Leaderboard Iklan Bupati Muba Cup Prix 2019 Iklan HUT RI Dinas Bina Marga
Berita Utama

Pabrik Kain Rajut di Cikupa Tangerang Tabrak Aturan RTRW dan UU Ketenagakerjaan

TANGERANG, IGLOBALNEWS.CO.ID – Berdirinya pabrik kain rajut yang ada di Kampung Cikupa Induk, RT 12 RW 05 Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang diduga sudah menabrak aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pasalnya, pabrik tersebut diketahui berdiri di wilayah pemukiman padat penduduk yang berada di wilayah zona kuning dan bukan di zona industri. Perusahaan yang melanggar RTRW yang ditetapkan dapat mengakibatkan perubahan fungsi ruang. Selain itu juga pabrik tersebut diduga memiliki izin mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya.

Pabrik yang memproduksi dari bahan benang menjadi lembaran kain rajut ini diketahui sudah berdiri sejak lama. Namun, Pemerintah Daerah khususnya Bidang Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang terkesan enggan untuk menindak meskipun sudah beberapa kali diinformasikan.

Berdasarkan informasi yang didapat, pabrik kain rajut ini bukan hanya juga melanggar aturan Rencana Tata Ruang Wilayah saja namun sudah melanggar aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut sumber yang pernah bekerja di pabrik tersebut, perusahaan memperkerjakan karyawannya dengan gaji di bawah UMR (Upah Minimum Regiona), dengan jam kerja tujuh ke tujuh, dan tidak mendaftarkan ke dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Boro-boro dimasukkin BPJS, gajinya juga kecil. Waktu dulu pertama masuk kerja saya digaji Rp40 ribu dengan jam kerja masuk jam 7 pagi pulang jam 5 sore. Itu pun saya setiap hari harus lembur sampe jam 7 sore. Kalau yang sudah lumayan lama gajinya ada yang Rp70 ribu sampai Rp75 ribu,” Ungkap mantan karyawan yang enggan disebutkan namanya.

Berkaitan hal ini, perusahaan yang sudah melanggar ketentuan aturan penataan ruang yang telah ditetapkan, yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi ruang dengan dasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dapat diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda Rp500 juta rupiah.

Baca Juga  Diduga Mie Instant Expired Milik CV. HORINDO Digerebek Tim Balai POM Provinsi Banten

Begitu pun untuk perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan akan dikenakan sanksi kurungan penjara 8 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar, sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 55.

Program Sosial Ketenagakerjaan seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011 pasal 15 ayat (2) menyebutkan bahwa, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.”

Seperti dikutip dari situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, setiap bulannya perusahaan harus membayarkan sebesar 5,7 persen dari upah yang dilaporkan dengan pembagian 2 persen dari upah pekerja dan 3,7 persen dari perusahaan.

Sampai berita ini ditayangkan, pemilik perusahaan tidak pernah mau membuka pintu gerbang saat didatangi untuk dikonfirmasi.

Penulis: Koord (RD).
Editor: Dny.

print
Iklan Bupati Muba Cup Prix 2019 Iklan HUT RI Pemkab Morowali Iklan HUT RI Organda

Berita Populer

To Top