ada beberapa Stock file yang belum memiliki izin pembuangan limbah cair (IPLC) tapi sejauh ini kita lihat tidak ada tindakan yang tegas dari Dinas DLH kabupaten Sarolangun.

Para pendemo akhirnya meniggalkan kantor DLH kabupaten Sarolangun dan melanjutkan menyampaikan aspirasi nya di hadapan kantor bupati Sarolangun.

Penulis : AR.
Editor : A Jueni.

print

Berita Populer

To Top