Hukum

JPU Keliru Dalam Mengajukan Dakwaan, Kuasa Hukum Beberkan Keterlibatan Bupati Madina

Terbit Tanggal 20 September 2019 oleh iGlobalNews

MEDAN, IGLOBALNEWS.CO.ID – Terdakwa kasus korupsi pembangunan Tapian Siri-Siri Syariah (TSS) dan Taman Raja Batu (TRB) Mandailing Natal, Rahmadsyah Lubis, menyampaikan eksepsi atau keberatan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Medan. Lewat kuasa hukumnya, Baginda Umar Lubis dan Associates menyatakan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam menyampaikan dakwaan.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, Senin (16/09/2019) kepada Rahmadsyah Lubis, adanya kerugian negara sebesar Rp 1.635.847.400. Sedangkan, kerugian negara yang disangkakan saat dilakukan penahanan pada, Rabu (24/07/2019) sebesar Rp1,4 miliar.

“Inilah yang dinamakan tidak jelas, kerugian negara ini bisa berubah saat pembacaan dakwaan. Bisa berbeda Nomenklatur antara penyidikan dan penuntutan,” ujar kuasa hukum Rahmadsyah lubis, baginda saat membacakan eksepsi dihadapan majelis hakim, Kamis (19/09/2019)

Kuasa hukum juga mengatakan, didalam dakwaan jaksa penuntut umum ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp.1,6 miliar lebih dengan asumsi seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Perkim Madina dianggap tidak ada dengan kerugian Total Loss. Sementara, dalam dakwaan tersebut tidak ditemukan uraian tentang kerugian negara itu diperoleh.

“Artinya, pekerjaan dimaksud dikatakan fiktif. Padahal, seluruh pekerjaan terkait perkara Aquo dikerjakan dengan baik oleh para terdakwa. Dan hingga sampai sekarang masih dapat dipergunakan serta masih berfungsi dengan baik,” cetus Baginda

Diungkapkannya, dalam dakwaan jaksa penuntut umum terlihat jelas bahwa ada perbedaan Nomenklatur terkait 10 pekerjaan yang ada di Dinas Perkim Madina yaitu, pembangunan MCK dikomplek perkantoran payaloting, pembangunan konstruksi beranda Madina dikomplek perkantoran payaloting, pengadaan kaca, pembangunan abudmen plat beton Desa Perbangunan menuju komplek perkantoran payaloting, kegiatan lanjutan pembangunan abudmen plat beton Desa Perbangunan menuju komplek perkantoran Payaloting, pembangunan pagar dikomplek perkantoran payaloting, pembangunan drainase dikomplek perkantoran payaloting, pembangunan MCK Desa Perbangunan, pembangunan MCK dikomplek perkantoran payaloting dan pembangunan pos jaga dikomplek perkantoran payaloting.

Baca Juga  Wakapolda Sumut : SPN Sampali Akan Bersih- bersih untuk Menghindari Penyebaran Bakteri dan Wabah Penyakit

Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap, karena ada keragu-raguan tentang Nomenklatur pekerjaan mana yang dituduhkan kepada terdakwa pada pemeriksaan dan penuntutan oleh penyidik atau jaksa penuntut umum. Perbedaan tentang Nomenklatur pekerjaan dalam sebuah penyidikan dan penuntutan sangat mempengaruhi tentang waktu (tempus delictie) dan tempat (locus delictie) terjadinya dugaan tindak pidana.

print

Laman: 1 2 3

New Note 1

Most Popular

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Facebook

To Top