Leaderboard Iklan Hari Kesehatan Nasional Pemkab Morowali
Jakarta

Ombudsman RI Segera Tuntaskan Rapid Assessment Rehabilitasi Compulsory

JAKARTA, IGLOBALNEWS.CO.ID – Memperingati Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) tanggal 26 Juni 2019, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya segera menuntaskan Rapid Assessment terkait Rehabilitasi Compulsory sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi dugaan maladministrasi dalam proses rehabilitasi melalui penetapan pengadilan.

“Kami melakukan rapid assessment terkait rehabilitasi compulsory untuk mengurangi munculnya potensi maladminitrasi dalam proses penetapan rehabilitasi melalui penetapan pengadilan” lanjut Teguh. Karena, mengacu pada UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu yang direhabilitasi seharusnya lebih banyak dibadningkan yang di pidana. Lapas semestinya hanya diisi oleh para pengedar saja sehingga pihak Kemenhukham dapat melakukan pengawasan dan pembinaan secara optimal kepada para pengedar tersebut’ demikian dijelaskan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho di Jakarta, kamis (27/6/2019).

Kajian yang didasari oleh tingginya angka pemenjaraan terhadap para pegguna narkoba dibandingkan angka rehabilitasi, termasuk rehabilitasi voluntary (sukarela) yang juga angka keberhasilanya sangat rendah dibadingkan dengan target yang diinginkan Presiden Joko Widodo, merehabilitasi 100.000 pengguna Narkoba dari tahun 2014-2019, masih jauh panggang dari api.

Tercatat, dari 266.000 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di seluruh Indonesia, 70% atau 180.000 adalah WBP Narkoba yang mayoritas dikenai pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman rata-rata masa tahanan 4 tahun penjara. Kondisi ini berdampak langsung pada over crowded-nya fasilitas lapas di seluruh Indonesia.

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menemukan LP kelas I Cipinang yang idealnya hanya di huni oleh 800 WBP harus pasrah menerima tambahan WBP hingga 4000 sampai 4020 WBP pertahun. Kondisi ini berbanding terbalik dengan minimnya jumlah personil di LP tersebut sehingga satu petugas harus bertanggung jawab menjaga keamanan setidaknya 240 WBP.

Baca Juga  Pengamat IPI Nilai Lodewijk Paulus Pantas di Posisi Sekjen PG

“Kondisi ini sangat tidak memungkinkan jajaran LP untuk mengawasi secara ketat, apalagi melakukan pembinaan. Dampak lanjutnya, para pengguna yang di Lapas semakin mahir gunakan narkoba, meluasnya jaringan pengguna pemula menjadi calon bahkan pengedar narkoba di dalam dan di luar Lapas” imbuhTeguh Nugroho yang memprediksi, memburuknya tingkat ketergantungan para WBP pengguna yang justru akan menjadi pasar baru bagi penjualan narkoba saat mereka kembali ke masyarakat.

Disisi lain, menurut Teguh, pemidanaan pengguna narkoba tersebut berimbas kepada pengeluaran Negara yang harus menanggung biaya 800 hingga 900 miliar rupiah tiap tahun untuk biaya makan para WBP pengguna narkoba. Biaya makan seluruh WBP, menurut Teguh Nugroho, rata-rata mencapai 1,3 hingga 1,5 triliun rupiah tiap tahunnya.

WBP Narkotika yang cenderung meningkat setiap tahunnya menujukan pemidanaan pengguna Narkotika, bukan saja tidak efektif tapi justru meningkatkan jumlah pengguna setiap tahunnya karena pengguna yang dipidanakan justru tidak mengalami penyembuhan tapi memperparah kondisi mereka, membuat mereka cenderung kembali menjadi pengguna dan kembali menghuni lapas akibat peningkatan jaringan dan pengetahuan yang justru diperoleh selama di Lapas.

“Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial. Hal itu diamanatkan dalam Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, tegas Teguh Nugroho.

*** Baca juga : KPK Kawal Tahanan ‘Plesiran’ Disekitar MMC Kuningan Jakarta?.

Penegakan hukum pidana narkotika di Indonesia menganut double track system yaitu sanksi pidana yang dijatuhkan sebagai self victimizing victims (menjalani hukuman dalam penjara). Sedangkan sanksi tindakan yang semestinya kepada pecandu narkotika sebagai korban, adalah pengobatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi.

Dijelaskan Teguh Nugroho, tindakan terhadap penyalahguna narkoba adalah tindakan depenalisasi dan dekriminalisasi, dimana pecandu dan penyalahguna narkotika wajib menjalani Rehabilitasi yang dilakukan secara voluntary yaitu, melaporkan diri secara sukarela dan penetapan rehabilitasi secara compulsory berdasar putusan hakim.

Baca Juga  Ketua Dewan Pakar Mappilu PWI : 17 April Nanti Tak Sekedar Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Saja

Penulis : Richard Aritonang.
Editor : A Jueni.

print

Iklan Hari Kesehatan Nasional Pemkab Morowali

Berita Populer

Iklan Hari Kesehatan Nasional Pemkab Morowali
To Top