Leaderboard Iklan Muba Pelantikan Muba DPRD Iklan HUT TNI ke-74 Morowali
Berita Utama

Proyek Pembangunan Jembatan Musi IV Berdampak Lukai Hati Rakyat

PALEMBANG, IGLOBALNEWS.CO.ID – Perencanaan Proyek Pembangunan Jembatan Musi IV diperuntukkan untuk mengurai tingkat kemacetan lalulintas yang sering terjadi antara Seberang Ulu, dan Seberang Ilir di Jantung Kota Palembang.

Jembatan Ampera sedari dulu merupakan prioritas utama sebagai penghubung bagi masyarakat berkendaraan dari Seberang Ulu ke Seberang Ilir, pun sebaliknya.

Kembaran telah berdirinya Jembatan Musi IV yang berjarak lebih kurang 1 KM dari Jembatan Ampera yang kini berdiri megah pun belum memberikan jaminan mutu yang jitu untuk mengatasi tingkat kemacetan tinggi, di sana sini kemacetan masih sering melanda Kota Palembang. Ada apa dan kenapa hal itu terjadi?

Kilas balik, bahwa Jembatan Ampera berdiri dan diresmikan sejak 1962, kini dan lalu pun jembatan ini banyak menanggung beban derita di sana sini alias menanggung berat kendaraan berbagai macam type. Sebut saja Mini Bus, Truck, Damri, Angkot, dan serta Motor maupun Bentor berlalu lalang di atas Jembatan Ampera berusia lanjut selalu menimbulkan kemacetan dari pagi hingga malam.

Terjadinya tingkat kemacetan yang tinggi di Jembatan Ampera sering terjadi. Maka, Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan stake holder terkait berdiskusi antar lintas disiplin ilmu guna mengambil keputusan yang mempunyai gagasan brilian untuk mengurai kemacetan di wilayah Kota Palembang.

Kemudian dibangunlah Jembatan Musi IV, yang kita lihat sekarang ini telah berdiri megah bahkan menjadi objek wisata.

Namun, dibalik itu semua, ternyata belum mencapai solusi yang jitu dalam menganalisa dan menganalisis guna menguraikan tingkat kemacetan tinggi, dan bahkan kini beralih arus kemacetan ke Jembatan Musi IV pun juga turut menanggung beban derita saat saat jam kerja pagi hari maupun masyarakat sepulang dari kerja di sore hari.

Berdasarkan pantauan media iGlobalNews sering melihat tingkat kemacetan tinggi. Itu terjadi dari Jalan KH. Azhari, Kelurahan Tangga Takat, Naga Swidak hingga Jalan KH. Azhari menuju Pasar 10 Ulu. Di jalan ini sering terjebak macet oleh karena ratusan berbagai kendaraan akan melewati Jembatan Musi IV, sebagai alternatif kedua, yang sebelumnya Jembatan Ampera konon untuk menguraikan kemacetan, khususnya di Seberang Ulu.

Lalu kenapa dan ada apa masih terjadi tingkat kemacetan yang tinggi di sepanjang Jalan KH. Azhari itu? Dan hal ini sering dikeluhkan oleh para pengendara dan masyarakat setempat.

Baca Juga  Sambut HUT RI ke-74 Tahun Warga Lorong Aroni Adakan Lomba Karaoke

“Idealnya menurut pandangan para warga yang terdampak pembebasan lahan Musi IV, untuk mengurangi kemacetan yang terjadi itu. Semestinya pemerintah segera merealisasikan atau membebaskan lahan untuk jalan tembus Musi IV dari Lorong Tembusan ke Jaya Indah menuju ke Jalan Jendral A. Yani adalah solusi yang jitu dan teramat tepat untuk menguraikan tingkat kemacetan tinggi, sering melanda di sepanjang Jalan KH. Azhari, Palembang, dan sekitarnya”, Ujar Dodi Tisna Amijaya, warga RT 21 yang mewakili warga dengan ekspresi mimik wajah serius saat diwawancarai.

Lebih lanjut, ketika media iGlobalNews mengunjungi markas DPRD Provinsi Sumsel, Kamis (11/7/2019) lalu terlihat 20 orang warga yang terdampak oleh pembangunan Jembatan Musi IV mengadu ke Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel.

Mereka meminta komisi IV agar mendorong PU Bina Marga Sumsel segera merealisasikan ganti rugi lahan milik mereka yang akan dijadikan akses jalan Jembatan MUSI IV yang hingga kini masih mandek.

Sementara itu ancaman tidak akan membahas APBD Perubahan 2019 dilayangkan Komisi IV Sumsel kepada Pemprov Sumsel jika ganti rugi warga yang mengalami dampak pembangunan Jembatan Musi IV tidak segera dibayar.

“Kalau memang anggaran pembebasan Musi IV ini tidak dibayarkan pada sebelum APBD Perubahan, kami tidak akan membahas APBD Perubahan. Tuh dengerken ya!” Kata Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Hj. RA. Anita Noeringhati usai bertemu 20 orang warga yang terdampak oleh pembangunan Jembatan Musi IV saat mengadu ke Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel, Kamis (11/7/2019) kemarin siang.

Karena apa? Kata politisi Partai Golkar ini. Apalagi Anita merasa bertanggungjawab moril karena dirinya merupakan Caleg Dapil Palembang.

“Alasan dari Pemprov bahwa anggaran itu akan di 2020. Sekarang alasan apa? Masyarakat sudah siap. Sudah disuruh begini, begitu. Saya juga berharap penyelenggara pemerintahan harusnya mengayomi masyarakat yang ingin segera mendorong. Kami DPRD mendorong bagaimana anggaran itu bias dipenuhi jangan terlalu lama. Yang jelas ada 164 persil. Artinya yang sudah dibebaskan ada 21. Kalau sekarang ada 20. Artinya sekarang tinggal 124 lagi yang dianggarkan di APBD Perubahan,” Ujarnya.

Di satu sisi, menurut Anita, telah berkali-kali masyarakat mendatangi Komisi IV DPRD untuk meminta bantuan. Berkali-kali pula DPRD meminta kepada OPD yang bersangkutan Dinas PU Bina Marga untuk menyelesaikannya.

Baca Juga  Potensi Flu Burung Diawasi Ketat

Terkait adanya penundaan pembayaran dari pembebasan lahan yang terkena proyek pembangunan Jembatan Musi IV dan adanya keluhan warga yang belum menerima ganti rugi lahan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Provinsi Sumsel, H. Darma Budhy menyampaikan permohonan maaf dan pengertian dari warga yang belum mendapatkan pencairan ganti rugi atas tanahnya.

Dijelaskan Darma Budhy, penundaan pencairan karena pihaknya sangat berhati-hati dan adanya permasalahan yang harus diteliti kembali sebelum melakukan pembayaran tersebut. “Pada rapat pertemuan yang kita lakukan dengan sekitar 20 perwakilan warga pada tanggal 22 Maret 2019 lalu, yang mengenai prihal perealisasian ganti rugi lahan terkait pembangunan Jembatan Musi IV. Saat itu saya mendapat laporan sudah final maka saya katakana saat itu akan dilakukan pembayaran ternyata ada permasalahan yang membuatnya ditunda,” Kata darma Budhy ketika dihubungi wartawan, Kamis (11/7/2019).

Kebijakan yang diambil untuk menunda sementara pencairan dikarenakan adanya permasalahan. Pertama mengenai luasan di mana ada satu sertifikat, luasnya tidak sesuai dengan apa yang akan dibayarkan.

Dan lalu yang kedua, yaitu ada permasalahan terkait permasalahan lama tinggal (solutiup) karena berdasarkan informasi ada penduduk yang baru tetapi dilaporkan dan dihitung lama dan ini mempengaruhi jumlah penggantian.

“Oleh karena ada permasalahan tersebutlah maka saya mengambil kebijakan untuk memanggil PPK dan menunda sementara pencairan ganti rugi agar dapat diteliti lagi karena ini menyangkut pertanggungjawaban Keuangan Negara,” Ujarnya.

Ditambahkan oleh Darma Budhy, sebagai tindak lanjut pihaknya pun kembali mengadakan rapat sosialisasi pencairan ganti rugi dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti warga dan pihak Kecamatan yang memang pada rapat sebelumnya tidak dilibatkan.

“Sebagai sosialisasi kembali kita mengadakan rapat bersama wqarga terkait dengan kali ini melibatkan pihak kecamatan agar semuanya menjadi jelas namun saat rapat terjadi Pro dan Kontra akan sosialisasi tersebut, ada yang setuju di bayar terhadap 20 warga itu, dan ada yang tidak setuju. Permasalahannya kan pada kita jika dibayarkan segera nanti resikonya kita yang menanggung jika gugatan atau pengaduan yang sifatnya pidana. Jadi akhirnya saya yang memutuskan untuk kembali melakukan pendataan dari awal lagi, dan sekarang masih dalam proses dan kita akan melakukan koordinasi dengan asisten satu terkait dalam hal ini,” Pungkasnya.

Baca Juga  Usai Disidik 8 Jam, Ketua Askab Banyuwangi Meringkuk di Rutan Polres Banyuwangi

Juru bicara warga dampak pembangunan Jembatan Musi IV, Dedi Awaludin mengatakan, pihaknya mendatangi Komisi IV atas inisiatif sendiri, karena mereka yang terdampak langsung dari pembangunan Jembatan Musi IV.

“Kami menuntut kapan kami menerima uang ganti rugi tersebut. Mereka ke PUBM menggantungkan nasib kami. Padahal kami menerima semua yang mereka minta. Tanggal 23 April 2019 lalu, bahwa PUBM telah menjanjikan untuk memberikan ganti rugi, tapi sampai sekarang belum ada kejelasannya,” Tandasnya usai melakukan pertemuan dengan pimpinan anggota Komisi IV DPRD Sumsel, Kamis (11/7/2019) di ruang Komisi IV DPRD Sumsel.

“Kapan realisasinya. Yang hadir disini 20 orang. Kami menyurati, lurah, camat, dinas PUBM. Tapi mengenai hal itu tak mendapat jawaban yang pasti. Kami pun menunggu bertahun-tahun lamanya,” Katanya.

Dedi Awaludin lebih jauh menjelaskan, “Kami mau membeli rumah baru dan membuat usaha lain, tapi PUBM menunda pembayaran itu. Sampai sekarang pun tidak ada kejelasan, katanya sembari mengurut dada (berdampak hatinya terluka,Red), yang diiyakan oleh warga lainnya, bersamaan juga mengelus dada terkena tekanan batin secara psikis. Itu terlihat tekanan batin, hati yang terluka berdampak dari Proyek pembangunan Jembatan Musi IV.”

Di sisi lain, warga bernama Nizar sangat menyayangkan atas tertundanya pembayaran lahan mereka.

“Menyayangkan pernyataan Kadis PUBM menunda pembayaran. Karena alasan teknis yang tidak substansi, dalam menentukan dan menilai pergantian wajar bukan warga melainkan KJPP ketika ada luasan tanah dan masa tunggu yang perlu diverifikasi,” Bebernya.

Disayangkan, kenapa warga yang dipermasalahkan. Sedangkan atas haknya sudah clear and clean.

“Dan untuk alasan teknis ganti rugi yang akan dilakukan di bagian depan jembatan yang katanya untuk mengurai kemacetan. Dan saya kira itu belum tepat, karena warga yang bagian depan sampai saat ini masih belum sepakat dengan harga yang di tawarkan, serta warga masih bertahan,” Ungkapnya.

“Makanya berharap pada gubernur sebagai kepala daerah dan PUBM sebagai OPD terkait harus mengedepankan aspek sosial dari dampak yang terjadi pada masyarakat,” Ujar Nizar sembari menahan emosi.

Penulis: Wancik.
Editor: Dny.

print
Iklan Ucapan Pelantikan Presiden RI PT IMIP Iklan Muba Pelantikan DPRD Muba Iklan Ucapan Pelantikan Presiden RI PT OTI EA Abadi Iklan HUT TNI ke-74 Morowali Iklan HUT TNI ke-74 Morowali Iklan HUT TNI Morowali Iklan Morowali

Berita Populer

To Top