NTB

Kejahatan Terorisme Perlu Ditangani dengan Cara Luarbiasa

NTB, IGLOBALNEWS.CO.ID – Kejahatan terorisme merupakan kejahatan luarbiasa terhadap negara-negara, bangsa-bangsa, dan kemanusiaan. Ancaman kejahatan terorisme tidak hanya dihadapi oleh negara-negara berkembang, dan negara dalam konflik, namun terorisme juga mengancam negara-negara maju, sehingga perlu ditangani dengan cara-cara luarbiasa baik dalam tingkat nasional, regional maupun internasional.

Demikian disampaikan pelaksana tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung (JAMPidum Kejagung) RI Ali Mukartono SH, MH dalam sambutannya mewakili Jaksa Agung HM. Prasetyo pada pembukaan Seminar Regional On Legal Approaches To Managing Foreign Fighter di hotel Sengingi, Lombok Nusa Tenggara Barat, Selasa (30/7/2019).

“Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia berusaha menyeimbangkan antara penerapan ‘hard approach’ dan ‘soft approach’ dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Hal ini terlihat jelas dengan diamandemennya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Dengan amandemen tersebut, penanganan tindak pidana Terorisme menjadi lebih komprehensif dan memiliki jangkauan yang lebih luas” papar Ali Mukartono.

Diakui Mukartono, saat ini Kejaksaan Agung RI khususnya JAMPidum, telah melakukan penuntutan perkara terorisme sebanyak 76 perkara di tahun 2018, dan 119 perkara hingga pertengahan tahun 2019. “Dari seminar ini, diharapkan para narasumber dan peserta dapat saling berbagai best practises tentang langkah-langkah terbaik dalam penanganan foreign terrorist fighters,” ujar Ali Mukartono.

Seminar ini dihadiri oleh negara-negara sahabat diantaranya Australia, New Zealand, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Maldives, Cambodia, Laos, Vietnam, Thailand, Philippines, dan Myanmar. Juga turut dihadiri kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) beserta jajarannya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, dan Kepolisian Daerah NTB.

Terselenggaranya seminar ini pula, merupakan implementasi atas Memory of Understanding (MoU antara pemerintah Indonesia dan Australia yang ditandatangani pada tahun 2017 oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia bersama Attorney General Department of Australia serta hasil sub Regional Meeting on Counter Terorism di Jakarta November 2018.

Baca Juga  Sambut HUT Bhayangkara ke-72 Polres Lombok Timur Gelar Tabur Bunga

Penulis : Richard Aritonang.
Editor : A Jueni.

print

Berita Populer

To Top