Leaderboard Iklan Pekan Daerah KTNA XIII Muba
Seputar Banten

Kadis PUPR Biarkan PT ZTP Kangkangi Permen Keselamatan Kerja, Bupati Tatu Jangan Diam

SERANG, IGLOBALNEWS.CO.ID – Sikap diam Bupati Kabupaten Serang, Ratu Tatu Chasanah atas pernyataan Kepala Dinas PUPR, Hatib, yang dengan sengaja mengabaikan persoalan PT Zahra Tunggal Perkasa (ZTP), yang mengangkangi Permen PU Nomor 05 tahun 2014, tentang pedoman Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) bidang kontruksi.

Ketua DPD LSM GNR Provinsi Banten, Nasrulloh angkat bicara, ia mengatakan, “sikap Bupati Tatu menjadi hal yang katalistik (berbahaya), karena akan menimbulkan masalah baru.”

Bupati dianggap telah mencederai peraturan keselamatan kerja, karena resiko K3 kontruksi adalah ukuran kemungkinan kerugian terhadap keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan kontruksi. Apalagi ini adalah proyek pemerintah, seharusnya mematuhi semua aturan dan ketentuan yang benar.

“Sudah sepantasnya jika seorang pejabat publik seperti Bupati harus segera bertindak jika ada persoalan di daerahnya, bukan malah memilih diam. Sikap Bupati Tatu yang terkesan meng-amin-kan diam-diam pelanggaran K3 pada proyek pemerintah merupakan situasi berbahaya. Bupati seharusnya menjadi panutan (contoh baik) penerapan sikap hukum, bukan malah sebaliknya,” katanya.

Bupati Tatu harus cepat bertindak untuk mengambil sikap tegas, mengingat proyek pekerjaan jalan yang bersumber dari APBD-DAU Kabupaten Serang tahun 2019 senilai Rp4,5 Miliar yang dikerjakan oleh PT. ZTP tersebut, secara jelas sudah mengabaikan SMK3.

Para pekerja di lapangan saat bekerja, terlihat tidak dilengkapi safety. Lebih jelasnya peralatan pengaman tubuh yang seharusnya disediakan oleh kontraktor/perusahaan pelaksana kegiatan, tidak dikenakan pekerja alias tidak ada.

Padahal secara aturan, pihak pelaksana jasa kontruksi wajib menerapkan pedoman SMK3, baik itu praktek pengadaan peralatan atau perlengkapan kerja.

Nasrulloh menyebut, Bupati Tatu seperti tak paham aturan Permen PU, karena tak cepat mengambil tindakan.

Baca Juga  Mahkamah Konstitusi (MK) Resmi Menolak Gugatan Rano Karno-Embay

Dia menyarankan, Bupati Tatu memanggil Kepala Dinas PU untuk menegurnya, atas pernyataan Hatib yang kontroversi mengangkangi Permen PU tentang keselamatan kerja (K3) pada setiap proyek milik pemerintah.

Dia mengingatkan, sikap Kadis PUPR, Hatib, yang malah balik bertanya kepada awak media saat dikonfirmasi masalah ini, “Menurut kamu. saya harus berbuat apa?” Hal ini seakan meledek profesi jurnalis yang saat itu sedang meminta tanggapan atas pelanggaran K3 oleh PT ZTP.

Menanggapi itu, Pengamat Media Lokal, Sandi Pusaka Herman Timur, menyebut pernyataan Kepala Dinas PUPR di media itu lucu. Dia mengindikasi orang nomor satu di Dinas PUPR itu tau aturan yang benar, tapi malah balik bertanya seakan tak tau dan tak mampu berbuat apa tergambar dari pernyataannya itu.

“Kok lucu, Kepala Dinas PUPR bilang ‘Biar aja, toh buktinya mereka mau kerja kok. Yang penting pekerjaan selesai’. Artinya seakan Permen PU tentang K3 itu kurang penting untuk dilaksanakan alias dikesampingkan dengan sengaja,” ujar Sandi.

Dia pun menyarankan Bupati Tatu jangan menganggap sepeleh masalah ini. Bupati juga harus mengetahui Permen PU Nomor 05 tahun 2014, tentang pedoman Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) bidang kontruksi. Dan imbas resiko K3 pada kerugian terhadap keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada setiap pekerjaan kontruksi tersebut.

Sekedar untuk diketahui, sudah berkali-kali upaya awak media ini meminta agenda waktu konfirmasi keterkaitan pemberitaan masalah tersebut, baik melalui ajudan bahkan meminta waktu dengan cara berkomunikasi langsung via telpon selulernya.

Namun, komunikasi yang dijalin oleh awak media dengan cara telpon, SMS serta percakapan melalui pesan Whatsapp pun, tetap saja tak ada jawaban satu patah kata pun yang diterima oleh awak media. Sepertinya Bupati Tatu lebih memilih diam dibandingkan komentar terkait informasi yang mengkritik wilayah kerjanya itu.

Baca Juga  Kapolda Banten Beserta Danrem 064/MY, Pimpin Bersama Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu 2019

Guna tersajinya pemberitaan yang berimbang, awak media tidak berhenti begitu saja, upaya konfirmasi pun dilakukan dengan cara mendatangi Pendepoan Kantor Bupati sekaligus Rumah Dinas Bupati Tatu. Namun sayang, menurut salah satu petugas jaga dari Satpol PP Bupati sedang rapat. Bahkan, awak media tetap berusaha dengan cara menghubungi beliau via telpon selulernya untuk meminta waktu konfirmasi, lagi-lagi usaha tersebut tidak ada mendapatkan respon hingga berita ini dinaikkan.

Penulis: Koord Nero.
Editor: Dny.

print

Iklan Pekan Daerah KTNA XIII Muba

Berita Populer

To Top