Kalimantan Selatan

Bawaslu Ancam Boikot Pilkada Karena Nilai Anggaran Pemkab Banjar Jauh dari Harapan

Terbit Tanggal 7 Oktober 2019 oleh Media iGlobalNews

MARTAPURA, IGLOBALNEWS.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banjar mengancam akan memboikot pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Banjar 2020 mendatang.

Ancaman ini dikeluarkan pihak Bawaslu Banjar karena dana dari Pemkab Banjar bagi pihaknya untuk mengawasi jalannya Pilkada Banjar hanya senilai Rp6 miliar dari Rp26 miliar yang diminta Bawaslu.

Ancaman tak akan turut serta dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Banjar 2020 mendatang dikatakan pihak Bawaslu Banjar, Senin (7/10/2019).

Sebelumnya, Bawaslu Banjar menolak menandatangani naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD untuk pelaksanaan pengawasan Pilkada Banjar 2020.

Penolakan ini terkait dana hibah yang dianggarkan Pemkab Banjar senilai Rp6 miliar jauh dari harapan Bawaslu Banjar yang sebelumnya mengajukan anggaran sebesar Rp26 miliar.

Pihak Bawaslu menilai kucuran dana sebesar Rp6 miliar tidak rasional untuk mengawasi jalannya pelaksanaan Pilkada.

Menurut Syahrial Safitri, anggota Bawaslu Banjar, penganggaran naskah perjanjian hibah daerah dinilai Bawaslu Banjar sangat tidak proporsional karena berkaca dari beberapa kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp15 miliar dan Kota Banjarmasin senilai Rp9 miliar, Senin (7/10/2019).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, HM Hilman saat dikonfirmasi melalui aplikasi perpesanan, Whatsapp, Senin (7/10/2019) mengatakan, “Dana hibah terkait pendanaan pelaksanaan Pilkada sudah dicantumkan pada APBDP-2019 dan APBD 2020 yang sudah disepakati di DPRD Banjar serta sudah dievaluasi dan dikonsultasikan ke Depdagri.”

“Jadi, kami tidak mungkin mencantumkan melebihi besaran dana tersebut. Mereka tetap ingin biaya yang dicantumkan pada NPHD melebihi dana yang sudah tercantum di APBD tersebut,” Imbuhnya.

Ia juga menambahkan, “Padahal sudah kami sampaikan, melalui mekanisme Addendum NPHD, kendala terkait kekurangan dana bisa diberikan sesuai Permendagri 54 Tahun 2019 dengan pergeseran anggaran dan dicantumkan di APBD-P 2020 nantinya.”

Baca Juga  Panitia HPN Kalsel Sambut Kedatangan Rombongan PWI dan SMSI Kota Tangerang

Penulis: Adi Permana.
Editor: Dny.

print

Most Popular

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Facebook

To Top